Oleh : St. Nurjannah


Mediaoposisi.com-Salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Demikian pesan Presiden Joko Widodo dalam kesiagaan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat serta setiap warga negara Indonesia," ucap Fadjroel.


Fajdroel mengatakan Presiden Jokowi sudah menggariskan tiga program prioritas dalam menghadapi pandemi covid-19. Pertama, memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan, mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar covid-19.


Kedua, memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi seluruh rakyat. Ketiga, memfokuskan seluruh sumber daya negara agar dunia usaha baik UMKM, koperasi, swasta, dan BUMN agar terus berputar

Baca Juga: Badai Covid Ditengah Gagapnya Pemerintah

Untuk mengantisipasi dampak sosial-ekonomi masyarakat, jelas Fadjroel, pemerintah menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak agar konsumsi dan pendapatan masyarakat tetap terjamin.


Namun sayang, nampaknya itu hanyalah retorika pemerintah kapitalis belaka. Betul bahwa pada akhirnya pemerintah +62 mengambil beberapa langkah “kebijakan”. 


Seperti menetapkan status kedaruratan, meliburkan sebagian pegawai, masifikasi sosialisasi protokol kesehatan, mengiming-imingi insentif tambahan pada tenaga medis yang bergelut dengan corona dan tidak lupa melakukan shooting untuk iklan “ucapan terima kasih” buat para pejuang corona di Indonesia. Namun, kebijakannya nyata tidak memberi jaminan.


Buktinya, tenaga medis sebagai gerda terdepan dalam penangan pandemi ini juga tidak mendapat perhatian lebih. Dikutip dari CNBC Indonesia, sebagai ahli dan spesialis paru, Fariz merupakan salah satu dokter yang beberapa hari ini tak beristirahat dari medan pertempuran untuk merawat dan berusaha menyembuhkan pasien Covid-19. Ia mengungkap dan meminta menyampaikan kondisi yang ia alami dan rekan-rekan sejawatnya di lapangan dalam memerangi virus berbahaya ini.


Baca Juga: Perjuangan Indah Feminisime, Solusi atau Ilusi?


Kondisi kelelahan yang luar biasa ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan sumber daya, baik dari sisi tenaga maupun sarana dan prasarana untuk pengobatan pasien. Saking minimnya ketersediaan APD, para dokter ini bahkan kekurangan masker untuk melindungi mereka. 


Bahkan dibebrapa rumahsakit menggunakan mantel plastic sebagai pelindung mereka dalam menjalankan tugas menrawat pasien corona. Padahal profesi mereka cukup rentan karena berinteraksi langsung dengan pasien covid-19.


Hal ini tentu tidak sejalan dengan perkataan oleh pemimpin Negara bahwa akan memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan, mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar covid-19. 


Alih-alih menggunakan uang negara yang terbatas untuk membeli APD dan kebutuhan dasar yang dibutuhkan para nakes seperti masker dan sanitizer, pemerintah malah membeli jutaan obat yang jenisnya justru sempat ditolak Korea Selatan. Bahkan kemanjurannya justru jadi perdebatan.


Apalagi program rapid test massal yang akhirnya dicanangkan pun, hanya dibatasi untuk daerah paling rawan. Sementara tes mandiri yang dianjurkan, nyatanya berbiaya mahal. Bahkan alat rapid test ini tak akan dijual dengan harga mahal. Bagi rumah sakit yang menginginkan alat tersebut, mereka harus membelinya dari RNI selaku pengimpor. Lagi-lagi perhitungan materi menjadi asasnya. 


Terlebih lagi mengenai himbauan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan meminta pekerja untuk work from home (WFH) hanya sekedar himauan semata. Tidak ada langkah tegas dan nyata oleh pemerintah dalam menjalankan himauan tersebut. Banyak elemen masyarakat yang tak bisa sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah tersebut.


Baca Juga: Corona Mengancam, Penguasa Bungkam

Alasan utamanya tentu dan tak bukan adalah ekonomi. Bagi pekerja kantoran dan PNS mungkin bias saja bekerja secara daring (dalam jaringan). Namun bagaimana dengan para pekerja seperti supir angkutan umum, driver online dan lain-lain yang tidak bisa dilakukan from home ? dengan alasan tak bekerja berarti tak makan.


Hal ini disebabkan arahan pemerintah tersebut tidak dibarengi dengan solusi yang komprehensif. Pemerintah tak memberikan jaminan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup rakyatnya. Maka wajar bila sampai hari ini himbauan untuk tidak keluar rumah itu hanya sebatas himbauan belaka, masih banyak diluaran sana masyarakat yang berkeliaran dalam rangka mengisi perut keluarganya. 


Maka lagi-lagi, ini tak sesuai dengan perkataan presiden bahwa akan memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi seluruh rakyat.


Terbukti semua hanya retorika pemerintah belaka. Memang sudah menjadi hal yang biasa untuk tak menepati perkataan. Lagi-lagi perhitungan materi menjadi alasannya.


Menelisik apa yang terjadi, tampak bahwa sikap penguasa yang demikian memang terkait dengan pandangan kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang diterapkan. Bagi negara pengekor seperti Indonesia, mengambil keputusan itu pasti sulit luar biasa. bahkan Sistem kapitalis dengan asas untung rugi, membuat pemerintah terkesan bersikap pelit terhadap rakyat sendiri, rakyat bahkan harus membeli haknya kepada penguasa atau pada pengusaha.


Untuk memutuskan lock down saja, serba dilema. Hari ini, banyak rakyat yang marah, karena dalam situasi getar-getirnya seluruh Negara melakukan lock down pemerintah masih melegalkan puluhan tenaga kerja asal Cina masuk ke Indonesia.


Semua ini adalah dampak sistem hidup yang diterapkan penguasa. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya yang terbukti telah sukses menjatuhkan Indonesia pada multi krisis. Sehingga anugerah kelebihan yang Allah berikan, mulai dari SDM dan SDA tak mampu membuat negeri ini kuat dan berdaya.


Berbeda dengan Islam. Sistem ekonomi Islam akan membuat negara punya otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan untuk mengurus dan membahagiakan rakyatnya. Di antaranya menerapkan ketetapan Allah swt bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat.


Dengan demikian, negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyatnya, secara swadaya tanpa bergantung sedikitpun pada negara lain. Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, sudah terbayang negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif. Lock down akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat. Tanpa khawatir kekurangan banyak hal.


Rakyat pun akan taat karena paham kepentingan dan merasa tenteram karena semua kebutuhannya ada dalam jaminan negara. Sementara tenaga medis akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan dengan pengorbanan yang diberikan.



Maka dalam hal ini pemerintah punya peran sentral untuk menjaga kesehatan warganya bukan dengan retorika belaka. Apalagi saat terjadi wabah penyakit menular. Tentu rakyat butuh perlindungan optimal dari pemerintah. 


Pemerintah tidak boleh abai. Para pemimpin Muslim pada masa lalu, seperti Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, di antaranya dalam menghadapi wabah penyakit menular.


Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ



Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat) (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).[MO/ia] 


Wallahu a’lam.



Posting Komentar