Oleh : Agustin Pratiwi S.Pd 
(Owner Mustanir Courses)



Mediaoposisi.com-Organsasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) telah menetapkan wabah virus Corona sebagai pandemi dunia. Jumlah pasien positif Covid 19 kini pun terus meningkat cukup signifikan, jumlah terupdate hingga 13 Maret 2020 mencapai 131. 627 kasus yang tersebar di seluruh dunia.


Di Indonesia sendiri, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan total pasien positif corona sudah mencapai 172 orang (kompas.com 17/3/2020). Sejak awal penyebaran virus corona, telah banyak pihak yang telah mendesak Indonesia untuk memastikan keberadaan Covid 19 di Indonesia, namun pemerintah terkesan tak menunjukan keseriusan dalam menangani kasus ini. 


Bahkan, Mentri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat menantang Universitas Harvard yang memprediksi virus corona telah masuk Indonesia untuk membuktikan langsung hasil risetnya .


Baca Juga: Yang Lebih Berbahaya dari Corona

Beberapa kalangan seperti Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan hingga Direktur jendral WHO Tedros Adhanom Ghbreyesus menilai pemerintah Indonesia lamban dalam menangani Corona. Hingga 10 Maret lalu WHO mengirim surat untuk menyarankan dengan sangat agar Presiden Republik Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat termasuk mendeklarasikan darurat Nasional.


Namun kini nasi telah menjadi bubur. Kian hari jumlah pasien positif corona kian bertambah. Pasca kiriman surat dari WHO, Jokowi baru membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, namun sayang lagi-lagi satuan tugas ini mendapat kritik. 


Puan Maharani menyesalkan pemerintah karna lamban mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penangaan Corona (kontan.co.d 16/3). Menurutnya Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat disertai langkah-langkah konkrit untuk penanganan wabah Corona.



Sangat disayangkan pemerintah negeri ini harus menunggu desakan dan tekanan dari banyak pihak hingga WHO agar menetapkan wabah corona sebagai bencana nasional. Bahkan, kebijakan Gugus Tugas Penanganan Corona diserahkan pada kepala daerah dengan bantuan BNPB. Sejatinya, jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah, penanganan yang diberikan justru akan berbeda di tiap daerah. 


Ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat lepas tangan dalam mengurusi rakyatnya ditengah bencana. Berbagai pihak seperti Wakil Ketua Komisaris dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Putu Supdma selaku Anggota Komisi VI DPR RI juga mendesak agar pemerintah segera melakukan lockdown mengingat virus corona yang semakin sulit dikendalikan, namun presiden tetap bersikukuh bahkan mengumumkan lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat. 


Baca Juga: Mampukah Kebijakan Meliburkan Sekolah Memutus Penyebaran Covid-19?
Ditambah lagi, meningkatnya pasien positif covid 19 sebab lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindak pada masing-masing daerah. Tak heran Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli sampai menyatakan melalui twitternya “Indonesia hari ini A Nation without A Leader”


Dalam islam, penguasa adalah pengurus urusan umat yang bertanggung jawab penuh untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesehatan merupakan kebutuhan kolektif yang wajib ditangani dengan sigap. Negara akan memastikan tersedianya suplay di daerah isolasi. Perihal anggaran negara yang bersifat mutlak berbasis baitul mal akan sangat memudahkan negara dalam pembiayaan guna perlindungan dan penanganan di tengah masyarakat. 


Pelarangan oleh negara berbagai praktek penimbunan barang apapun dengan memberi sanksi bagi pelanggar. Dengan tegas negara akan menghentikan impor barang dari wilayah sumber penyakit. Negara juga akan memanfaatkan teknologi masa kini untuk melakukan riset menemukan obat atau anti virus corona serta menyiapkan alat kedokteran terbaik. Fasilitas kesehatan terbaik akan tersedia dengan jumlah yang memadai dan mudah didapatkan oleh siapapun dan kapanpun.


Negara yang dapat menjadi sentral nan bertanggung jawab penuh atas segala urusan rakyatnya adalah negara yang berlandaskan ketaqwaan pada Allah Ta’ala. Negara yang serius menghantarkan kesejahteraan dengan mengaplikasikan syariat Allah dalam kepengurusan rakyatnya di segala aspek kehidupan. Ialah negara islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.[MO/ia]


 Wallahu a’lam bissawab

Posting Komentar