Oleh: Alfiyah Karomah., STr. Batra
Praktisi Kesehatan, Founder Griya Sehat Alfa Syifa

Mediaoposisi.com-Sungguh menyesakan dada, mendengar berita meninggalnya enam dokter yang diduga tertular Virus Corona. Beliau adalah dr Adi Mirsa Putra asal Bekasi, dr Djoko Judodjoko asal Bogor, dr Hadio dari Bintaro, dr Laurentius, dr Ucok Martin dan dr Toni D Silitonga. 


Publik dan jagad dunia maya berbela sungkawa, pahlawan medis ini menjadi martir karena perjuangan mereka membantu pasien melawan ganasnya Virus Corona. Kabar enam dokter IDI tersebut diberitakan langsung lewat akun Instagram IDI,


IDI berduka cita yang amat dalam atas berpulangnya sejawat-sejawat anggota IDI sebagai korban Pandemi Covid-19,” demikian keterangan instagram tersebut.


Baca Juga: Polemik Bencana Dibalik Pandemik Corona

Sekertaris Jenderal IDI menjelaskan, salah satu faktor lain yang menjadi sebab kematian enam dokter IDI diduga karena jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang minim. Bahkan diberitakan, hingga selasa (24/3/2020), ada 44 tenaga medis DKI Jakarta diduga positif terinfeksi

Menyikapi hal itu, IDI mendesak pemerintah segera menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap petugas medis yang saat ini tengah berperang entah sampai kapan. Kabarnya IDI sudah berusaha mencari APD untuk tenaga medis namun pihaknya sulit menemukan ketersediaan di lapangan.


Memang, tenaga medis rentan terhadap resiko tertular. Enam dokter yang meninggal dan 44 petugas kesehatan yang positif Covid-19 adalah bukti nyata, bahwa mereka memerangi wabah tanpa senjata. Terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD) sudah dikeluhkan oleh petugas medis di Jakarta maupun daerah-daerah. 


Seperti di Yogjakarta, dilansir dari Kumparan, kekurangan APD di Yogjakarta karena lonjakan kebutuhan dari seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia secara bersamaan mengakibatkan kelangkaan alat-alat penting tersebut.\


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan akan kemungkinan kekurangan pasokan APD. Dalam keterangan resmi pada 3 Maret 2020, WHO menyebut sarung tangan, masker medis, respirator, kacamata, pelindung wajah, baju dan celemek sebagai barang-barang yang harus diperhatikan stoknya. 


Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom menghimbau para pemerintah negara untuk meningkatkan pasokan dengan melonggarkan pembatasan ekspor, menghentikan spekulasi dan penimbunan. Tentu saja, itu membutuhkan peranan negara yang secara tegas menindak adanya perilaku kriminal para spekulan.


Tidak mungkin negara bisa menghentikan Virus Corona tanpa melindungi petugas kesehatan terlebih dahulu. Jangan sampai, negara terkesan menumbalkan petugas medis, karena negara tak siap terhadap sarana dan prasarana kesehatan untuk menghadapi serangan masif virus corona yang semakin menunjukan keganasannya. 


Sampai ada open donasi dan dana patungan masyarakat secara mandiri dan inisiatif diri sendiri. Ini menegasikan bahwa negara ini tak bertuan. Rakyat seolah menjadi yatim tak berayah, rakyat sendiri yang mengobati luka


Baca Juga: Dibalik Tertatihnya Indonesia Menghadapi Sars-CoV2

Sudahlah tak segera mengambil kebijakan karantina (lockdown). Tak tegas, rakyat dibiarkan berkerumun dan melakukan aktifitas-aktifitas publik seperti biasa, social distancing sekedar himbauan namun tak dilakukan dengan benar. Maka ini menjadi bom waktu bagi para tenaga medis yang sewaktu-waktu akan meledak.



Hendaknya pemerintah saat ini bercermin pada bagaimana sejarah Islam terdepan dalam pelayanan medisnya. Ini tidak lepas dari mindset kesehatan itu sendiri. Kesehatan di dalam Islam termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer yang harus disediakan oleh negara dengan cuma-cuma. Pandangan khas Islam terhadap kebutuhan asasi warga negara bukan saja meliputi kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang dan pangan. 


Kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang bersifat komunal juga termasuk kebutuhan dasar (community primary needs). Menyerahkan pemenuhan kebutuhan publik ke tangan individu atau korporasi adalah perkara mustahil, bertentangan dengan karakter kebutuhan publik itu sendiri. 


Maka Islam membebankan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis namun berkualitas pada pundak negara. Meski demikian warga negara yang kaya (aghniya’) boleh menyediakan layanan kesehatan dengan tujuan membantu pelayanan yang diberikan oleh negara. Apabila negara menetapkan lockdown, kebutuhan primer tersebut di atas wajib terpenuhi oleh negara.


Paradigma Islam menjiwai pelayanan kesehatan negara, bahwa kepala negara adalah khadimatul ummat (pelayan umat). Negara tidak mengambil keuntungan sedikitpun semata menjalankan perintah Allah SWT dalam mengemban amanah. Jejak keseriusan  Khilafah tercatat tinta emas sejarah. Tahun 1248, Kairo telah memiliki Rumah Sakit al Mansuri dengan 8.000 tempat tidur dengan kategorisasi kamar perawatan (penyakit umum, bedah, patah tulang, demam, penyakit mata, dan lainnya).


Tidak ada pembedaan dalam perawatan, tidak memandang kelas ekonomi, suku, dan agama. Pasien sehat ditandai dengan kemampuan pasien untuk makan satu ekor ayam (The Origin of Bimaristans (Hospital) in Islamic Medical History, Dr. Sharif Kaf al-Ghazal, hal. 4).


Dana operasional pelayanan kesehatan Khilafah diambil dari Baitul Mal pada biro Mashalih ad-Daulah di bawah seksi Mashalih ad-Daulah bersama-sama biro Amir Jihad, biro para Wali, dan biro para Qadhi. Seksi Mashalih Daulah mendapatkan dana dari badan pemasukan fa’i dan kharaj sebagaimana seksi Dar al Khilafah dan seksi santunan, (Abdul Qodim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khilafah: 29-30).


Bila tidak mencukupi lagi akan diambilkan dari pos pemasukan kepemilikan umum, baru melalui pajak bila masih membutuhkan sesuai ijtihad Khalifah, (Muqaddimah Dustur Pasal 148 ayat c). Tidak ada premi/iuran wajib bagi rakyat untuk pembiayaan kesehatan.


Fungsi pelayanan kuratif dan rehabilitatif sangat membutuhkan obat dan alat kesehatan. Maka negara Khilafah wajib memiliki laboratorium riset obat-obatan, industri obat, dan alat kesehatan secara mandiri. Khilafah tidak boleh ketergantungan stok obat-obatan terhadap negara asing.



Kebutuhan tenaga kesehatan adalah perkara vital. Maka tenaga kesehatan selayaknya mendapatkan pendidikan dengan teori dasar dalam waktu singkat dan kemudian ditempa dengan serangkaian ujian praktek untuk mengasah kemampuan pengobatan. 


Bagi mereka yang dianggap cakap dan negara membutuhkan keahlian khusus maka negara memberikan pendidikan keahlian khusus. Semua jenjang pendidikan ditempuh secara gratis, bukan iuran berprinsip return of investment. Seluruh tenaga medis harus memiliki pemahaman syariat tentang hukum-hukum pengobatan.


Ini yang membedakan dengan mindset negara berkiblat kapital. Mindset didasarkan pada asas manfaat dan timbangan kapital/ materi semata. Jangan heran jika pemerintah absen terhadap segala kebutuhan sarana dan prasarana medis, hingga akhirnya rakyat patungan mencari sendiri. 



Jangan heran jika pemerintah masih hitung-hitungan untung atau tidaknya ekonomi jika lockdown. Jangan heran jika negara hanya bermain angka di atas nyawa rakyatnya dan terkesan lepas tangan tak hiraukan fakta lapangan.


Maka pemerintah, jangan heran, apabila rakyat tak lagi percaya. Jangan heran jika rakyat inginkan perubahan. Jangan heran jika rakyat kini sadar, dan kembali kepada aturan yang benar.[MO/ia]


Wallahu’alam Bisshawab

Posting Komentar