Oleh: Anggun Permatasari

Mediaoposisi.com-Gencarnya pengarus utamaan gender di segala bidang kian santer di Indonesia. Refleksi 25 tahun deklarasi Beijing Platform for Action untuk merealisasikan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations Againts Women) semakin mengokohkan kiprah pegiat gender mengampanyekan konsepsinya.


Konferensi dunia tentang perempuan yang dilaksanakan di Beijing tanggal 4 hingga 15 September 1995 ini, disepakati oleh seluruh negara anggota PBB untuk mengadopsi BPFA. Diharapkan negara anggota PBB satu suara untuk mewujudkan resolusi dan merekomendasikan BPFA. BPFA melahirkan 12 bidang kritis dan setiap 5 tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Salah satu bidang kritis tersebut adalah perempuan dan kemiskinan.


Sampai saat ini kemiskinan yang menimpa perempuan menjadi salah satu isu yang diangkat pegiat gender. Terbatasnya akses profesi, diskriminasi, aturan adat, sarana, kesempatan dan pendidikan sebagai penunjang dianggap penyebab kaum perempuan semakin termarginalkan.



Gagasan kesetaraan gender juga bertujuan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.


Dikutip dari laman liputan6.com., "Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Sri Mulyani.


Berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan literasi, membentuk kelompok simpan pinjam, kursus keterampilan dan penyuluhan UMKM yang mendukung usaha kecil digalakkan. Dengan begitu, tujuan pemberdayaan yang sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat bisa terwujud.


Berangkat dari alasan tersebut, penting bagi perempuan untuk diberdayakan secara maksimal untuk menaikan taraf hidupnya. Sejalan dengan hal itu, diharapkan program pemberdayaan perempuan juga mampu membantu negara menggenjot stabilitas ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.


Sayangnya, sinergi antara isu yang diangkat kaum feminis dengan negara dirasa sangat sumir. Bukankah kemiskinan yang tidak hanya melanda kaum perempuan tapi dirasakan oleh laki-laki dan anak-anak merupakan dampak sistemik dari penerapan sistem pemerintahan yang carut marut oleh penguasa.


Pengangguran, akses kesehatan yang tidak memadai dan mahal, kelaparan, mewahnya harga pendidikan yang berkualitas adalah penderitaan berkepanjangan yang dirasakan semua elemen masyarakat saat ini.


Dan problematika yang terjadi pada jutaan perempuan adalah masalah terstruktur yang hanya bisa diatasi dengan solusi paripurna dari pembenahan sistem pemerintahan dan perekonomian.


Baca Juga: Saat Corona Merebak

Solusi parsial yang ditawarkan pegiat gender justru menghasilkan masalah baru bagi kaum perempuan. Tidak berfungsinya peran keibuan di rumah adalah masalah besar dan vital bagi negara. Ibu yang seharusnya menjadi ummu warabbatul albayt (madrasah pertama) bagi anak-anaknya harus keluar rumah berjibaku dengan waktu untuk mengisi pundi-pundi keluarga.


Mirisnya, upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan tenaga dan pikiran yang dicurahkan. Ini adalah indikasi bahwa perempuan masih rentan diskriminasi dalam bekerja dan pelecehan teehadap energi dan kemampuan pekerja perempuan.


Imbas dari semua itu, anak-anak menjadi terlantar tanpa pengawasan dan bimbingan. Tentunya ini adalah pangkal utama masalah kenakalan remaja dan sederet kasus kejahatan remaja karena rapuhnya ketahanan keluarga.


Ide kesetaraan gender sejatinya adalah racun mematikan bagi kaum perempuan itu sendiri. Karena, di balik jargon pengentasan kemiskinan perempuan, kaum hawa dipaksa menyalahi fitrahnya sebagai muslimah dan meninggalkan peran utamanya sebagai ibu pencetak generasi cemerlang bagi peradaban.


Salah satu judul berita di laman bbc.com menuliskan "Satu desa TKI, 350 anak ditinggalkan oleh orang tua". Miris bukan?


Perempuan yang terlanjur terpapar gagasan pegiat gender mungkin belum tentu miskin harta, tapi mereka miskin aqidah dan adab. Faktanya mereka adalah para pemuja kebebasan. Mereka ingin bebas dari pelecehan seksual tapi tidak mau dikritik ketika membuka aurat atas nama seni. Mereka bebas berlenggak-lenggok atas nama profesi. Tubuh dengan nilai jual tinggi akan menambah pendapatan mereka.


Sesungguhnya solusi atas segala akar masalah kemiskinan perempuan ada di dalam alqur'an dan dicontohkan Rasul Saw. dalam hadist dan sirahnya.


Jalan keluar terbaik masalah perempuan dan kemiskinan adalah dengan mengembalikan perempuan pada fitrahnya. Islam tidak melarang wanita bekerja di ranah publik karena hukumnya mubah. Dengan syarat tidak meninggalkan tugas utamanya di ranah domestik.


Tugas utama mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki. Allah Swt. berfirman dalam alquran surat albaqarah ayat 233: "Kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak".


Dan surat An-nisa ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".


Dan sesungguhnya yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh rakyat adalah negara. Negaralah yang berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi kaum laki-laki dan memastikan semua kebutuhan pokok rakyatnya bisa terpenuhi. Kebutuhan pokok mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak.


Sejarah kegemilangan Islam mencatat, pada zaman kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab sudah menjadi kebijakan beliau memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Sehingga suami-istri tidak khawatir dengan jumlah anak yang dimiliki.


Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.


Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad). Wallahualam[MO/ia]

Posting Komentar