Oleh :  Linda Dwi Elvandari

Mediaoposisi.com-Pernikahan adalah hal yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang belum memiliki pasangan hidup. Akan tetapi bagaimana menjaga pernikahan tetap utuh memang itu butuh usaha yang extra di zaman ini. 


Bagaimana tidak, tahun ke tahun angka perceraian terus meningkat. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus.  


Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%). Salah satu kriris keluarga yang tertuang dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah perceraian sebagaimana dalam Pasal 74 ayat 3c. Pemerintah daerah juga wajib melaksanakan penanganan krisis keluara karena perceraian dalam Pasal 78 RUU Ketahanan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019 yang dikutip detikcom, 

Baca Juga: Propaganda Manis dari Kaum Feminis

Jumat (28/2/2020) perceraian tersebar di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama untuk menceraikan pasangan muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menceraikan pasangan nonmuslim.


Penyebab pasangan memilih untuk bercerai memang alasannya bermacam-macam. Mulai dari sudah tidak cocok atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian ada juga yang karena masalah ekonomi yang semakin menghimpit, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya. Jika kita lihat kasus perceraian ini seolah-olah bukan masalah yang besar. Padahal dari kasus perceraian ini pasti menimbulkan masalah-masalah yang baru. 


Apalagi perceraian dalam islam sangat tidak dianjurkan bahkan sangat dibenci oleh Allah swt. Maka dari itu memang perlu segera dicari solusi yang tuntas untuk kasus yang begitu besar ini, sehingga kasus perceraian ini menyita perhatian banyak kalangan. Mulai dari pemerintah,  pengamat keluarga, dan lain sebagainya. Salah satu solusi yang diberikan pemerintah adalah RUU Ketahanan Keluarga yang sampai saat ini masih pro dan kontra. 


Namun dengan diusulkannya RUU Ketahanan Keluarga merupakan bukti adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan yang mengatur tatanan kehidupan keluarga untuk terwujudnya ketahanan keluarga. Walaupun keluarga  merupakan aspek terkecil dari sebuah masyarakat ini, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Jika ketahanan keluarga baik, akan mewujudkan masyarakat berbangsa dan bernegara yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Namun, di negeri yang menganut sistem sekularisme yang memisahkan antara peranan Agama dari kehidupan, sangat mustahil bisa menghasilkan perundang-undangan keluarga yang diambil berdasarkan nilai-nilai Islam, karena hal ini dianggap akan melanggar prinsip-prinsip kebebasan yang dianutnya. 



Selain itu, masyarakat yang sudah terpapar pemikiran sekularisme memulai kehidupan keluarga mereka bukan karena bertujuan mendapatkan ridho Allah SWT sehingga anggota keluarga abai terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga wajar saja jika angka perceraian kian meningkat sebab ketahanan keluarga sangat rapuh.



 Islam  memiliki aturan yang menyeluruh dan sempurna dalam mengatur urusan ketahanan keluarga. Dari mulai keluarga, masyarakat dan negara memiliki aturan ataupun regulasi untuk membangun ketahanan keluarga.



Mulai dari Keluarga yang harus membangun pondasi  yang kuat dan merupakan sekolah pertama dan utama dalam pembinaan dan pendidikan  untuk mencetak generasi terbaik.  Penanaman akidah, moral, dan ilmu-ilmu agama perlu diterapkan di lingkungan keluarga. Keimanan dan ketakwaan merupakan pondasi awal yang mesti dibangun di tengah-tengah keluarga sehingga mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh.  


Suami dan istri hendaknya membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan rumah tangga yang baik. Saling berkasih sayang dan saling mencintai, memenuhi tanggung jawab terhadap peranan masing-masing, dan saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Walhasil perceraian akan semakin jauh dari setiap keluarga. 



Selain itu, peranan masyarakat dalam membentuk ketahanan keluarga pun amat penting. Di tengah-tengah masyarakat harus terjalin sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bersikap individualis dan eksklusif. 


Allah SWT berfirman :


"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2). Dengan adanya Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat dan sikap saling tolong menolong diantaranya, akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dan mencegah terjadinya kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian peranan negara di dalam Islam begitu besar terhadap ketahanan keluarga.



Negara Islam yakni Khilafah, adalah sebagai pelindung dan pengurus segala urusan rakyatnya. Negara akan menerapkan syariat Islam sebagai satu satunya sistem yang bisa membentengi masyarakat dari berbagai kerusakan dan kemaksiatan. Khilafah mampu menyelesaikan akar permasalahan dengan solusi yang tuntas. 


Melakukan pembinaan terhadap keluarga, Ketersediaan lapangan pekerjaan dengan upah yang mencukupi segala kebutuhan kepala keluarga. Penjagaan terhadap pergaulan ataupun interaksi antara laki-laki dan perempuan. Itu semua merupakan hal yang penting didalam membangun keluarga yang kuat dan kokoh. 


Mengenai sistem sanksi, Khilafah dengan tegas menerapkan hukum syariat Islam yang adil, dan menimbulkan efek jera yang akan menindak setiap pelaku maksiat dengan tuntas.Maka, dengan diterapkannya syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah ini, akan menghapus berbagai perilaku kekerasan dan penyimpangan dalam setiap aspek kehidupan yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan keluarga. Bukan malah perpisahan keluarga yang banyak menimbulkan masalah.[MO/ia]


Wallahu'alam bisshowwab 

Posting Komentar