Oleh: Kartiara Rizkina Murni 
(Aktivis Mahasiswa)


Mediaoposisi.com-Pertumbuhan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di dunia setelah dikonfirmasi semakin tinggi. Kemarin (18/3) berdasarkan patokan waktu Greenwich Mean Time (GMT), jumlah kasus sebesar 218.788. Hari ini (19/3) terdapat tambahan sebesar 18.138 sehingga jumlahnya menjadi 236.926 kasus.


Fakta yang diolah dari pembaruan data pada kanal worldometers.info pada Kamis (19/3) pukul 18.00 GMT menunjukkan bahwa dari 176 negara terinfeksi COVID-19, hanya 66 negara yang memiliki kasus kematian pasien akibat virus tersebut. Indonesia masuk urutan ke-13 dengan jumlah kematian 25 orang.


Namun pada hari ini, Minggu (22/3), jumlah pasien positif corona bertambah 64 orang, sehingga total pasien corona menjadi 514 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut.

Baca Juga: Virus Mewabah, Saatnya Imun Iman ke Arah Islam Kaffah

Sedangkan jumlah korban meninggal dunia dan sembuh juga bertambah. Korban meninggal bertambah menjadi 10 orang, dan total mencapai 48 orang. Sedangkan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah 9 orang menjadi 29 orang.


Daerah Ibu Kota Jakarta masih menempati urutan pertama kasus virus corona atau covid-19 terbanyak di Indonesia, per 22 Maret 2020. Berdasarkan data yang diperoleh Okezone dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kasus positif corona di Jakarta per hari ini mencapai 307 kasus.


Namun yang ingin saya share di sini adalah gagalnya rezim Jokowi dalam mengatasi virus Corona. Malahan baik Pak Jokowi maupun menterinya tampak lalai terhadap penanganan wabah ini.


Seperti yang di lansir dari detiknews, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. Jelas pak jokowi melepas tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah.


"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3/2020)


Wabah dan dampak Covid 19 sudah mulai merasup di urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap saat masyarakat dihantui dengan ketakutan karena jumlah penderita yang terus bertambah banyak setiap hari sementara langkah pemerintah baik di pusat maupun daerah belum terlihat nyata. Sebab masyarakat bingung harus berbuat apa, antara menghindari penyebaran virus dengan desakan ekonomi.


Baca Juga: Corona: Tentara Kecil Penegur Manusia

Selama ini, publik tidak mendapatkan kepastian langkah preventif apa yang diambil oleh pemerintah. Satgas Corona yang dibentuk, tugasnya hanya lebih terlihat pada update jumlah korban dan sebarannya.


Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi menyurati Presiden Jokowi untuk meningkatkan kewaspadaan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona jenis baru COVID-19 dengan meningkatkan status sebagai darurat nasional.


Ini bukan pertama kalinya badan kesehatan dunia menyampaikan keraguan atas tindakan yang di ambil pemerintah Indonesia. Sebelumnya presiden Jokowi menggumumkan kasus pertama virus Corona pada 2 Maret lalu. Pernyataan pak presiden tersebut juga karena desakan internasional termasuk dari WHO yang ragu bahwasa Indonesia Zero Corona atau Masyarakat Indonesia kebal Corona.


Dilanjut oleh Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (LEKAT) Abdul Fatah juga ikut memberikan komentar terkait tindakan pemerintah. Beliau mengatakan,


"Pemerintah hanya banyak tampil di media, tapi lemah dalam tindakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah membaca dampak sosial kemasyarakatan dan lambatnya dalam tindakan," kritiknya.


Yang diperlukan masyarakat dan harus dilakukan pemerintah baik di daerah maupun pusat antara lain pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 dimulai per rumah dengan membagikan hand sanitizer, masker, vitamin, dan penyemprotan lingkungan secara menyeluruh.


Nihil saja, bahkan beredar meme di medsos yang menyindir partai-partai yang pada saat kampanye bagi-bagi sembako dan baju kaos berlambangkan partai, namun sekarang tidak tampak membagi-bagikan masker atau hand sanitizer kepada masyarakat.


Baca Juga: Moral Generasi Kian Terkikis

Bahkan berita yang baru-baru ini beredar pemerintah kurang menyediakan fasilitas lengkap bagi rumah sakit, dokter ataupun perawat dalam menangani pasien covid-19 sehingga mereka terpaksa harus memakai jas hujan.


"Kami sudah ingatkan rumah sakit yang di daerah, kalau stok nasional ada di provinsi. Jadi, tolong minta ke provinsi, kami ingatkan provinsi juga kontrol daerah, koordinasi. Jangan sampai ada yang pakai jas hujan," ujar Juru bicara penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2020.


Fakta di lapangan sampai saat ini, masih banyak dokter atau perawatan yang memakai jas hujan karena tidak tersedianya APD.


Ini adalah bukti bahwa rezim gagal mengatasi wabah covid-19.  Seharusnya pemerintah menutup kran ekspor-impor barang masuk dari negara-negara terdampak sejak awal, menutup sementara masuknya wisatawan asing terutama dari negara yang terkena wabah dan tidak lagi memasukan migran atau TKA dari Cina.


Umat tidak layak dipimpin oleh penguasa yang impoten, pemimpin yang abai dan tidak mampu menyikapi wabah, tidak dapat memobilisasi semua kekuatan untuk bersinergi dalam urusan rakyat. Juga tidak bisa menjamin rasa aman yang di inginkan oleh setiap orang pada situasi sekarang.


Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mengatasi pandemi, tak mungkin bisa melepaskan diri dari performa kesehatan itu sendiri.


Tidak dipungkiri, tuntasnya solusi adalah dengan adanya ikhtiar maksimal dan tawakal optimal berlandaskan keimanan akan takdir Tuhan. Namun semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya institusi yang menaunginya, maka perlu  adanya negara khilafah islamiyah untuk mengatasi wabah covid-19 ketika semua dikembalikan kepada hukum islam.


إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا


Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari dan Muslim)


Hadist tersebut mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Serta bagaimana kebijakan pemimpin mengatasinya, sebagaimana pada masa kepemimpinan umar bin Khattab pada abad ke 18 hijriyah di negeri Syam. Sederet nama yang telah memberikan teladan bagi rakyat. Para negarawan yang betul-betul hadir di garda terdepan bersama-sama dengan rakyat untuk menghadapi wabah, berdasarkan petunjuk hadits Rasululllah SAW.[MO/ia]


Posting Komentar