Oleh: Airin Elkhanza
 (Aktivis Dakwah Kampus dan Member AMK)


Mediaoposisi.com-Omnibus Law adalah menetapkan aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Omnibus Law yang diajukan Pemerintah terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.Pemerintah RI juga menargetkan tahun 2020 untuk menyegerakan Omnibus Law.



Semua UU yang akan direvisi ini bertujuan untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Namun, banyak pihak tak sependapat, terutama kaum buruh yang merasaakan banyak dirugikan. Sehingga kemudian menuai reaksi demo buruh dibeberapa tempat.


Baca Juga: 03 Maret 1924 : Dimulainya Kehancuran Hakiki


Dilansir dari Jejakrekam.com (20/01/2020), wacana usulan RUU Omnibus Law ke DPR RI menimbulkan reaksi dan penolakan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).Penolakan tersebut disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel melalui audiensi kepada DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (20/1/2020).


Selain itu ratusan buruh yang ada di Kabupaten Mesuji juga menggelar unjuk rasa didepan Kantor Pemkab Mesuji, Lampung, Selasa, 28 Januari 2020.Demo ini juga dilakukan untuk menolak Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.(lampost.co, 28/01/2020)


Tidak ketinggalan di Jakarta juga terjadi unjuk rasa oleh aliansi sejumlah organisasi buruh dalam rangka tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin, 20 Januari 2020.


Tidak heran RUU ini banyak menuai protes dan mendesak agar rencana itu dibatalkanterutama dari para buruh, karena salah satunya menurut Biro Hukum DPD KSPSI Kalsel, Sumarlan, di dalam draf tercantum sejumlah pasal yang akan membuat para pekerja menderita, diantaranya terkait klaster ketenagakerjaan yang kesannya memihak ke pengusaha atau perusahaan dan dinilai bakal merugikan dan tidak memihak kaum pekerja.



Ketua Komisi IV DPRD, HM Lutfi Saifuddin, juga mengatakan banyak hal-hal yang termuat dalam draff RUU Omnibus Law itu merugikan ketenagakerjaan, diantaranya tunjangan PHK, outsourcing yang masih belum sesuai dengan kondisi di Indonesia, cuti melahirkan, hingga soal pensiun dan lainnya.



Ditambah, Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini perumusannya tidak pernah melibatkan buruh.Padahal buruh sempat dijanjikan akan dibuat tim kecil yang akan berkontribusi dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

Baca Juga: Sistem Sekuler Anggap Islam Sumber Masalah Bangsa

Ibarat ditusuk dari belakang, kaum buruh benar-benar tidak mendapatkan kesejahteraan sekaligus tidak dihargai sebagai stakeholder.Terlebih sampai saat ini ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadipihaknya juga belum menerima draft RUU yang bakal diserahkan ke parlemen pekan depan.(merdeka.com, 01/02/2020)



Tak hanya itu, buruh juga bereaksi saat muncul wacana dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan dalam omnibus akan diatur upah buruh yang dibayar per jam atau sesuai fleksibilitas jam kerja. Pekerjaan yang dilakukan dalam satu hari dibawah 8 jam, upahnya akan diatur dalam perjam.



Bahkan dengan adanya wacana Omnibus Law ini, berpotensi mengancam posisi perda syariat. RUU Cipta Lapangan Kerja yang tengah disusun melarang adanya Peraturan Daerah (Perda) syariah dan penghapusan sertifikat halal. Padahal jelas sekali ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang selamaini negara senantiasa koar-koar pasal pancasilais, nyatanya negara jualah menodainya.



Masuknya Indonesia menjadi bagian perdagangan bebas di Asia-lah, yang kemudian mengharuskan proses seperti ini akan dijalani. Sebab investor asing yang katanya tak boleh dihambat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, begitulah. Ketidakseimbangan yang justru tercipta, para korporasi makin ‘gendut’, para buruh justru makin ‘kurus’. 



Pemerintah banyak memenuhi tuntutan pengusaha untuk mengurangi biaya produksi agar keuntungan mereka maksimal, demi slogan kapitalis “modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya”. Jika pemerintah tidak bisa, maka siap-siap saja pengusaha dan investor akan hengkang pindah usaha ke negeri lain.



Inilah buah penerapan ekonomi kapitalisme di negeri ini. Tidak menuai kesejahteraan bagi rakyat pada umumnya, khususnya bagi para buruh. Buruh dalam kapitalis hanya dipandang sebagai bagian biaya produksi yang harus ditekan seminimal mungkin pengeluarannya. Tak heran melahirkan RUU macam ini, yang makin menindas kaum buruh di Indonesia.



Pun tak ketinggalan semakin lama, aturan Islam yang sejatinya menjadi bagian hidup mayoritas penduduk Indonesia akan tergerus dengan golnya RUU ini. Bahkan tergantikan dengan aturan hidup kapitalisme seluruhnya. Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang berarti sudah sepatutnya dalam amaliahnya patuh kepada ajaran agama seluruhnya, termasuk harus memakai dan mengonsumsi produk halal dan lain-lain.



Ini seharusnya membuat kita semakin sadar, bahwa ketidakadilan ini terjadi tidak lain tidak bukan karena diterapkannya sistem kapitalisme di tengah-tengah umat. Bedadalam sistem Islam.Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu.



Warga negara pun tidak perlu terbebani biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan karena semua ditanggung negara yaitu Khilafah. Juga tidak ada pajak yang memeras kantong. Ini berlaku untuk semua, pengusaha maupun buruh. 



Beda dengan kapitalis, sandang, pangan, papan serba naik. Hak-hak yang seharusnya didapat secara gratis seperti pendidikan kesehatan, dan kemanan tidak dijumpai dalam sistem Kapitalis. Belum lagi pajak ‘everywhere’.



Dalam Islam, Khilafah haram memungut pajak kecuali dalam keadaan yang dibolehkan syariat. Yang ada hanya zakat untuk mereka yang memiliki harta sejumlah nishab. Juga kehidupan ekonomi relatif stabil karena tidak ada inflasi permanen yang membuat harga barang meroket. 



Harta terdistribusi dengan baik ke setiap warga, tidak ada yang sangat kaya ataupun sangat miskin. Di dalam sistem inilah nampak keadilan penguasa baik terhadap pekerja maupun pengusaha.



Maka dari itu, umat Islam harus menunjukkan bahwa hanya dengan aturan Islam sajalah kehidupan masyarakat bisa nyaman dan sejahtera. Karena semua harta milik umat akan dikembalikan ke umat. Itu juga tidak terlepas dari peran penguasa, sesuai Alquran dan Sunnah Rasulullah saw, yaitu sebagai pelindung dan pelayan umat. Maka, insyaaAllah kesejahteraan rakyat yang utama diperhatikan dalam mengelola negara, bukan yang lain.



“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).



“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu.” (TQS al-Maidah [5]: 49).

Wallahu ’alam  biashshawab.

Posting Komentar