Oleh: Tawati
 (Koordinator Media Kepenulisan Daerah)

Mediaoposisi.com-Belum reda pro-kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kini ruang publik negeri ini asyik berpolemik tentang RUU Ketahanan Keluarga (KK). RUU Ketahanan Keluarga ini baru sebatas draf, namun telah banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat.


Sebagaimana dilansir laman Vivanews.Com pada (20/2/2020), Dewan Perwakilan Rakyat berancang-ancang membahas regulasi anyar yang disebut Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Isinya ngeri-ngeri sedap: mulai ancaman pidana bagi pendonor sperma dan ovum hingga praktik sewa rahim, mengatur urusan rumah tangga dengan serangkaian tugas dan kewajiban untuk suami dan istri, sampai wajib lapor buat orang-orang yang berperilaku seks menyimpang.


Gagasan dasar perumusan RUU itu, sebagaimana diungkapkan Netty Prasetiyani, seorang dari lima anggota DPR yang mengusulkannya, untuk melindungi keluarga-keluarga demi "mewujudkan peradaban Indonesia". Ketahanan keluarga, katanya, bermuara pada ketahanan nasional.


RUU KK diinisiasi oleh lima anggota parlemen, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. Draft regulasi tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 DPR RI dan sedang dalam proses harmonisasi di Baleg DPR sebelum masuk tahap pembahasan.


Latar Belakang RUU Ketahanan Keluarga


Secara fakta, memang problematika sosial tengah menyelimuti negeri ini. Terlalu banyak pelanggaran norma dan perbuatan menyimpang yang telah merusak keluarga dan generasi. Karena inilah, para inisiator RUU KK bermaksud untuk memperbaiki kualitas keluarga dan menyelesaikan berbagai masalah yang menimpanya. Lebih jauh, RUU ini dirancang sebagai upaya perlindungan dan dukungan bagi keluarga Indonesia agar berkembang menjadi keluarga tangguh secara mandiri.



Lantas, benarkah keberadaan RUU Ketahanan Keluarga ini jika nanti disahkan, akan mampu mengurai  benang ruwet problematika keluarga di negeri ini? Di tengah tingginya angka perceraian, maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),  darurat kekerasan terhadap anak, hingga maraknya pergaulan bebas yang berujung pada Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) dan aborsi?


RUU Ketahanan Keluarga dianggap oleh pihak yang kontra sebagai ide mundur dan menggugat kemapanan dari kesetaraan gender, peran publik perempuan, perlakuan terhadap l6bt, serta terlalu mencampuri ranah privat. Harapan akan terwujud ketahanan keluarga dari pembakuan relasi suami istri, pendidikan dalam rumah untuk mencegah kekerasan seksual dan mengobati penyimpangan seksual, malah justru dipersoalkan.



Seperti yang mereka soroti tentang peran ibu di pasal 25, pasal ini dikritik keras oleh para pembela perempuan, karena menekankan peran ibu di ranah domestik. Sehingga tidak wajib mencari nafkah, harus melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya.


Yang menjadi alasan mereka bahwa fenomena hari ini di mana perempuan sudah banyak yang berpendidikan tinggi sehingga terbuka lebar akses mereka terhadap dunia kerja? Bagaimana dengan perempuan single parent? Bagaimana dengan yang suaminya pengangguran?


Menurut mereka mestinya tidak ada pembatasan seperti itu, karena peran suami dan istri dapat bertukar peran pada saat diperlukan. Pada saat istri di masa reproduksi, maka suami yang bekerja, tapi nanti saat fungsi reproduksi perempuan berhenti, maka ia boleh bekerja dan suami bergantian menjaga anak dan mengurus rumah.


Lalu maraknya pelaku l6bt, disinggung di pasal 85-89 RUU ini. Pengaturan ini pun diprotes para pembela HAM. Pelaku l6bt tidak boleh dihambat, sebab itu pilihan bebas bagi seseorang. Menurut mereka perlu dibedakan antara kejahatan seksual dengan penyimpangan seksual. Keluarga harus memanusiakan pelaku l6bt, tidak merendahkan mereka, apalagi menganggapnya kriminal.


Tentu ini pikiran yang sangat tidak logis jika dinisbahkan dengan dampak buruknya yang merugikan. Hampir setiap korban menjadi predator baru, banyak menyasar anak-anak yang tidak berdaya, menimbulkan kesedihan pada banyak keluarga korban, dan juga memunculkan penyakit menular seksual.


Meskipun RUU ini lahir dari kepedulian seseorang tentang kondisi keluarga, tetap saja menuai banyak kontra. Pasalnya segala isi aturannya tak mendukung kebebasan tingkah laku maupun perjuangan gender. Secara garis besar juga tak sesuai dengan aturan kapitalisme. Dalam sistem sekuler, memang mustahil menghasilkan UU atau regulasi keluarga berdasarkan Islam karena dianggap melanggar prinsip-prinsip sekuler liberal yang dianut.


Masalah Tak Hanya dari Keluarga


Jika ada yang beranggapan masalah saat ini hanya muncul dari kesalahan pendidikan dalam keluarga, maka itu adalah pandangan yang parsial semata. Ketidakstabilan SDM, kerusakan moral, dan beragam masalah lainnya bukan sekadar salah keluarga, melainkan ada peran masyarakat dan negara.



Keluarga memang madrasah awal bagi anak-anak. Orang tua berkewajiban mendidik. Terutama seorang wanita yang memiliki peran ibu dan pengatur rumah tangga. Hitam putihnya seorang anak akan tergantung bagaimana orang tua menulisnya. Walaupun demikian, kesalehan seorang anak tidak bisa seratus persen dibebankan pada keluarga. Anak juga bersosialisasi dengan lingkungan. Maka, lingkungan pun memiliki andil membentuk kepribadian anak.


Kondisi masyarakat mau tidak mau akan memengaruhi perkembangan keluarga. Keluarga yang hidup pada lingkungan yang bebas akan membentuk keluarga bebas pula. Kalaupun ada keinginan keluarga itu untuk menjadi lebih baik, akan terasa susah. Karena akan melawan arus masyarakat. 


Misalnya, di masyarakat kehidupan minum, seks bebas, berjudi, atau riba sudah biasa. Maka jika ada keluarga yang menjauhi kebiasaan itu, akan malah dikucilkan dari masyarakat. Jika anggota keluarganya bergaul dengan mereka, pasti akan dipengaruhi atau dipaksa untuk mengikuti tradisi sekitar. Jadi kondisi masyarakat juga turut andil dalam rusaknya sebuah keluarga.



Apalagi negara, perannya begitu utama karena negara merupakan pemegang kebijakan yang secara tidak langsung seluruh kebijakan negara juga memengaruhi kondisi keluarga. Misalnya, kebijakan tentang penyiaran TV dan jaringan internet. 


Jika negara tidak tegas memproteksi film-film porno, iklan-iklan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, serta video-video asusila, ketenangan keluarga akan terancam. Anak jadi mudah mengakses konten tak mendidik yang akan memengaruhi perkembangannya.


Kebijakan lainnya yakni tentang kurikulum pendidikan. Jika di dalam jenjang pendidikan ditanamkan asas materialisme, kebahagiaan tertinggi hanya diperoleh dari hasil, orientasi kesuksesan hanya dari uang atau materi semata. Maka, di rumah mereka pun bisa menirukan. Mereka akan cenderung menilai segala sesuatu dengan uang dan materi. Jika tidak ada fondasi agama yang kuat tentang halal dan haram, bisa saja mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya.


Kebijakan tentang lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja yang dibuka untuk wanita membuat para lelaki kesulitan mencari kerja. Hasilnya wanita lebih berpenghasilan dari lelaki. Akhirnya, ada pertukaran peran dari keduanya. 


Yang tanpa disadari pertukaran ini juga menjadikan wanita merasa lebih tinggi dari lelaki. Sehingga tidak jarang menjadi penyebab pertikaian dalam keluarga, pengajuan perceraian dari pihak istri (masalah ekonomi), bahkan masalah perselingkuhan. Ini hanya sebagian kecil kebijakan yang bisa mempengaruhi kondisi keluarga. Jadi tidaklah kita pantas hanya mengambinghitamkan keluarga sebagai penyebab rusaknya masyarakat.


Bagaimana Islam Menyelesaikannya?


Kemaslahatan hanya akan terjadi jika kita menjadikan Islam sebagai standar kehidupan. Baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Islam telah menjamin akan menjadi rahmat bagi seluruh alam jika kita mengambilnya secara menyeluruh. Tidak sekadar mendekatkan Islam pada keluarga, melainkan menanamkan Islam pada masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan jika negara juga menjadikan Islam sebagai landasannya.


Artinya, dalam merumuskan segala kebijakan dikembalikan bagaimana Islam memandang. Negara bisa memakai sistem ekonomi nonribawi, sistem pendidikan Islam, pengelolaan SDA secara Islam, memenuhi kebutuhan umat sesuai aturan Islam hingga memberikan sanksi sesuai Islam.


Dengan begitu negara akan membentuk atmosfer Islam. Masyarakat dan keluarga secara perlahan juga akan memiliki nilai keislaman. Mereka akan paham mana halal dan haram, mana hak dan kewajiban. Sehingga negara tak perlu repot-repot ikut campur dalam ranah fikih keluarga. Negara hanya konsentrasi pada tugasnya sebagai pengurus urusan umat.


Islam menetapkan negara sebagai penanggung jawab utama untuk kebaikan bangsa, masyarakat termasuk keluarga. Ketahanan keluarga adalah isu penting dalam Islam, sebagai madrasah ula, keluarga ditempatkan sebagai dasar pembentukan identitas bangsa. 


Antara negara dan keluarga punya ikatan sinergi yang kuat dan strategis. Suksesnya kepemimpinan kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga sholih – mushlih (baik dan memberi kebaikan pada masyarakat dan negara) wajib ditopang oleh kepemimpinan di tingkat negara.


Mampunya kepala keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pendidikannya, moral dan akhlak anggota keluarganya, menjaga dari keburukan dan fungsi keluarga lainnya. Didukung peran negara dalam penyelenggaraan sistem ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Begitu pun lahirnya kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, diperoleh dari pendidikan keluarga. 


Karena itu, Islam memberi tugas pada negara untuk menyiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Negara melanjutkan pembentukan manusia utuh yang sudah disiapkan keluarga. Semua ini hanya akan terwujud jika syariat Islam dilaksanakan secara sempurna sebagai aturan hidup umat manusia, yaitu dengan tegaknya Khilafah.[MO/ia]


Wallahua'lam bishshawab.



Posting Komentar