Oleh : Dewi Rahayu Cahyaningrum
(Komunitas Muslimah Rindu Jannah Jember)

Mediaoposisi.com-Pada masa peradaban dahulu wanita ditempatkan pada ketidakadilan, diskriminasi gender dan masalah kekerasan yang berbasis gender. 


Ada kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan, kekerasan emosional atau psikologi seperti penghinaan dan pelecehan, kekerasan ekonomi seperti perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual dan pornografi, maupun kekerasan seksual seperti pemerkosaan menjadi persoalan besar yang dihadapi wanita dunia pada saat itu.

Wanita juga mengalami diskriminasi atau ketidaksetaraan derajat hal ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang budaya, sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini semakin terlihat ketika kesempatan wanita menduduki bangku-bangku publik sangat kecil. 


Baca Juga: Negara Tidak Serius Dalam Mengatasi Kesehatan

Dalam bidang sosial contohnya wanita tidak tersentuh pendidikan dan kesehatan, bidang ekonomi contohnya wanita dibatasi dengan pekerjaan yang dianggap buruk yang biasanya diberikan imbalan jasa yang rendah, atau sebagai pekerja dalam rumah tangga yang tidak diupah.    


Akibatnya banyak dari kalangan wanita yang bersimpati sebagai kesadaran untuk memperjuangkan nasib wanita agar setara dengan pria, maka muncullah gerakan kesadaran yang dikenal dengan nama feminisme. 


Topik ini menjadi isu hangat baik dari kalangan kaum muslim maupun kafir. Dimana feminisme mengusung gagasan-gagasan “Kesetaraan” yang menyatakan bahwa keberadaan wanita bukan hanya sebagai pemuas pria yang berkutat di lingkungan (dapur, kasur, sumur). Tugas wanita bukan bekerja di belakang pria, namun wanita juga bisa bekerja dan beraktivitas seperti pria.


Sebagian kaum muslim merespon ide kesetaraan gender dengan respon yang berlebihan. Mereka menelan mentah-mentah ide kesetaraan gender dan menyebarkan gagasan busuk itu di tengah-tengah kaum muslim. Semua simbol atau ajaran Islam yang melawan ide kesetaraan gender harus diberangus semacam jilbab, khimar, poligami dan lain sebagainya. Padahal di balik ide kesetaraan gender adalah liberalisme. Yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.


Hal ini dibuktikan dengan banyaknya upaya yang dilakukan untuk memajukan kondisi perempuan Indonesia dengan melihat data indeks Pembangunan Gender (GDI) yaitu 92,6 sedangkan GDI dunia rata-rata adalah 93,8, Indonesia menempati posisi ke enam dari semua negara ASEAN meskipun status wanita masih menghadapi hambatan dibandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.



Kondisi ini menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita yang masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) pada 2017, TPAK wanita adalah 50 lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83. 


Dari jumlah total tenaga kerja, wanita umumnya bekerja di sektor informal dengan prosentase terbesar di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebesar 28%, diikuti sektor perdagangan skala besar dan skala kecil sebesar 23%. Data Sakernas 2016 menunjukkan meskipun wanita memiliki tingkat pendidikan yang sama, upah yang mereka terima lebih rendah daripada laki-laki.


Untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan kebijakan Industri Rumahan (IR) yang dilakukan oleh kelompok wanita, informal dan memiliki modal kecil karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (liputan6,2/8/2018).


Dengan adanya kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Industri Rumahan (IR) menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengklaim jumlah masyarakat miskin kronis atau sangat miskin di Indonesia terus mengalami penurunan karena peningkatan upah riil buruh tani dan nilai tukar petani selama Maret-September 2018.


Baca Juga: Covid-19 Bukan Masalah Sepele

Berdasarkan BPS garis kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp410.670/kapita/bulan. Rinciannya : komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp302.022 atau 73,54%, serta garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp108.648 atau 26,46%. BPS juga mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Desember 2018 naik sebesar 0,19% dibandingkan kondisi pada November 2018. Peningkatannya ialah dari Rp52.955,00 menjadi Rp53.056,00 per hari


Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor mulai tahun 2019 pemberdayaan perempuan kepala keluarga  menjadi salah satu langkah yang dipilih.


Gubernur Ganjar Pramono tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14,44% tahun 2013 menjadi 11,32% di tahun 2018. Bahkan pada 2018, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional. Menurut Sri Winarna  (Pelaksana tugas/Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/DP3AKB) menyatakan bahwa:

"Prioritas pengarusutamaan gender ini untuk pengentasan kemiskinan di 14 daerah zona merah kemiskinan (Purworejo, Demak, Brebes, Blora, Rembang, Pemalang, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Sragen dan Grobogan) salah satunya kesenjangan perempuan itu disektor kemiskinan."\


Beliau juga menyebutkan bahwa pemberdayaan bagi perempuan kepala keluarga dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan literasi, membentuk kelompok simpan pinjam, serta mendukung usaha kecil. Dengan begitu mereka dapat meningkatkan akses pada program-program perlindungan sosial selain pengentasan kemiskinan (jatengprov.go.id,11/2)


Dapat dikatakan bahwa para pegiat kesetaraan gender di dunia Islam sesungguhnya tidak sedang “menyetarakan kedudukan laki-laki dan wanita”. Akan tetapi, mereka hendak menghancurkan ajaran Islam yang mengatur wanita, serta relasinya dengan lawan jenis, yang dianggap sebagai sistem keyakinan dan aturan yang menindas wanita. Pasalnya, Islam dan kaum muslim tidak pernah dan sekali-kali tidak pernah memiliki problem “bias gender”.


Di sisi lain, sebagian kaum muslim yang menyadari bahaya pemikiran Barat, berusaha melindungi wanita-wanita muslimah dengan gagasan dan perilaku yang justru membuat Islam semakin tersudut. Ada di antara mereka melarang wanita keluar dan beraktivitas di luar rumah secara mutlak. Mereka juga melarang wanita menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, padahal kebolehan wanita menjadi pegawai negara dan hakim merupakan pekerja. 


Adapun dalil-dalil syariat yang menjelaskan masalah pekerja datang dalam bentuk umum dan ada pula yang dalam bentuk muthlaq. Imam Ibnu Majah menuturkan sebuah hadist dari jalur Abdullah bin Umar ra bahwa Nabi Saw pernah bersabda :


“Berilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah)”. Kata pekerja di dalam hadist ini berbentuk umum, mencakup laki-laki dan perempuan.


Dalam Islam memberikan nilai tak terhingga pada status perempuan. Ideologi Islam tidak pernah memandang perempuan sebagai benda, melainkan sebuah kehormatan. Oleh sebab itu, Islam menetapkan sejumlah hukum untuk menjaga kehormatan perempuan. Pandangan Islam berbeda dengan mata insan yang lemah daya jangkaunya. Ide dan hukum Islam meliputi segala zaman dan perkembangannya. Beda dengan hukum manusia hanya cocok dengan pembuatnya saja.


Dan penjagaan Islam terhadap perempuan berupa hukum pakaian, wali, mahram, waris dan segala hukum yang berkaitan dengan fungsi ibu dan pengatur rumah tangga (semisal jaminan nafkah, hadhanah [pengasuhan anak]), itulah yang membuat perempuan berharga dan terhormat. 


Jika ia menjalankan semua itu dengan baik dengan rasa takut kepada Allah SWT, berharap rida-Nya, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah wanita sukses, tidak hanya di dunia, melainkan sukses di akherat.


Pelaksanaan hukum-hukum penjagaan ini menjadi sempurna dengan adanya peran negara dalam Islam. Dalam Islam, Negara wajib memastikan pemenuhan segala hak perempuan dan pelaksanaan kewajibannya secara sempurna. Negara akan menghukum kepala keluarga yang tidak memberi nafkah kepada perempuan/istri dan anak-anaknya dengan standart layak. Negara menyelenggarakan sistem pendidikan yang menunjang fungsi utama perempuan.


Islam juga memberikan ruang yang luas kepada perempuan untuk berkiprah di tengah umat. Islam memberikan hak kepada wanitauntuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, pertanian, industri dan melakukan berbagai transaksi di dalamnya. 


Perempuan boleh memiliki dan mengembangkan harta. Berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan lengkap, mendapatkan akses kesehatan terbaik. Dalam politik, Islam memberikan hak pada perempuan untuk memilih penguasa, berhak memilih dan dipilih dalam majelis perwakilan umat, berhak mempunyai posisidi majelis pengadilandan mempunyai kewajiban untuk berbaiat kepada pemimpin.


Sehingga solusi mengeluarkan perempuan dari kondisi buruk hari ini bukan pada keterwakilan suara perempuan di pemerintahan ataupun parlemen yang menyuarakan kepentingan perempuan, bukan pada UU perlindungan perempuan dengan dasar liberalisasi agama, bahkan bukan dengan kepala negara perempuan. 


Solusinya terletak pada penerapan aturan Islam yang mempunyai visi penjagaan dan perlindungan bagi peran dan fungsi perempuan. Di sinilah kesetiaan kita kepada Allah dan RasulNya diuji.[MO/ia]    


Wallahu’alam Bishshawab.




Posting Komentar