Aisyah Karim 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)


Mediaoposisi.com-Isu mengenai 49 tenaga kerja asing asal China menghiasi perdebatan di media sosial. Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan mengeluarkan pernyataan keras soal pengkhianat bangsa. “Tak ada kata yang lebih cocok kecuali “pengkhianat bangsa”!” tulis Fadli lewat akun Twitternya, @fadlizon, dikutip VIVAnews, Rabu 18/3/2020.


Video tentang tenaga kerja asing menjadi viral di twitter karena situasi di dalam negeri yang tengah dilanda wabah virus corona alias covid-19. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Merdysam minta maaf atas informasi keliru terkait masuknya 49 TKA asal China ke Kendari melalui bandara Haluoleo pada Minggu, 15/3/2020 kemarin.


Merdysam menjelaskan informasi awal yang ia terima dari pihak otoritas bandara Haluoleo dan Danlanud Haluoleo, ke 49 TKA tersebut berasal dari Jakarta. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pihak imigrasi yang menyatakan 49 TKA tersebut datang dari Thailand menuju Jakarta.



Terhadap oknum yang menyebarkan video kedatangan TKA China tersebut, Merdysam membantah bahwa pihaknya telah menangkap dan melakukan penahanan. Warga benama Hardiono (39) diketahui segera ditangkap Kepolisian setempat usai merekam dan memposting video orang-orang China yang baru tiba di Kendari. Dalam video berdurasi 52 detik tersebut, ia menyampaikan kewaspadaannya atas wabah virus corona.


Belakangan terungkap bahwa ke 49 warga China itu bukan TKA lama, melainkan TKA baru yang berasal dari provinsi Henan yang akan bekerja pada sebuah perusahaan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (detiknews.com 18/3/2020). “Permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra,” kata Brigjen Merdysam dalam keterangan pers di Media center Mapolda Sultra, selasa 17/3/2020.


Dari pernyataan itu, terkesan Brigjen Merdysam hanya meminta maaf kepada awak media, bukan pada publik. Diasumsikan, kesalahan Brigjen Merdysam semata kesalahan teknis kehumasan semata. Ia menganggap ini persoalan teknis saja, karena harus cepat memberi informasi secara mendadak. 


Namun yang menjadi catatan, Brigjen Merdysam adalah aparat penegak hukum dan pejabat publik. Sebagai aparat, dia lantas memerintahkan penangkapan orang yang membuat dan menyebarkan video kedatangan para TKA China itu.


Disinilah kita harus mengkritisi, bahwa terdapat pelanggaran asas hukum equality before the law atau persamaan dimuka hukum dalam kasus ini. Ketika kasus serupa menimpa rakyat biasa, bahkan sesuatu yang dipublikasikan itu adalah kebenaran yang hakiki sekalipun, bisa dengan mudah dilabeli penyebar hoax jika menebar apa yang menurut tafsiran subjektif aparat dan penguasa sebagai informasi yang keliru.

Sebaliknya, jika aparat yang melakukannya maka ini dianggap sebagai kekeliruan saja. Bukan hanya itu, dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Rakyat biasa dapat ditindak dengan ditangkap seketika. Saya bisa ditangkap jika ada interpretasi status ini menebar hoax berisi kebencian kepada Kapolda. 


Pembuat dan penyebar video kedatangan TKA ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat. Namun, jika yang melakukan kesalahan adalah aparat, cukup diselesaikan dengan klarifikasi melalui konferensi pers saja.


Banyak hal ganjil yang mengiringi skandal 49 TKA China ini. Hal ini menjurus pada sebuah skandal sistemik yang melibatkan banyak pihak-aparat penegak hukum, Kemenkumham, kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Menlu sendiri telah menegaskan larangan masuk warga China masih berlaku. Kebijakan tersebut berlaku sejak akhir Februari lalu saat China menjadi pusat penyebaran virus corona. Lalu mengapa TKA China terus mengalir?


Lebih mengherankan lagi ketika para punggawa BPIP turun tangan dalam kemelut ini. BPIP meminta masyarakat tidak reaktif terkait puluhan WNA di bandara Haluoleo Kendari. Hal itu justru menimbulkan kepanikan berlebih ditengah masyarakat itu sendiri (geloranews.co 17/3/2020). BPIP sama sekali tidak menyentuh ketidakprofesionalan para penegak hukum maupun nasib masyarakat yang terdzalimi.



Penanganan Serabutan Jadi Sorotan


Banyak negara-negara dan lembaga dunia yang menaruh ketidakpercayaan pada Indonesia terkait penanganan corona sejak awal. Tentu saja ini sangat memalukan.  Lembaga think thank Australia, Lowy Institute, menyoroti cara pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi virus corona di Indonesia. 



Lembaga tersebut menganggap pemerintah Indonesia tidak siap dan kurang transparan dalam mengendalikan Covid-19 yang mulai merebak sejak awal Maret. Salah satu peneliti sekaligus Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Benjamin Bland menilai, sebelum kasus virus corona terkonfirmasi, respons Indonesia melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah sangat mencemaskan.



"Respons awal sangat mengkhawatirkan dengan pernyataan menteri kesehatan yang kontroversial, Terawan Agus Putranto, menyarankan bahwa doa akan membantu Indonesia aman terhindar dari virus dan secara umum (pemerintah) gagal mengatasi sumber masalah," ucap Bland dalam tulisan terbaru berjudul Indonesia: Covid-19 Crisis Reveals Cracks in Jokowi's Ad Hoc Politics pada Selasa (17/3). Tulisan itu diterbitkan oleh The Interpreter, media Lowy Institute. 


Bland menganggap wabah corona memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi minim berpikir strategis. Bland juga menyoroti minimnya masyarakat yang dites Covid-19. Per Senin pekan ini, Indonesia baru melakukan tes Covid-19 terhadap 1.200 orang yang dianggapnya adalah jumlah kecil.



Padahal, sebanyak 172 kasus virus corona sudah terkonfirmasi dengan total kematian 7 orang per Rabu (18/3). Kasus positif corona itu juga sudah tersebar di sejumlah provinsi seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga dianggap belum satu suara dalam penanganan corona seperti pembaruan jumlah pasien positif atau pun yang meninggal di berbagai daerah.



Bland menuturkan meski Jokowi telah membentuk tim respons cepat untuk mengatasi krisis dan menyatakan pemerintah pusat akan mengambil kendali penanganan corona, koordinasi antara Istana dan pemerintah daerah masih minim. Ia juga melihat secara umum pemerintahan Jokowi tidak memiliki rencana yang jelas dan transparan dalam memerangi Covid-19. 


"Jadi tidak heran jika banyak ilmuwan (dan warga negara biasa) khawatir akan penyebaran corona di Indonesia-yang memiliki populasi lebih dari 260 juta orang-lebih luas lagi. Tidak heran pula bahwa orang kaya Indonesia telah mendekam di Singapura sebelum negara itu membatasi mereka masuk pada Senin pekan ini," kata Bland.



Mengenali Komprador



Komprador, dalam kamus al-Mawrid, dinyatakan sebagai wakil atau penasehat pribumi  yang digunakan oleh lembaga asing untuk memberikan supervisi urusan para pengguna jasa mereka. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk melabeli mereka yang bekerja untuk kepentingan asing. Dari sana kemudian muncul istilah LSM komprador, dan sebagainya.


Mereka umumnya mendapat proyek dari berbagai lembaga asing. Dari lembaga-lembaga tersebut mereka dapatkan bantuan milyaran rupiah. Mereka dianggap mempunyai satu visi dengan tuannya. Ini bukan hanya terjadi dibidang agama dan budaya, tetapi juga dibidang ekonomi, politik dan militer.


Mereka merangkap sebagai pelaksana lapangan, karena bukan zamannya lagi perang fisik.  Para komprador melaksanakan visi, misi dan grand strategy yang telah dibuat oleh negara-negara asing-pendonor mereka. Tidak ada makan siang gratis, maka setiap donasi yang dialirkan ke kantong-kantong komprador pasti akan dikalkulasi.


Cara Islam Menangani Komprador


Fakta komprador tumbuh subur hanya ada dalam sistem kapitalisme sekuler. Kondisi ini tidak akan muncul dalam sistem Islam, Khilafah Rasyidah. Aspek kebijakan politik luar negeri Khilafah tidak memberi ruang kepada warga negara untuk menjalin kontak, komunikasi dan hubungan dengan negara asing, kecuali melalui satu pintu, yaitu negara.


Ini didasarkan pada fakta, bahwa hanya negara sajalah yang mempunyai hak mengurusi urusan umat secara praktis. Sementara umat dan organisasi hanya berhak untuk mengoreksi negara terhadap praktik politik luar negeri, bukan melakukan aktivitas politik luar negeri itu sendiri.


“Imam (Khalifah) laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyatnya (HR. Muslim).



Adapun individu, partai, kelompok atau organisasi komprador jelas dikategorikan sebagai pengkhianat. Karena mereka telah mengkhianati negerinya demi kepentingan negara asing, terlebih mereka menjadi alat yang digunakan untuk melanggengkan penjajahan di negeri mereka sendiri. Aktivitas mereka tergolong kriminal dan akan mendapatkan sanksi yang tegas dari negara.[MO/ia]

Posting Komentar