Oleh : Hani Muliani
(Aktivis Muslimah)


Mediaoposisi.com-Sungguh miris, petugas yang mengurus pemberangkatan tiga orang dalam pengawasan (ODP) virus corona,  dari RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya ke Kota Cirebon, Sabtu (07/03), hanya mengenakan jas hujan sebagai alat pelindung diri (APD). 


Selain menggunakan jas hujan warna biru, petugas juga menggunakan masker dan sepatu boot warna hijau tua. Mereka menaiki mobil ambulance ke Cirebon mengantar 1 WNA Filipina dan 2 WNI.


Minimnya APD bagi para petugas untuk antisipasi virus corona diakui Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Pihaknya sudah meminta bantuan APD kepada Kementerian Kesehatan, namun belum terealisasi, apalagi APD ini digunakan sekali pakai.


“Memang betul kondisi APD terbatas di RSUD dr Soekardjo. Lalu kita beli ke Ace Hardware malah ada 2 atau 3 petugas kita pakai seperti jas hujan.” Apalagi, tambah dia, jika status ODP naik menjadi Pasien Dalam Pemantauan (PDP), berarti petugas yang memantaunya juga harus memakai APD standar sesuai protokolnya.  



Baca Juga: Kesetaraan Gender: Jalan Konspirasi Ala Liberalisme

“Biasanya bantuan dari Kemenkes cepat dikirim ke setiap rumah sakit. Tapi saat ini kondisi semua rumah sakit hampir sama”.


 Sebelumnya diberitakan tiga orang pasien sempat diisolasi semalam di RSUD dr. Soekardjo karena diduga memiliki indikasi penyakit corona, Covid-19 setelah berobat ke salah satu rumah sakit dekat hotel tempat mereka menginap, Jumat (6/3) pagi.  


Mereka terdiri dari satu orang warga negara Filipina yang baru melakukan perjalanan ke luar negeri 27 Februari 2020 lalu,  sedangkan dua orang lainnya adalah warga Tasikmalaya dan Jakarta.


Baca Juga: Kepanikan Berlebih Menghadapi Corona

Juru Bicara Crisis Centre Covid-19 Kota Tasikmalaya, dr. Uus Supangat, yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya,  menyatakan status orang yang diisolasi itu baru orang dalam pengawasan (ODP), jadi cukup dengan menggunakan masker saja. 



Meskipun diakui pada prinsipnya untuk menghindari penularan virus corona memang diperlukan pakaian tertutup dan berbahan khusus. Plastik merupakan salah satunya, karena tidak memiliki rongga. “Secara prinsip yang penting bahannya tidak berongga dan tertutup, tapi tidak direkomendasikan dengan jas hujan juga,” ujarnya. 


Menurutnya walaupun APD minim namun pihaknya sudah siap menangani kasus virus corona yang mendunia ini. Pihaknya selain terus melakukan sosialisasi terkait gejala serta tindakan pencegahan, juga sudah menempatkan thermo scanner infra red di Bandara Wiriadinata dan Stasiun Kereta Api Tasikmalaya.


Kondisi yang sama juga dialami oleh RSU dr. Slamet Garut. Direkturnya, dr. Husodo Dewo Adi membenarkan pihaknya telah merujuk satu orang pasien berstatus PDP Corona asal Garut ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Senin (09/03) dini hari. Pasien tersebut terpaksa dirujuk ke RSHS karena meski ada ruang isolasi khusus bagi pasien Corona di RSU dr Slamet Garut yang telah disiapkan, namun tidak memiliki alat pelindung diri (APD) bagi tim medis yang akan merawat pasien. Sebelumnya, pihaknya memiliki stok APD hanya 20 unit. 


Namun, semuanya habis setelah tim medis merawat pasien dengan status pemantauan dan pengawasan. Sehingga tim pengantar yang membawa pasien PDP corona dari Garut ke RSHS terpaksa memakai jas hujan plastik. 


Baca Juga: Aneh, Yang Kritis Dikikis Habis, Yang Nyleneh Dipertahankan


“Meski masih bisa dikatakan aman, tapi memang lebih aman menggunakan APD daripada jas hujan plastik,” katanya, Senin (09/03). Keterbatasan APD di RSU dr Slamet Garut terjadi karena memang stok dari penyedia APD sudah kosong karena banyaknya permintaan.



Alat pelindung diri (APD) yang memadai sesuai standar sangat diperlukan tim medis untuk kewaspadaan menghindari penyebaran virus corona, karena tim medis atau tim pendamping medis merupakan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pasien yang diduga terinfeksi,  mereka mempertaruhkan nyawa dalam melaksanakan tugas. 


Sebagaimana diketahui penyebaran virus ini sangat cepat, saat ini korban meninggal akibat virus corona di seluruh dunia hingga Rabu (11/3) mencapai 4.295 orang. Jumlah kasus sebanyak 119.179 orang dan 66.617 di antaranya dinyatakan sembuh


Diberitakan bbc.com (14/2) Pemerintah China mengungkapkan lebih dari 1.700 pekerja kesehatan, yang berada di garis depan dalam menghadapi wabah virus corona, telah terinfeksi oleh virus tersebut. Enam di antara mereka meninggal dunia.


Saat ini, sebanyak 113 negara telah mengkonfirmasi terinfeksi virus ini. Di Indonesia, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengungkapkan, sebanyak 34 orang positif virus corona di Indonesia, dua orang sembuh, dan satu orang meninggal seperti diberitakan Kompas.com hari Kamis (12/3). Sebelumnya, pada hari Selasa terdapat  27 orang terlebih dahulu dinyatakan terinfeksi virus corona.


Namun ternyata APD yang diperlukan tim medis sangat tidak memadai ketersediaannya. Meskipun pemerintah menyatakan siap untuk menangani wabah ini. Sebagaimana diberitakan Kompas.com (3/3/2020), Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah siap dan mampu menangani virus corona. Mahfud juga meminta agar pemerintah daerah tidak mendramatisasi persoalan yang bisa menciptakan kepanikan di masyarakat.


Sejumlah wilayah di Indonesia  berupaya mengantisipasi merebaknya wabah corona. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah, di antaranya dengan proaktif menjemput pasien hingga menyiapkan ruang isolasi khusus. Demikian pula dengan RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya,  telah siap menangani pasien suspect corona sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang beberapa waktu lalu menyatakan Jabar Siaga 1 Corona. 


Menurut Wakil Direktur RSUD dr. Soekarjdo, Drs H. Deni Diyana MSi., “Kami telah membentuk tim penanganan khusus yang terdiri dari dokter, para dokter IGD, dokter radiologi dan lainnya,” ujarnya. Untuk fasilitasnya selain ruang isolasi yang telah tersedia di ruang IGD, juga sudah menyiapkan 2 kamar khusus untuk penanganan manakala terjadi suspect virus corona. 


“Ruang isolasi tersebut akan disiapkan dengan triage. Jadi mobil ambulance bisa masuk langsung ke ruangan isolasi dan tak melewati ruangan IGD umum, untuk meminimalisir penyebaran.”


Menanggapi minimnya APD di daerah, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani akan berupaya melengkapi kelengkapan fasilitas kesehatan bagi rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani PDP Corona. Ia mengakui harga untuk satu set APD terbilang mahal, berkisar Rp. 260 ribu-Rp. 300 ribu per satu setnya. Itu pun hanya bisa sekali pakai. 


“Kita akan melengkapi APD buat petugas, karena pengalaman dari Rumah Sakit Kariadi di Jawa Tengah, untuk satu pasien (PDP) Covid-19, memerlukan 20 set pakaian APD setiap harinya, karena itu sekali pakai," kata Berli, Senin (9/3/2020). Saat ini Pemprov Jabar tengah berupaya menggulirkan dana dari APBD untuk melengkapi APD dan peralatan lainnya, terutama bagi rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menangani PDP atau orang dalam pengawasan (ODP) Corona.


Sungguh disayangkan minimnya ketersediaan APD di tengah berkecamuknya wabah penyakit harus terjadi.  Pemerintah ternyata tidak siap, karena langkah antisipasi untuk melengkapi APD baru akan dilakukan. Padahal ada rentang waktu yang cukup lama sejak virus corona mulai menyebar dari Kota Wuhan yang merupakan episentrum wabah ini bermula. 


Kesiapan pemerintah baru terbatas dalam menyediakan ruang isolasi namun di beberapa Rumah Sakit tanpa dilengkapi perlengkapan pelindung yang memadai. Malahan di RSUD Sinjai Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Kemenkes sebagai salah satu rujukan untuk penanganan virus corona, ternyata masih kekurangan fasilitas medis dan dokter ahli, serta belum memiliki ruang isolasi khusus bagi pasien penderita virus corona.


Nampaknya Pemerintah Indonesia  malah gencar menarik wisatawan asing untuk berlibur ke Indonesia. Tujuannya untuk menyelamatkan sektor pariwisata yang sudah terhantam dari keputusan penghentian sementara penerbangan dari dan ke China. Presiden Jokowi menekankan, bahwa upaya itu semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, di satu sisi pemerintah akan tetap waspada menghadapi penyebaran virus corona.


Jokowi meminta Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan promosi yang menyasar para wisatawan mancanegara yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi China, Korea Selatan, dan Jepang akibat wabah corona. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kebijakan pemberian insentif dari pemerintah untuk menurunkan tarif penerbangan ke 10 destinasi wisata Indonesia guna mendorong pemulihan sektor pariwisata yang terimbas wabah berupa potongan harga tiket hingga 50%.


Pemerintah memberikan setidaknya Rp. 500 miliar untuk kontribusi diskon selama tiga bulan. Uang tersebut didapatkan dari APBN dan berkontribusi 30% dari diskon yang diberikan. Kemudian 20% diskon sisanya diberikan dari kontribusi Pertamina, Angkasa Pura I dan II, serta AirNav.


Pemerintah pun menggelontorkan Rp. 72 miliar untuk jasa influencer. Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp. 298,5 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Anggaran influencer tersebut kemudian ditunda setelah di Indonesia positif mengalami kasus corona.


Selain itu, akan dikucurkan pula anggaran sebesar Rp. 3,3 triliun kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengganti pendapatan daerah yang hilang karena pajak hotel dan restoran akan dibebaskan selama 6 bulan ke depan. Tujuannya untuk menyelamatkan industri pariwisata  yang kinerjanya tertekan akibat terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang cukup drastis semenjak penyebaran virus corona di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan lainnya adalah adanya penambahan 4 hari libur dan cuti nasional pada tahun ini untuk meningkatkan perekonomian nasional karena saat ini terjadi penurunan tren ekonomi secara global. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ditambahnya hari libur dan cuti bersama 2020 bakal berdampak positif bagi pariwisata, karena hari libur bisa dimanfaatkan untuk berwisata.


Sungguh disayangkan kebijakan pemerintah di tengah mewabahnya virus penyebab penyakit corona Copid-19 ini. Semestinya pemerintah memprioritaskan penanganan wabah ini, terlebih saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah ini sebagai pandemi global, yang artinya telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. 


Setelah pandemi diumumkan semestinya pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk menangani kondisi ini, berupaya melengkapi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk penanganan wabah ini, termasuk melengkapi para petugas medis dengan APD yang memadai sesuai standar.


Pemerintah nampak lebih memprioritaskan menggelontorkan anggaran untuk menyelamatkan sektor pariwisata yang terpuruk. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu lokomotif ekonomi baru, yang diandalkan untuk berperan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena berkontribusi melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. 



Kebijakan berbeda diambil negara-negara lain yang malah membatalkan berbagai event dan pertunjukan besar di negaranya, serta mengawasi dengan ketat pendatang ke negaranya.


Kebijakan pemerintah yang lebih pro pada pariwisata menunjukkan keberpihakannya pada para pemodal yang sudah melakukan investasi di sektor pariwisata. Sistem ekonomi kapitalisme liberal yang diadopsi negeri ini menganggap investasi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi di sektor pariwisata. 


Para investor difasilitasi dengan segudang regulasi untuk memudahkan aktivitas mereka, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hubungan yang erat antara pemerintah sebagai penguasa dengan pemodal sangat lumrah terjadi di negara yang menerapkan sistem demokrasi. 


Para penguasa membutuhkan sokongan dana yang sangat besar untuk memuluskan jalan mereka untuk berkuasa, sehingga sangat memerlukan bantuan para investor. Demikian pula para investor membutuhkan bantuan penguasa untuk memuluskan usahanya, melalui regulasi dan kebijakan pemerintah  yang berpihak pada kepentingannya.


Dengan demikian untuk memutus rangkaian itu, diperlukan perubahan mendasar, dengan mengganti sistem kapitalis liberal menjadi sistem Islam. Sudah terbukti sistem kapitalis telah melahirkan negara yang kebijakannya memihak pada para pengusaha/ investor, bukan memihak rakyat. 


Dalam sistem Islam, negara akan menerapkan syariah secara kaffah, pemerintahnya akan melaksanakan tanggung jawabnya melayani urusan umat karena ketaatan kepada Allah SWT, termasuk dalam urusan pelayanan kesehatan.[MO/ia]

Posting Komentar