Oleh Isti Rahmawati, S.Hum.

Mediaoposisi.com-Bank Emok saat ini tengah heboh di wilayah sekitaran Jawa Barat. Setelah sebelumnya tersebar di media sosial video ibu-ibu yang histeris saat ditagih hutang oleh bank emok.
Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang berarti cara duduk lesehan dengan menyilangkan kaki ke belakang atau bersimpuh. 



Penyalur tersebut dinamakan bank emok karena transaksi dilakukan secara lesehan dan targetnya adalah emak-emak atau ibu rumah tangga.


Bank emok adalah istilah untuk lembaga keuangan mikro yang melakukan penagihan secara berkelompok (group lender). Seperti pada teknis pinjamannya yakni  dilakukan per kelompok. Ibu-ibu dikumpulkan di suatu tempat, lalu dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. 


Persyaratannya pun mudah hanya KTP, KK dan tanda tangan suami yang seringkali dipalsukan. Pengembalian dana ditambah sekian persen. Terdapat pula pinjaman sistem tanggung renteng. Tanggung renteng, adalah pola pengembalian, dimana anggota akan saling menutupi/ membantu anggota lain yang kesulitan pengembalian. 



Dalam penagihan tersebut terdapat sanksi sosial. Anggota yang tidak dapat membayar cicilan tentu akan didesak oleh anggota lain. Bahkan tak sedikit yang berakhir dengan percekcokan di antara para anggota. Bahkan ada anggota yang harus bersembunyi saat panagih yang datang bahkan di malam hari. Yang lebih parah, penagih sampai memaksa anggota untuk memberikan alat rumah tangga sebagai gantinya.



Fenomena bank emok ini juga diutarakan oleh Anggota Komisi XI Puteri Komarudin saat rapat dengan OJK di Gedung DPR. Puteri mengaku sudah melakukan penyelidikan terkait praktik bank emok itu. Ternyata banyak juga bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK. 



BPR juga ternyata menjadi penyalur utama pinjaman mikro ini. Hal lain yang juga disayangkan dari praktik tersebut adalah sanksi sosial kepada nasabah bank emok. Dan perempuan adalah sasaran utama dari praktik bank emok ini.



Fenomena bank emok ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Banyak pihak yang ingin memberantas praktik rentenir berkedok bank emok. Namun nampaknya akan sulit sebab tak sedikit masyarakat yang justru merasakan manfaat bak dewi fortuna. Dengan alasan kebutuhan masyarakat merasa dintungkan. Pertanyaan yang muncul adalah di mana peran negara?


Islam mengatasi jeratan hutang masyarakat


Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Kedua, Islam memandang manusia sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya.



Masyarakat tidak akan terlalu pusing dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebab sudah dijamin oleh negara. Praktik-praktik ribawi seperti rentenir, kartu kredit, asuransi dll akan ditutup oleh negara.
Negara akan menyelenggarakan berbagai pelayanan umum (al-khidmat), di antaranya : (1) jasa pos dan telekomunikasi, (2) jasa perbankan (tanpa riba), dan (3) jasa transportasi umum. (Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 105).


Jasa perbankan tersebut, meliputi jasa-jasa seperti transfer, penukaran mata uang, pencetakan dinar dan dirham, dan sebagainya. Jasa-jasa perbankan ini akan dilaksanakan oleh bank-bank negara yang menjadi cabang dari Baitul Mal. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, Juz II, hal. 157).



Jadi, di dalam islam praktik muamalah yang tidak sesuai syariah tentu akan ditindak tegas. Masyarakat akan disejahterakan bahkan ketika harus berhutang pun, negara menyediakan jasa pinjaman yan tentu saja nonribawi dan sesuai syariah. Penghapusan praktik ribawi tentu akan sulit jika kita masih menggunakan sistem kapitalisme saat ini.[MO/ia]


Wallahualam bishawab


Posting Komentar