Oleh : Tri Handayani, S.ST 
(Pegawai BUMN)

Mediaoposisi.com-Kerusuhan massal dan aksi terror yang dilakukan oleh warga India terhadap minoritas Muslim telah terjadi di Ibukota India, New Delhi akhir Februari lalu. Aksi brutal yang dilakukan oleh sekelompok perusuh telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah. 



Kerusuhan ini dipicu paska terbitnya Undang-Undang Kewarganegaaran yang dikeluarkan oleh Narendra Modi, Perdana Menteri India. Adanya UU tersebut, muncul 2 (dua) kelompok bersebrangan yakni kelompok pendukung dari mayoritas Hindu dan kelompok penentang dari kaum Muslimin. Melalui UU Kewarganaan, Modi bermaksud untuk menyelamatkan kaum minoritas yang melarikan diri dari negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan namun regulasi ini tidak berlaku untuk kaum Muslim. 



Hal ini memicu amarah dari warga minoritas Muslim yang merasa telah didiskriminasi melalui UU tersebut. Sehingga pecah aksi unjuk rasa oleh kaum minoritas Muslim menuntut keadilan kepada pemerintah untuk menghapus UU Kewarganegaraan tersebut. 


Baca Juga: Gerakan Meradang, Penjajahan semakin Menghadang

Terjadinya aksi unjuk rasa dari kaum Muslim menyebabkan sebagian kalangan pendukung UU dan beberapa anggota dari partai Nasionalis-Hindu melakukan perlawanan dengan membabi buta menyerang kaum minoritas Muslim. Mereka menyerang dengan membakar rumah-rumah warga dan membunuh para penentang UU Kewarganegaraan tersebut. Setidaknya 20 orang menjadi korban akibat kerusuhan yang terjadi selama 3 hari antara kelompok pendukung dan penentang UU tersebut. 



Target pembunuhan oelh perusuh pun tak hanya mereka yang melakukan aksi unjuk rasa di jalan, melainkan aksi kekerasan sporadis itu dilakukan bahkan menyisir sampai ke pemukiman Muslim di New Delhi. 



Hal ini jelas menunjukkan adanya kebencian yang begitu mendalam dalam tubuh kaum Hindu terhadap minoritas Muslim di India. Kaum minoritas yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, justru menjadi korban diskriminasi agama. Tentu kejadian semacam ini tidak sewajarnya terjadi hari ini. 



Kenapa? Karena melalui dibentuknya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara anggota yang tergabung dari berbagai belahan dunia tersebut telah sepakat untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan perdamaian dunia. PBB sebagai polisi dunia wajib menjamin terciptanya kehidupan yang damai di seluruh negara di dunia. 

Baca Juga: Potret Pelajar Buah Pendidikan Sekuler

Segala bentuk diskriminasi, aksi terror, pembunuhan dan kejahatan genosida, serta penyiksaan dan intimidasi karena perbedaan latar belakang ras, suku, budaya maupun agama harus benar-benar dihapuskan disamping telah melanggar hak asasi manusia. PBB memiliki wewenang penuh untuk menegakkan keamanan dunia. Adalah hal mudah bagi PBB untuk melaksanakan penertiban umum dan keamanan dunia karena PBB memiliki alat dan segala kelengkapan logistik. 



Namun apa tanggapan dari PBB terhadap kasus yang menimpa minoritas Muslim di India? Jauh dari bantuan dan jaminan keamanan justru PBB hanya memprotes dan mengecam tindakan Modi. PBB terlihat tidak serius menanggapi kasus pelanggaran HAM serta tindakan diskriminasi ini.



Lalu kapan PPB berperan sebagai polisi dunia? Hal ini jelas perlu kita pertanyakan mengingat PBB memiliki tugas utama mejamin keamanan dunia. Sebenarnya masalah pelanggaran HAM semacam ini tidak hanya terjadi terhadap minoritas Muslim di India, namun hampir di beberapa negara lain dimana kaum Muslim yang selalu menjadi korbannya. 



Seperti yang terjadi di China, jutaan kaum Muslim di Uyghur mendapat penyiksaan kejam oleh pemerintah setempat akibat ke-Islamannya. Di Palestina terjadi pengebomam tiada henti terhadap kaum Muslim Palestina oleh Israel. 



Di Rohingya, jutaan kaum Muslim disana diusir oleh pemerintah setempat. Di Suriah, terjadi pembunuhan massal terhadap kaum Muslim oleh rezim Bassar Assad. Belum lagi yang menimpa kaum Muslim di negara-negara lain misal Yaman, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Irak, dan lain-lain. Dari banyak kasus pelanggaran HAM berat tersebut mayoritas terjadi terhadap kaum Muslim baik sebagai kaum minoritas maupun mayoritas. 



Hal ini tentu memunculkan asumsi bahwa memang PBB bukanlah polisi yang menjamin keamanan dunia, melainkan polisi bagi kalangan atau negara-negara tertentu saja. Bisa jadi karena PBB di setir oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan, sehingga segala kebijakan PBB pun mengikuti kepentingan-kepentingan pengendalinya. 



Tentu kepentinga-kepentingan tersebut adalah untuk memojokkan Islam dan kaum Muslim. Memang pada faktanya seperti itu, banyak kasus genosida yang dilakukan terhadap kaum Muslim tidak pernah disebut sebagai aksi terrorism (terorisme) tetapi mereka hanya dilabeli sebagai penjahat atau pelaku kriminal atau kelompok nersenjata. 



Sedangkan ketika ada sekelompok kaum Muslim yang memegang teguh akidahnya dan memperjuangkan haknya, secara langsung dunia melabeli mereka sebagai terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Hal semacam ini belum pernah terjadi ketika Islam menguasai dunia. 



Islam telah menggawangi dunia dengan syariat Islam sebagai ideologinya dari tahun 622 M sejak Rasulullah mendirika daulah (negara) Islam di Madinah hingga tahun 1924 M ketika runtuhnya pemerintahan Islam di Turki. 


Selama Islam berkuasa, Islam tidak pernah mendiskrimasi siapapun baik kepada kaum non-Muslim maupun kepada bangsa non-Arab. Kala itu, Islam menjamin hak setiap warganya tak kecuali baik hak keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Islam bahkan memberikan kebebasan (toleransi) kepada kaum non-Muslim yang ingin mempertahankan keyakinnya serta menjamin keamanan kegiatan ibadah spiritual mereka. 


Islam tidak pernah membeda-bedakan hak pemenuhan bagi seluruh warga negaranya baik yang Muslim maupun non-Muslim mereka mendapat perlakukan yang sama. 



Sangat berbeda jauh dengan apa yang kita lihat hari ini di dunia, dimana diskriminasi karena agama masih sangat banyak kita jumpai. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dunia yakni menciptakan ketertiban dunia dan menghapuskan penjajahan serta penyimpangan HAM hanya akan terwujud dengan ditegakkannya kembali sistem Islam.[MO/ia]

Posting Komentar