Oleh : Aozora Yuu


Mediaoposisi.com-Pada hari senin, Indonesia baru menguji lebih dari 1.200 orang untuk virus Covid-19 jumlah yang sangat kecil dan melaporkan 132 kasus. Tidak heran kalau banyak ilmuan dan warga negara kebanyakkan takut akan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 


Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa, jauh lebih luas dan tak heran bahwa warga Indonesia yang kaya telah mendekam di Singapura, sebelum negara itu membatasi masuknya mereka “ tulis Lowy institute”
            

Kurangnya pengujian juga menunjukan kurangnya transparasi yang lebih luas. Pekan lalu Jokowi sendiri mengatakan bahwa pemerintah sendiri yang menahan informasi tentang penyebaran penyakit tersebut dari masyarakat karena tidak ingin menimbulkan kepanikkan.

         
Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana di daerah masing-masing. 

Pasalnya Jokowi menilai penyebaran virus Covid-19 derajatnya bervariasi di setiap daerah, “Saya meminta kepada seluruh Gubernur, kepada seluruh Bupati, kepada seluruh Walikota untuk terus memonitori kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan para pakar untuk menelaah situasi yang ada.” Kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (15/3/2020).
            

Jokowi mengawali perintah ini dengan memaparkan perihal kondisi berbagai negara dalam menangani Covid-19. Ada negara yang melakukan lockdown , ada pula yang tidak. Soal status bencana, Jokowi memerintahkan kepala daerah dan BNPB yang menentukannya. 


Jokowi sendiri telah menunjuk kepala BNPB ( Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen Doni Monardi sebagai Gugus Tugas Percepatan Covid-19. “ kemudian juga harus berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non alam” ujar Jokowi.
            

Menurut pengamat kebijakkan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah daerah semestinya memang tidak diberikan kebijakan strategis terkait penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Menurut Agus yang paling tepat adalah seluruh kebijakan penanganan di koordinasi oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugasnya yang telah terbentuk. Agus menyatakan Pemda hanya cukup menyuplai data secara real time terkait Covid-19 ke pemerintah pusat.
            

Direktur Eksekutif Center For Social, Political, Economi And Law Studies (Caspels) Ubedillah Badrun mengatakan bahwa “ sesungguhnya orang yang paling bertanggung jawab atas lambatnya penangan virus corona baru atau Covid-19 hingga masuk ke Indonesia adalah presiden Jokowi” ujarnya kepada kantor berita RMOL, Minggu (8/3/2020).
            

Banyak negara yang tidak percaya atas klaim pemerintah Indonesia yang sempat menyebut Indonesia terbebas dari virus corona seperti Arab Saudi dan Australia. Keraguan itu pun terbukti setelah presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan kasus pertama di Indonesia yang menyerang dua orang warga asal Depok, Jawa Barat. 


Selain itu Juru bicara pemerintah untuk penanggung jawab dalam  penanganan virus Covid-19 Achmad Yurianto menyebutkan “ data sudah kita upgrade, total keseluruhan sudah ada 227 kasus pasien yang positif virus corona di Indonesia dari jumlah tersebut 19 diantaranya meninggal dunia dan 11 dinyatakan sembuh”. Disiarkan langsung diakun youtube  BNPB Rabu (18/3/2020).


Dalam beberapa hari terakhir telah terjadi koreksi arah dimana Jokowi membentuk tim “respon cepat” untuk mengatasi kritis dan menyatukan bahwa pemerintah pusat akan ambil kendali. Tetapi masih ada kurangnya koordinasi lintas pemerintah, tidak ada rencana yang jelas dan trasparansi peran tentang cara penanganan virus Covid-19. 


Insting  politik  presiden Jokowi untuk membangun sesuatu,” go to the round” dan melakukan pemeriksaan lansung tidak cukup untuk krisis skala dan kecepatan ini.


Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan tindakkan mereka sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi. Indonesia telah lama tertahan oleh kurangnya koordinasi lintas kementerian antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat.


Ini betul-betul musibah berlapis, saat kepedihan hati rakyat dalam menghadapi virus corona, harus di tambah lagi dengan masalah penguasa yang berjalan sendiri-sendiri. Hari berkabung ini tidak bisa kita biarkan lebih lama lagi. 


Seluruh kaum muslimin tidak layak dipimpin oleh penguasa yang impoten, negarawan palsu yang tidak bisa menyikapi wabah, tidak dapat memobilisasi semua kekuatan untuk bersinergi dalam urusan rakyat. Juga tidak bisa menjamin rasa aman yang di inginkan oleh setiap orang pada situasi sekarang.


Dibawah teror Covid-19 hari ini kaum muslimin berada di waktu yang tepat untuk mengulang kembali hadirnya sosok Umar bin Khattab, Abu Udaibah bin Al Jarrah, Amr bin Ash. Pada abad ke 18 hijriyah di negeri Syam. Sederet nama yang telah memberikan teladan bagi rakyat. Para negarwan yang betul-betul hadir di garda terdepan bersama-sama dengan rakyat untuk menghadapi wabah. Bermufakat demi kemuslahatan rakyat berdasarkan petunjuk hadits Rasululllah SAW.


Tidak dipungkiri, tuntasnya solusi yang mereka berikan ditopang  adanya ikhtiar maksimal dan tawakal optimal berlandaskan keimanan akan takdir Tuhan. Perbedaan pendapat mengenai penangulangan wabah segera teratasi ketika semua dikembalikan kepada hukum islam. 


Tidak saling menyalahkan dan tidak merasa paling benar, dengan adanya musibah ini semakin mendekatkan diri kita dan kembali berhukum kepada-Nya agar keberkahan dan keamanan senantiasa tercipta dibawah naungan khilafah islamiyah.[MO/ia]


Wallahua’lam bish sowwab


Posting Komentar