Oleh: Indah Shofiatin 
(Alumnus FKM Unair)


Mediaoposisi.com-Berita yang mencengangkan diturunkan CNN Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2020 yang lalu. Dalam portal berita tersebut tertulis kabar: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pihak asing untuk mengelola aset infrastruktur yang dimiliki oleh negara. 


Tujuannya, untuk memancing berbagai pihak mendanai penyediaan infrastruktur di dalam negeri. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas yang diteken Jokowi pada 14 Februari 2020 dan diundangkan pada 18 Februari 2020. 


Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa badan usaha yang bisa mengelola aset negara adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, dan koperasi. 

Baca Juga: Agar Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tak Jadi Utopia

Kenapa mencengangkan? Pasalnya, kebijakan ini seolah membuat negara dengan sengaja keluar dari pakem Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang disepakati sebagai dasar negara kita, dijunjung di atas semua kebenaran dan dianggap sebagai sumber hukum Indonesia. 


UUD 1945 Pasal 33  Ayat 1 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Sementara Ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. 



Memang di ayat kelima ditetapkan bahwa ketentuan selanjutnya akan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Tentu secara logis, Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya.


Idealnya siapa pun yang bisa membaca dan mengerti dengan mudah isi UUD 1945 Pasal 33 pasti akan berkerut kening tentang kebijakan Jokowi di atas. Bukankah aset negara yang ada sekarang muncul karena amanat pasal 33 UUD ’45? 



Harusnya BUMN mengelola semua aset vital dan strategis yang ada di Indonesia dan mendistribusikan hasilnya untuk kemakmuran rakyat dan memfasilitasi rakyat dengan baik dan murah, tak membebani namun mendukung semua lapisan masyarakat Indonesia, bukankah itu yang termaktub dalam UUD negara ini? 



Mengapa Jokowi malah mengobral aset negara kepada asing atas nama investasi? Bukankah proyek infrastruktur merupakan ‘cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak’? Apakah pasal 33 UUD 1945 sudah berubah menjadi ayat investasi? Langkah pemerintah ini justru lebih jauh membuat rakyat berpikir: apakah UUD ’45 pasal 33 sudah mati dan tidak berlaku lagi?


Inilah fakta negeri ini. Pemerintahnya getol teriak, “NKRI harga mati!” mengklaim, “Saya paling Pancasila!” mengulang-ulang slogan, “Kembali kepada UUD ’45!” Namun sayangnya, tontonan seperti ini malah mengemuka ke wajah publik, rakyat Indonesia yang mengelus dada melihat lisan dan tingkah penguasa mereka yang seperti air dan minyak. 



Terpisah. Siapa yang teriak, siapa yang nyata melanggar. Sementara umat Islam dan Islam sendiri sering dijadikan bulan-bulanan serangan atas nama slogan-slogan ini, seperti yang sering dilontarkan ketua BPIP negeri kita, kenyataan memperlihatkan bahwa yang suka teriak yang melanggar. Jadi apa salahnya UUD ’45, terutama Pasal 33 di atas sampai pemerintah negara kita hanya meninggalkannya sebagai slogan kampanye?



Semua yang membaca pasti sepakat bahwa isi pasal 33 UUD ’45 itu baik dan mengarahkan negara ini kepada kebaikan. Namun masalahnya, kebaikan menurut siapa? Menurut founding father negara ini? 



Kesepakatan bersama manusia yang entah seperti apa kondisi detailnya sampai dikatakan ini sebuah kesepakatan, karena sejarah kita di buku-buku pelajaran masih menyimpan banyak misteri yang tak terjawab.  Kebaikan ala siapa inilah yang penting untuk dijawab dalam menyusun dan menjalankan dasar negara kita.\


Sebagai umat yang beriman kepada Allah, hari penghisaban, surga dan neraka serta dosa dan pahala harus dipertanggungjawabkan setiap manusia yang berbuat, kita pasti yakin 100 persen bahwa kebaikan itu adalah hak Allah untuk menentukan. Meskipun bagi kita buruk, bila Allah menetapkan baik maka mengakui atau tidak, hal itu pasti baik. 



Seandainya pun kita anggap suatu aturan karya manusia itu paling baik namun menurut Allah adalah keburukan bahkan kedurhakaan kepada Allah, pasti aturan tersebut mengandung keburukan yang bisa jadi akal kita belum mampu memahami dan mengetahuinya. Sebab Allah Maha Tahu, sementara kita serba tidak tahu dan penuh human error. 



Maka kebaikan akan datang pada setiap aturan yang datang dari wahyu Allah. Sebaliknya, keburukan menanti setiap aturan yang ditetapkan manusia sendiri ketika menentang aturan-Nya. Mengapa? Karena sejatinya itu adalah kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah yang sangat besar. Allah Al-Khaliq dan Al-Mudabbir, Maha Pencipta yang memiliki aturan sempurna dan tepat bagi ciptaan-Nya dan yang paling berhak menetapkan aturan bagi ciptaan-Nya. 



Bukankah kita mengimani bahwa kita makhluk Allah? Lalu mengapa kita buat-buat sendiri ayat konstitusi, dasar negara, aturan perundangan maupun kepresidenan berdasar kesepakatan manusia dan daya pikir kita? Bukankah Al-Qur’an dan As-Sunnah sudah memiliki jawaban atas semua masalah kita, didukung ijma’ sahabat dan qiyas? Tinggal kita mendalami, memahami, mencari ilmu untuk menemukan jawaban dalam wahyu Allah dan menjalankan semuanya. 



Bukankah itu wajarnya sikap manusia bertakwa yang ingin masuk surga? Lalu kenapa kita begitu pongah menetapkan aturan manusia untuk mengatur negeri ini? Kesepakatan manusiawi untuk jadi dasar negara kita? Apakah kita masih pantas menyebut diri kita beriman dan berharap mendapat ampunan serta rahmat dari Allah bila demikian? Alangkah keras hati kita bila tidak mau mengakui kalau selama ini kita salah mengatur negeri ini karena lupa iman saat berbicara negara ….



Mungkin ada yang akan berpendapat bahwa Pancasila dan UUD ’45 masih bernapaskan Islam, jadi masih harus jadi basis final negara kita. Saya hanya ingin mengingatkan tentang Al-Baqarah ayat 208, Allah memerintahkan kepada kita, “Hai orang-orang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaaffah (sempurna) dan janganlah ikuti langkah setan karena mereka adalah musuh nyata bagimu.” 



Maknanya, ber-Islam itu tidak cukup napas, bau, semi, agak mirip, tapi harus sempurna semua dijalankan tanpa memaklumi keinginan hawa nafsu kita yang memang penuh bisikan setan, mengarahkan kepada kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Tidak cukup substansi, tapi utuh taat dalam keimanan. Takwa yang ikhlas tanpa mencukupkan dengan sedikit harapan kebaikan tanpa dasar wahyu Allah yang jadi kunci keselamatan manusia dunia akhirat.



Karena itu, wajar bila nasib UUD ’45 ditelikung oleh pelaksana utamanya sendiri, karena dari awal ini merupakan kesepakatan manusia tanpa ada takut dosa saat tidak dijalankan. Dari awal basisnya memang bukan wahyu Allah. Maka, bila ingin memiliki negara yang konsisten menjalankan konstitusi dan undang-undang, serta mengkondisikan rakyat agar taat, basis negara kita harus diubah dulu.



 Basisnya harus Al-Quran, As-Sunnah, ijma’ sahabat dan qiyas. Negara berbasis ini bukan negara demokrasi, namun negara Khilafah Islam yang mengikuti petunjuk Nabi dalam membangun masyarakat. Inilah jawabannya bagi setiap orang yang beriman.



Bila kita lelah dengan tingkah penguasa kita yang membuat kita pening dan sering mengurut dada, inilah saatnya kita sadar diri dan mengakui kesalahan: selama ini kita tidak menggunakan wahyu Allah dalam membangun negara, kita tidak mewujudkan sistem pemerintahan warisan nabi saw (Khilafah Ar-Rasyidah) dan kita tidak punya penguasa yang takut dosa dan khawatir akan penghisaban Allah atas dirinya. 



Karena itu, kita harus taubat secara kaffah: individu, masyarakat dan negara, seluruh komponennya. Serahkan aturan negeri ini kepada Allah. Maka ampunan dan rahmat Allah akan melimpah di negara kita, selesai semua krisis dengan aturan Islam. Bukankah ini harus kita imani? [MO/ia]

Posting Komentar