Oleh : Aida Al Farisi
(Aktivis Dakwah kampus)

Mediaoposisi.com-Ci La Ka jika dalam bahasa Makassar artinya sial. Tapi bukan itu yang ingin saya kritisi. Demi investasi, Omnibus Law Rancangan Undang- Undang Cipta Lapangan Kerja ingin dilegalisasi. Di kutip dari Katadata.com Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat presiden atau surpres terkait draft omnibus law cipta lapangan kerja. 


Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka pembahasan draft rancangan undang- undang (RUU) tersebut segera dibahas di DPR. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuauziyah bersama Menteri Koordinator Perekononomian, Airlangga Hartato telah menyampaikan surpres serta draf RUU Cipta Lapangan Kerja kepada pimpinan DPR pada Rabu (13/2).


RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya sudah diganti menjadi Cipta Kerja (CiKa) membahas berbagai hal seperti peningkatan investasi , ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial, kemudahan dan perlindungan UMKM, pengadaan lahan, administrasi pemerintah, dll. Ketentuan- ketentuan banyak menuai pandangan yang kontra apalagi dari berbagai pihak Buruh. 



Beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja dari Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja ini adalah, upah minimum Kota atau Kabupaten akan hilang, besaran pesangon PHK berkurang, hapus cuti  bagi perempuan, nasib outsourcing semakin tak jelas, dan pekerja bisa dikontrak seumur hidup.


Dilansir, CNBC Indonesia. Direktur Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, tujuan adanya Omnibus Law adalah untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. “Kondisi ekonomi sudah difahami butuh sesuatu agar ekonomi bisa meningkat dan berkembang lagi. Gimana meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia? Harapannya pembangunan nasional bisa meningkat”. Ujarnya di Gedung Ditjen Pajak (DJP), Selasa (12/2/2020).


Pertemuan Joko Widodo dengan sepuluh CEO perusahaan besar Korea Selatan saat menghadiri working lunch meeting di Lotte Hotel Busan, Senin (25/11/2019). Dalam pertemuan tersebut Jokowi menjanjikan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. 


“Komitmen saya jelas, dalam lima tahun ke depan, iklim investasi akan semakin menarik”, di kutip dari siaran resmi Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden. Jokowi menjelaskan, pemerintah akan menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi yang ada. Hal ini akan dilakukan dengan menerbitkan omnibus law yang mampu memangkas 70- 74 Undang- Undang secara sekaligus. Imbuhnya Presiden.


Sejak awal digarap RUU ini, tujuannya adalah meningkatkan investasi, dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Rancangan Undang- Undang ini akan berpihak pada investor. Dengan adanya investasi asing, ini bukan solusi untuk menciptakan lapangan kerja di tengah- tengah masyarakat. Kubangan investasi yang mengepung negeri ini dilahirkan dari  mekanisme pasar bebas. 


Melalui perdagangan global, Kapitalisme semakin mengukuhkan cengkaramannya. Para penguasa berkorporasi dengan pemilik modal, dan para investor. Penguasa serta para kapital untung, rakyat jadi buntung. Kemustahilan jika invsetasi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Yang ada Indonesia akan ketergantungan dan digantung dalam penjahahan globalisasi. Sejatinya Indonesia memang dijadikan tumbal ekonomi dengan jeratan kubangan investasi. 


Dalam kesepakatan ASEAN Leaders Gatheriing di Nusa Dua, Bali (11/10/2018), Indonesia juga telah menyepakati perjanjian multilateral dan bilateral untuk taat pada aturan perdagangan bebas, dan hanya menerima modal dari negara yang termasuk makmur dan maju. Indonesia diarahkan untuk menyediakan bahan mentah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang murah, dan investasi disediakan oleh negara- negara yang berkuasa.


Inilah mental negara terjajah. Terdikte dengan pesanan- pesanan sang tuan kapital. Berharap kemiskinan akan terentaskan namun harapan itu adalah fatarmogana. Kubangan lumpur ekonomi kapitalisme. Pasal- pasal yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja tentu hanya akan menguntungkan para investor, pemilik modal, dan pengusaha. 


Masyarakat, pekerja, buruh hanya akan dijadikan sapi perah dan menjadi mesin produksi untuk kepentingan korporasi. Bahkan diprediksi dari berbagai pihak dalam analisa ledakan pekerja jika omnibus law disahkan, maka 10- 15 tahun ke depan Indonesia akan naik level dan viral sebagai negara penyedia tenaga kerja murah. Maka akan semakin melanggengkan perbudakan ekonomi oleh negara maju, terhadap negeri ini. 


Selain tenaga kerja yang minim upah maka dampak dari RUU Cipta Kerja ini akan meningkatkan pengangguran, disebabkan peluang perusaahaan yang tidak mengangkat pekerja menjadi karyawan yang tetap, karena sistem putus kontrak berlaku. Rezim hari hanya semakin membuka kran penjajahan. Bermesra dan berselingkuh dengan para korporasi semakin memperlihatkan paras kekuasaanya, kebijakan- kebijakan ekonomi liberal dilanggengkan dalam legalisasi undang- undang. 


Ekonomi Kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan barang modal atau pribadi, investasi ditentukan oelh keputusan pribadi, harga, produksi, dan distribusi dipersaingan pasar bebas. Kapitalisme Liberal, tentu memakai landasan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Manusia berhak membuat peraturan sendiri dalam kehidupannya. Mempunyai pilar kebebasan. 


Kebebasan berakidah, berpendapat, berperilaku, serta kebebasan berkepemilikan. Dari kebebasan berkepemilikan inilah, ekonomi kapitalisme dilahirkan. Inilah aspek yang paling menonjol dalam ideologi kapitalisme ini. 



Tentu kokohnya ekonomi kapitalis ini karena di sokong oleh negara. Inilah hasil ekspor dari negara adidaya terhadap negri- negri kaum Muslimin, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim. Dampak dari penjajahan ini tentu memalingkan kaum muslim dari syariah Islam Kaffah, merampas sumber kekayaan alam, serta mengahalangi kebangkitan Khilafah.


Dominasi politik dan ekonomi dari kafir penjajah dipaksakan melalui ideologi, kebijakan- kebijakan yang disahkan dalam draft undang- undang. Inilah salah satu bukti ekonomi liberal dalam melegalisasi Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja. Kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. 


Para boneka yang diberikan kekuasaan di negeri- negeri kaum muslim mengambil kebijakan sesuai arahan penjajah. Hutang menggunung, pemotongan subsidi rakyat, privatisasi, hingga swastanisasi badan usaha milik negara kerap dilakukan. Potret ekonomi Indonesia menunjukan kentalnya praktek neo- liberalisme dan neo- imperialisme, investor asing dan swasta menjerumuskan penduduk dalam kubangan penderitaan, kemiskinan, dan pengangguran.


Konsep ekonomi dalam Islam meniscayakan kesejahteraan. Hanya saja tak akan bisa diterapakan tanpa tegaknya negara Khilafah yang berlandaskan ideologi Islam. Ekonomi Islam mengatur kepemilikan. Terdapat kepemilikan negara, masyarakat dan individu. Rasulullah SAW bersabda “Kaum Muslimin berserikat (dalam kepemilikan) atas tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api (HR al Bukhari).


Masyarakat dalam negara Islam memiliki pandangan yang khas dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kata lain aktivitas ekonomi yang berjalan sesuai dengan koridor Islam, baik produksi, konsumsi, dan distribusi. Negara Khilafah adalah negara yang menerapkan aturan dalam segala sendi kehidupan, termasuk ekonomi. Satu- satunya cara untuk mengeluarkan Indonesia dalam perangkap investasi dan berbagai persoalan ekonomi yang mendera adalah kembalikepada Islam secara menyeluruh. 


Pemerintah harus melepaskan ketergantungan pada investor. Pengelolaan sumber daya alam tidak diberikan kepada asing. Menerapakan Islam secara kaffah dalam bingkai daulah Khilafah menjadikan Indonesia menjadi negara makmur, sejahtera, maju dan berada dalam keberkahan dari Allah SWT akan mampu diwujudkan. Kegemilangan ekonomi negara Islam di masa lalu dalam Khilafah, bukanlah romantisme sejarah. 


Ekonomi berkembang begitu pesat. Mary Mc Aleese, Presiden ke- 8 Irlandia (1997- 2011), dalam pernyataan persnya terkait musibah kelaparan yang menimpa Irlandia tahun (1847), yang membuat satu juta penduduknya meninggal dunia. 


Mary MC Aleese berkata, “Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani) mengirimkan tiga buah kapal, yang dengan bahan makanan, melalui pelabuhan- pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa irlandia tidak pernah melupakan kemurahan hati ini. Selain itu, kita melihat simbol- simbol Turki pada seragam sepak bola kita”. 


inilah salah satu bukti dari banyaknya bukti tak mampu dituliskan satu- persatu. Khilafah kebangkitan dan keagungannya meniscaya. Maka saaatnya kaum Muslim bangkit dari keterpurukan, terpuruk di tengah limpahan potensi sumberdaya yang ada. 


Sebagaimana kata Imam Ibn Muflih al- Hanbali “Bagaikan unta di padang pasir yang mati kehausan, sementara air di atas punggungnya tersimapan”. (Ibnu Muflih al- Maqdisi, Al- Adab al- Syar’iyyah, III/104).[MO/ia]


Posting Komentar