Oleh Dwi Perwita Sari, S.Pd 
(Guru dan Aktivis Muslimah Kaffah)

Mediaoposisi.com-Diawal tahun 2020 masyarakat dihebohkan oleh salah satu kebijakan pemerintah yaitu naiknya tarif BPJS Kesehatan hingga 100%. Tetapi Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan keputusan tersebut lantaran dapat mempengaruhi ketahanan lembaga asuransi negara kita.


“Keputusan membatalkan satu pasal saja itu mempengaruhi ketahanan dari BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Selasa (10/3). Ia menjelaskan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres tersebut diambil pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Meski demikian, ia memahami keputusan tersebut tidak dapat memuaskan seluruh pihak.


Adapun aspek tersebut, antara lain keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional dan keadilan. Ia menyebut kini terdapat 96,8 juta masyarakat yang dianggap tidak mampu dan dibayar negara. Sehingga bagi yang mampu diminta ikut bergotong royong.

Baca Juga: Covid-19 Bukan Masalah Sepele

Ditempat lain Juru bicara (Jubir) Mahkamah Agung (MA)  Andi Samsan Nganro menegaskan, majelis hakim MA telah mempertimbangkan semua aspek dalam pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 


Dia menyatakan, dalam menyusun putusan Perpres 75/2019 yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 24 Oktober 2019 itu, hakim MA mempertimbangkan beberapa hal diantaranya mulai dari aspek sosiologis, ekonomi, filosofis dan yuridis.


“Kalau kami ini yang penting adalah pertimbangan yuridisnya. Nah, menurut kami itu Perpres 75/2019 bertentangan dengan undang-undang, bahkan UUD 1945,” jelas Andi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).


Tentu informasi pembatalan tersebut sontak menjadi kabar baik khususnya bagi warga masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Namun sejauh ini, pasca ramai diberitakan, kabar putusan MA tersebut nampaknya belum ada kepastian, pasalnya hingga kini warga khususnya peserta mandiri masih membayar iuran dengan jumlah nominal tarif sesuai dengan kenaikan iuran.



 “Ya, saya kira sudah kembali setelah ada berita soal putusan itu, tetapi tadi saya bayar masih tetap sama enggak ada penurunan.” Ungkap salah seorang warga yang namanya enggan dikorankan pada Kamis (19/3/2020).
            

Begitulah didalam sistem Kapitalisme, tidak adanya kejelasan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama terkait Kesehatan. Bahkan sekelas negarapun menjadikan kesehatan rakyat sebagai jualan yang menguntungkan, padahal sejatinya kesehatan rakyat ialah tanggung jawab negara.


Inilah akibat apabila negara menerapkan ideologi kapitalisme, negara akhirnya abai terhadap urusan rakyatnya dengan menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu seperti BPJS. 


Jaminan kesehatan dalam sistem ini sebetulnya bukan jaminan kesehatan dari negara kepada rakyat akan tetapi faktanya rakyat membiayai sendiri kebutuhan kesehatannya dengan harus membayar iuran tiap bulan dengan tarif yang berbeda-beda sesuai kelas pelayanan. Ini jelas sebuah kelalaian negara terhadap rakyat. Tentu ini tidak bisa dibiarkan dan perlu ada solusi untuk menyelesaikannya.


Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bidang kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dimana mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini.


Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)".


Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, maka tidak akan diserahkan kepada pihak swasta dalam pelaksanaannya. Kemudian rakyat pun tidak akan diminta sepeserpun uang sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan.


Menjadi kewajiban Negara mengadakan rumah sakit, klinik, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.


Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun (dalam kedudukan beliau sebagai kepala Negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay.  Saat Nabi SAW. Mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.


Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam.  Lalu mereka jatuh sakit di Madinah.  Rasulullah SAW selaku kepala Negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’.  


Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.


Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh Negara.   Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara.


Demikianlah pengaturan Islam dalam bidang kesehatan, ini bisa menjadi solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta.

Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya. Wallahu ‘alam Bish Showwab.[MO/ia]

Posting Komentar