Mediaoposisi.com-Surabaya – Menanggapi isu Omnibus Law yang sedang banyak diperbicangkan, Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Pikiran.Inisiatif.Kritis (PIKNIK), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jiwana Muda menggelar NGOPI (Ngobrol Politik Santai) dengan tajuk “Peran Mahasiswa dan Buruh dalam Menghadapi Hegemoni Kapitalisme”, pada Jumat (13/3) dimulai pukul 20.30 WIB. 


Bertempat di Warung Kopi Mai To’ Ngopi Surabaya, acara yang dihadiri para pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya ini menghadirkan pembicara Bang Kahar S Cahyono (Vice President DPP Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI) dan Bang Ahmad Khozinudin, SH (Ketua LBH Pelita Umat).


Bang Kahar mengawali diskusi dengan memaparkan kondisi pengupahan buruh di Indonesia. Berdasarkan data penelitiannya, kondisi pengupahan di Indonesia lima tahun terakhir mengalami stagnasi karena dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang pengupahan, kenaikan upah buruh ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 



Padahal sebelumnya, kenaikan upah buruh mengalami kenaikan yang signifikan hingga delapan puluh persen dan paling kecil tiga puluh persen. Setelah ada peraturan pemerintah tersebut, kenaikan upah buruh hanya di kisaran tujuh persen. 



Menurut beliau, kondisi ini akan semakin berbahaya apabila rancangan omnibus law yang ada saat ini disahkan karena rancangan undang-undang tersebut melanggar tiga prinsip ketenagakerjaan, yakni hilangnya kepastian pekerjaan, hilangnya jaminan pendapatan, dan hilangnya jaminan sosial. 



Faktanya, tingginya investor di Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja yang dihasilkan. Berdasarkan data yang dirilis APINDO selama tiga tahun terakhir, investor di Indonesia meningkat tiga ratus persen namun jumlah pengangguran di Indonesia masih memburuk. Bahkan investor yang ada mematikan usaha dalam negeri. 



Bang Kahar mengusulkan untuk menarik rancangan omnibus law, memberikan proteksi bagi usaha lokal dalam negeri, dan menentukan sasaran investasi yang tepat.



Bang Khozinudin mengkritisi pembentukan omnibus law dari aspek formil dan materil. Secara formil, menurutnya pembentukan rancangan ini tidak memenuhi syarat pembentukan undang-undang terutama asas keterbukaan publik karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rancangan tersebut. 



Dari aspek materil, omnibus law ini memiliki perspektif investasi. Berbagai undang-undang dimasukan dalam satu judul undang-undang dan disesuaikan dengan investasi, melupakan kekhasan dari undang-undang tersebut. 


Omnibus law kental dengan ide kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam maupun produksi di Indonesia kepada korporasi. Bagi beliau, permasalahan lapangan kerja di Indonesia diakibatkan karena pemerintah tidak cakap dalam menyelesaikan dan memberikan solusi dari permasalahan ketenagakerjaan. “Negara tidak hadir menyelesaikan permasalahan hidup”, paparnya. 



Untuk menyelesaikan permasalahan yang sistemik ini, Bang Khozinudin memberikan solusi secara ideologis karena permasalahan ini lahir dari ideologi yang diterapkan oleh negara. “Terdapat tiga ideologi besar di dunia, yakni Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam”, tegasnya. 



Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme pernah diterapkan di Indonesia dan mengalami kegagalan, maka sudah saatnya memberikan kesempatan bagi Ideologi Islam menyelesaikan permasalahan. 


Ideologi Islam merupakan ideologi dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui kebutuhan hambaNya, maka dengan Ideologi Islam segala permasalahan diberikan solusinya secara hakiki yang tidak hanya diperoleh dari akal manusia sebagaimana sistem demokrasi kapitalisme saat ini.[MO/ia] 


Wallahu’alam. [esp]

Posting Komentar