Oleh: Naini Mar Atus Solikhah


Mediaoposisi.com-Lombok Timur tercatat sebagai kabupaten pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri dengan jumlah 15.000 lebih pada 2016 berdasarkan data pemerintah setempat. Di Desa Wanasaba mayoritas yang merantau adalah perempuan, sedangkan di Desa Lenek Lauk sebagian besar yang menjadi buruh migran adalah laki-laki. 


Hampir setiap rumah punya anggota keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik atau pekerja perkebunan dan pekerja-pekerja kasar lain. Adapun pendorong kepergian mereka dari desa-desa yang mata pencaharian penduduknya bertani itu adalah faktor ekonomi.


Berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015, di desa tersebut terdapat lebih dari 350 anak (0-18 tahun) yang ditinggal oleh ibu atau bapak dan bahkan keduanya untuk bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan negara-negara Timur Tengah. Jumlah yang hampir sama juga ditemukan di desa tetangganya, Lenek Lauk.


Baca Juga: Corona Bikin Dilema

Dikutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan keynote speech dalam acara "Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya, Kamis (2/8/2018). 


Sri Mulyani menuturkan, Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. 


Ia berharap hasil dari seminar ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi, terutama pada kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan perempuan.


Isu kesetaraan gender kian lantang disuarakan oleh gerakan feminis. Mereka terus berupaya menanamkan ide-ide sesatnya dengan dalih untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. 


Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. 


Alhasil, seperti yang terjadi di Lombok Timur, para orang tua terutama perempuan yang ia juga sebagai seorang ibu terpaksa meninggalkan keluarganya menjadi TKI di luar negri demi mengentaskan kemiskinan keluarganya.


Kemiskinan yang sistematis pada jutaan perempuan diatasi dengan pengarus utamaan gender justru menghasilkam masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak terlantar atau terjerumus masalah. Kaum perempuan harus bekerja keluar dari peran domestiknya demi mewujudkan kebebasan dan kemandirian ekonomi. 


Tak melulu bergantung kepada lelaki. Akibatnya peran Ibu sebagai pendidik dan pengurus rumah tangga ditinggalkan, anak terancam masa depannya dan tidak terdidik dengan benar. Sebuah upaya global untuk menghancurkan tatanan masyarakat terkecil yaitu keluarga atas nama kebebasan dan kemandirian.



Belum lagi permasalahan rumah tangga antara suami dan istri ketika perempuan banyak keluar rumah dan meninggalkan tugas utamanya sehingga mengakibatkan percekcokan hingga berujung pada perceraian.


Saat ini, dunia Islam berada dalam arus yang sama dengan negara-negara kafir dalam menderaskan kesetaraan gender. Kaum muslim dan muslimah tidak menyadari kebatilannya karena madu yang membalutnya teramat manis, menyembunyikan racun yang mematikan. 


Di balik jargon-jargon pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan perempuan, kesetaraan perempuan, penghapusan diskriminasi perempuan, menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, sesungguhnya ada tujuan besar yang sudah dirancang Barat. Tujuan semua ide-ide gender itu tiada lain adalah untuk menghancurkan keluarga muslim.



Strategi Penghancuran Keluarga Muslim Melalui Ide Gender melalui Organisasi-organisasi lokal di Indonesia seperti Komnas Perempuan, KPAI dan sebagainya- serta ormas dan LSM-LSM memiliki andil besar dalam menyebarluaskan dan menanamkan ide gender ini di benak kaum muslimin. Mereka mendapatkan bantuan dana dan bantuan penyusunan program gender dari lembaga donor luar negeri seperti USAID dari Amerika Serikat dan Ausaid dari Australia.


Agenda gender adalah satu kesatuan agenda yang memiliki tujuan utama menghancurkan bangunan keluarga ideal. Dua sasaran utama yang dituju dalam proyek jahat ini adalah perempuan -terutama kaum ibu dan generasi muda.


Dengan dalih memberi solusi atas kenestapaan dan keterpurukan nasib perempuan, namun justru membuat jurang masalah yang semakin pelik untuk diselesaikan. Inilah akibat mengadopsi ide secara serampangan dan tanpa pertimbangan.


Maka dari itu, tak sepatutnya kita terjebak dengan isu feminisme dan kesetaraan gender dengan perjuangan dan pembebasan hak perempuan secara mutlak. Karena hal itu bertentangan dengan Islam.


Sistem yang ada sekarang, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberalah yang menjadi akar masalah kemiskinan saat ini, yang sesungguhnya justru sangat tak ramah dengan perempuan. Bahkan mengeksploitasi kaum perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh laki-laki dan menghinakan kedudukan mereka hanya sebatas mesin penggerak roda perekonomian. 


Dan itu artinya, mereka hanya menempatkan kaum perempuan sebatas bemper bahkan tumbal bagi kerusakan ekonomi yang mereka ciptakan yaitu kemiskinan.


Sangat kontras dengan Islam, yang tidak memandang perempuan sebagai komoditi ekonomi, melainkan sebagai manusia yang harus dilindungi dan selalu difasilitasi secara finansial oleh kerabat laki-laki mereka ataupun oleh negara sehingga mereka bisa memenuhi peran vital mereka sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga. 


Sementara di saat yang sama Islam juga mengijinkan perempuan untuk bekerja sesuai bidang kelimuannya. Namun perempuan harus berada dalam kondisi terbebas dari tekanan ekonomi dan sosial, serta peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga untuk keluarga mereka.


Negara akan memfasilitasi para suami untuk mendapatkan kemudahan mencari nafkah dan menindak mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Juga mewajibkan para wali perempuan untuk menafkahi, jika suami tidak ada. Dan jika pihak-pihak yang berkewajiban menafkahi memang tidak ada, maka negaralah yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan para ibu.


Jika ideologi Islam ini tegak, dipastikan hegemoni kapitalisme yang memiskinkan dan menghinakan perempuan akan bisa ditumbangkan, dan kemuliaan umat termasuk kaum perempuan akan kembali diwujudkan. Insya Allah.[MO/ia]


Posting Komentar