Oleh: Ayu Maslacha 
(Aktivis Mahasiswa Surabaya)


Mediaoposisi.com-Aqidah Islam mengajarkan umatnya untuk bertawakal dengan keimanan yang bulat, tanpa meninggalkan upaya sebagai konsekuensi adanya sebab-akibat. Di tengah penyebaran Covid-19 perlu banyak iktiyar yang kita lakukan untuk melindungi nyawa, karena Islam sangat menghargai satu nyawa sekalipun. Tapi yang tak kalah penting dari itu adalah ikhtiyar mencerdaskan pemikiran masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran politisnya saat ini.


Penyebaran Covid-19 sejak 12 Maret 2020 telah WHO tetapkan sebagai pandemi, artinya wabah ini telah menyebar serempak meliputi daerah geografis yang luas. Pernyataan Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, bahwa dampak dari adanya virus ini bukan hanya pada krisis kesehatan masyarakat, tapi juga akan menyentuh pada setiap sektor yang saat ini benar-benar terjadi.


Artinya, virus ini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan negara yang terpapar. Kecemasan dan ketakutan kolektif global memaksa para pemimpinnya mengambil kebijakan yang berakibat pada pergerakan arus barang dan jasa menjadi lambat. Lebih lanjut lagi keadaan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi. 


Misalnya, pembatasan pergerakan keluar masuk antar negara membuat lesu sektor pariwisata Indonesia. Padahal pariwisata menjadi andalan pendapatan devisa negara mengalahkan sektor migas. Ini hanya contoh kecil, bagaimana dengan kegiatan ekonomi makro yang lain?


Namun saat beberapa negara memilih kebijakan lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo justru memilih anti lockdown apapun yang terjadi. Hal ini bukan hanya pemberhentian distribusi sandang pangan seperti ungkap Achmad Yurianto pada salah satu acara stasiun televisi swasta, ini lebih berat pada pertimbangan kerugian yang ditanggung negara.


Saat lockdown diberlakukan, maka sebelumnya negara harus telah siap menyokong kebutuhan primer warganya dengan pendistribusian yang merata pada tiap rumah penduduk. Hal ini membutuhkan biaya yang banyak dan memberatkan anggaran negara di tengah defisit yang cukup parah dan hutang luar negeri yang menggunung. Pemerintah Indonesia tidak siap menghadapi itu.


Anti lockdown yang dipilih Indonesia berarti membiarkan 272 juta penduduknya terinfeksi virus dengan mudah, sebab lemahnya kesadaran untuk melakukan social distancing dan isolasi di rumah oleh masyarakatnya akibat pola komunikasi penguasa dan rakyatnya yang buruk. Kebijakan anti lockdown ini sangat dekat dengan teori herd immunity sebagai salah satu metode untuk menangani penyebaran suatu virus.


Herd immunity ialah bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi. Namun kenyataannya sampai detik ini, belum ditemukan vaksin untuk Covid-19. 


Artinya cara yang dipilih untuk melakukan herd immunity adalah dengan membiarkan populasi penduduk terinfeksi dan kemudian tercipta individu yang memiliki antibodi natural (natural immunity) dalam jumlah besar, sehingga transmisi penyebaran Covid-19 terputus dan akhirnya membuat Covid-19 tidak lagi tersebar.


Yang menjadi permaslahan kemudian, belum ada penelitian yang menyatakan dengan jelas bahwa Covid-19 tidak dapat menyerang lebih dari satu kali dengan serangan yang lebih dalam. Jika Covid-19 mampu menyerah lebih dari satu kali, maka kebijakan herd immunity akan jadi pembunuhan besar oleh negara terhadap rakyatnya karena membiarkan mereka terinfeksi virus.


Para ahli menyatakan kerja herd immunity akan efektif jika: individu yang kebal dalam jumlah yang besar mencapai 93-95% dari populasi penduduk, kesadaran untuk melakukan social distancing yang baik dan kepatuhan untuk tidak berinteraksi dengan individu yang memiliki kelemahan atau kelainan pada sistem kekebalan tubuh (seperti anak-anak, manula, serta orang-orang berpenyakit kronis).


Dalam kacamata Islam, jika yang hendak dilakukan pemerintah Indonesia dengan memilih anti lockdown karena ingin menerapkan teori herd immunity dalam menangani Covid-19, maka ini adalah kebijakan yang dzalim. Pada situasi ini untuk menerapkan herd immunity jelas kebijakan yang berdiri berdasarkan asas keuntungan, sebuah ciri khas mindset dari negara berideologi kapitalisme.


Herd immunity akan memungkinkan membunuh individu yang tidak lagi produktif karena usia dan penyakit mereka, namun individu dengan usia yang lebih muda dan memiliki imun yang kuat dalam menghadapi virus, mereka dinilai lebih produktif sehingga bermanfaat menjadi budak para kapitalis kedepannya. Hal ini sangat kontra dengan bagaimana Islam memandang memelihara keselamatan satu nyawa seperti memelihara keselamatan semua nyawa manusia (QS. Al-Maidah ayat 32).




Pada saat kekuasaan diatur dengan Islam, maka lockdown akan diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus setelah sebelumnya negara menyiapkan kebutuhan primer rakyatnya hingga APD bagi tenaga medis dari anggaran berbasis baitul maal dan bersifat mutlak (anggaran harus diadakan oleh negara), dengan disokong kekuasaan yang tersentralisasi dan administrasi bersifat desentralisasi sehingga memadai untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam penanggulangan virus.[MO/ia]


Wallahua’lam Bish Shawab.

Posting Komentar