Oleh : Putri irfani S, S.Pd


Mediaoposisi.com-Di Indonesia kasus Perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. 



Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%). Salah satu kriris keluarga yang tertuang dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah perceraian sebagaimana dalam Pasal 74 ayat 3c. Pemerintah daerah juga wajib melaksanakan penanganan krisis keluara karena perceraian dalam Pasal 78 RUU Ketahanan.


Maraknya kasus perceraian ini seolah menjadi tren yang sangat membutuhkan solusi  tuntas dan tepat untuk mengurangi angka tersebut.


Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga pun tak mampu menyelesaikan problematika perceraian yang menjadi tren dikalangan masyarakat. Bahkan ada beberapa poin dalam RUU ketahanan keluarga yang menjadi usulan DPR kali ini ramai dikritik dan ditolak masyarakat. Pasalnya, RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu mengatur ranah privat warga negara, terutama hubungan suami-istri dalam sebuah keluarga.


Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan "Dalam teori HAM, setiap warga negara memiliki hak atas integritas personal. Artinya berdaulat atas dirinya sendiri, bebas berpikir, bertindak, maupun bersosialisasi. Sehingga negara tidak bisa serta merta masuk ruang-ruang privat warganya.



Beka juga menyoroti potensi terjadinya pelanggaran HAM pada penerapan RUU tersebut. Misalnya, soal kewajiban lapor bagi keluarga atau individu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
"LGBT itu orientasi seksual bukan perilaku seksual. Sehingga tidak boleh ada pembatasan atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka," katanya.



Jelas sekali bahwa kapitalisme liberal sudah memberi ruang pada LGBT untuk mendapat pengakuan keberadaan mereka dengan dalih HAM. Padahal justru keberadaan mereka sudah meresahkan dan mengancam masa depan anak bangsa.



Mewujudkan ketahanan keluarga dengan RUU seperti ini ditengah arus liberalisasi tentu saja akan dianggap sebuah kemunduran. Karena dianggap terlalu mencampuri ranah privat serta tidak sejalan dengan sistem yang dianut masyarakat saat ini yang sudah cenderung liberal.


Padahal faktanya sekulerisme liberal justru mendudukkan peran manusia yang tidak pada fitrahnya. Apalagi dalam kasus “hak perempuan” yang dianggap sebagai diskriminasi gender. pada Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) hak dan kewajiban suami istri. 


Maka, jika ada aturan yang mewajibkan perempuan hanya mengurusi rumah tangga, dianggap mengembalikan wanita ke masa kemunduran. Yang (dianggap) hanya mendudukkan wanita pada kegiatan mengurusi anak, suami dan rumah saja. Maka aturan seperti ini pun ditolak mentah-mentah oleh pegiat gender.


Apalagi di era saat ini, penting bagi seorang perempuan untuk “terpaksa” berkarir di luar. Bekerja mencari nafkah karena para pria banyak yang mengalami badai PHK. Ditambah dunia industri lebih mencari wanita daripada pria. Jika RUU ini disahkan, justru akan bertolak belakang dengan kebijakan dan kondisi sekarang.


Padahal, kesetaraan gender yang menjerumuskan perempuan dalam dunia kerja menjadikan dirinya  dieksploitasi dengan  iming-iming  kebahagiaan semu. Pada akhirnya banyak perempuan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.


Meskipun RUU ini lahir dari kepedulian seseorang tentang kondisi keluarga, tetap saja menuai banyak kontra. Akhirnya segala isi aturannya tak mendukung kebebasan tingkah laku maupun perjuangan gender. Secara garis besar juga tak sesuai dengan aturan kapitalisme.


Maka, kalau kita kembali kepada Islam, bagaimana syariat Allah menetapkan negara sebagai penanggung jawab utama untuk kebaikan bangsa, masyarakat termasuk keluarga. Ketahanan keluarga adalah isu penting dalam Islam, sebagai madrasah ula, keluarga ditempatkan sebagai dasar pembentukan identitas bangsa.


Antara negara dan keluarga punya ikatan sinergi yang kuat dan strategis. Suksesnya kepemimpinan kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga sholih – mushlih (baik dan memberi kebaikan pada masyarakat dan negara) wajib ditopang oleh kepemimpinan di tingkat negara.


Mampunya kepala keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pendidikannya, moral dan akhlak anggota keluarganya, menjaga dari keburukan dan fungsi keluarga lainnya. Didukung peran negara dalam penyelenggaraan sistem ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Begitu pun lahirnya kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, diperoleh dari pendidikan keluarga.


Karena itu Islam memberi tugas pada negara untuk menyiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Negara melanjutkan pembentukan manusia utuh yang sudah disiapkan keluarga.


Negara menciptakan suasana masyarakat tempat generasi menimba pengalaman hidup dan menempa mentalnya. 



Menyediakan pendidikan formal dengan kurikulum yang mempunyai target melahirkan calon orang tua sholih-mushlih, dan siap membina rumah tangga dengan pembentukan keluarga yang benar, pergaulan di tengah masyarakat yang sehat dan produktif, penerapan syariat Islam di aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, 


kesehatan layanan publik, ketahanan dan keamanan, oleh negara serta pengurusannya dengan benar dan bertanggung jawab penuh, secara efektif akan melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat mulia dan menjadikannya umat yang terbaik.


Maka, dengan adanya penolakan RUU ketahanan keluarga, membuktikan bahwa sistem selain islam telah gagal dalam mewujudkan sebuah kemashlahatan dan ketahanan keluarga ditengah-tengah masyarakat saat ini. kemashlahatan akan terjadi jika Islam menjadi standart kehidupan. 


Baik dalam bermasyarakat, keluarga, bahkan bernegara. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem islam yang memiliki aturan begitu lengkap dalam penyelesaian semua problematika kehidupan manusia.[MO/ia]





Posting Komentar