Oleh : Aisyah Karim 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)


Mediaoposisi.com-Pandemi virus  Corona Covid-19 di seluruh dunia membuat sejumlah negara berlomba mencari pengobatan yang ampuh. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan kemanusiaan namun lebih kepada memanfaatkan kesempatan untuk meraih untung melimpah dari bencana dunia. Trump salah satunya, namun, ia tak ingin berlomba dengan `tangan bersih’. 


Ia diduga telah menyuap ilmuwan Jerman dan perusahaan farmasi CureVac untuk mengembangkan vaksin khusus yang hanya boleh gunakan oleh AS. Dugaan ini muncul dari Laporan media lokal Jerman, Welt am Sonntag.


Perusahaan ini milik Paul Ehlich Institute for Vaccines and Biomedical Medicines yang bergerak mengembangkan vaksin untuk Covid-19. Dugaan ini dibantah CureVac namun mereka tak ingin mengomentari semua spekulasi dan menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa mereka telah diakuisisi oleh pihak lain. Inilah gambaran rakus dan jahatnya kapitalisme global.



Melawan lupa, Indonesia pernah memiliki sisi kelam perjuangan kemandirian farmasi. Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta 16/6/2017. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. 


Menurut majelis hakim, ia terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.


Dr.dr. Yunda Siti Fadilah Supari, dokter ahli jantung, mantan Menteri Kesehatan RI pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi fenomenal karena keberaniannya menutup Namru, fasilitas dan laboratorium farmasi milik Pentagon AS. Namru (Naval Medical Research Unit II, atau Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua) yang terletak di jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat adalah laboratorium yang meneliti virus milik Amerika. Lembaga ini merupakan lambang hegemoni AS terhadap Indonesia.


Menteri Fadilah Supari menutup lembaga ini pada 16 Oktober 2009. Tentu ini adalah sebuah sikap yang membanggakan untuk memberi pemahaman kepada anak bangsa agar mengakhiri dikte kekuatan asing terhadap kepentingan nasional. Ia membongkar hegemoni industri farmasi AS melalui forum WHO. Ia menghentikan penelitian tentang virus yang vaksinnya akan diproduksi oleh korporasi farmasi AS.



"Saya akan membuat early and rapid diagnostic dan vaksin dari virus strain rain Indonesia secara mandiri”. Setelahnya dia menjelaskan, tidak akan mengirim sampel virus Flu Burung ke WHO selama mekanismenya, mengikuti GISN. Sebab, tidak adil. Negara terdampak justru dipaksa membayar mahal dari barang yang mestinya, dimiliki negara itu. 


Pernyataannya langsung menggemparkan dunia kesehatan internasional. WHO kaget dengan perlawanan negara miskin yang biasanya takhluk dan tunduk pada intervensi negara maju dalam segala bidang.


dr. Siti Fadila Supari berjuang seorang diri melawan ketidakadilan yang muncul dari kapitalisme global dan berakibat buruk bagi dunia kesehatan nasional. Ia melakukan lobi untuk menggalang dukungan negara-negara berkembang, agar berani menjadi sponsor gugatan kepada WHO dan menghasilkan “Deklarasi Jakarta” pada tahun 2007. 


Tentu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Sebab negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura yang pasti dirugikan atas kebijakan dzalim WHO, justru menjadi utusan agar Indonesia membatalkan tuntutan. Apapun keinginan beliau akan dituruti dengan syarat masalah virus sharing tidak disuarakan delegasi RI di Jenewa.


Kiprahnya di panggung politik dunia dengan keputusannya mereformasi badan kesehatan dunia yang dinilai mengeksploitasi negara dunia ketiga dengan beban biaya tinggi untuk membayar vaksin anti virus flu burung yang heboh ketika itu. Akibat dari sikap tersebut, beliau harus melalui proses hukum dan menjalani hukuman. Inilah balasan sesama anak negeri yang tunduk pada pesan dan tekanan asing kepada seorang tokoh pejuang.



Faktanya kemudian adalah seluruh hidup Siti Fadilah Supari yang khilaf dikejar dan dicari-cari kesalahan agar mendapat jera akibat melawan dominasi penjahat adikuasa. Kemenangannya atas WHO harus dibayar mahal dengan sejumlah kesulitan dimasa tuanya kini. 


Hal itu karena, kaki tangan negara adikuasa masih kokoh untuk mengejar masa pensiun pejuang bangsa ini. Kaki tangan itu demikian sadis menghabisi integritasnya dan mematikan karakternya melalui kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.


Hegemoni Asing Industri Obat Indonesia


Pemerintah dalam beberapa hari terakhir disibukkan dengan menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus SARS-Cov-2. “Obat pertama yang akan didatangkan adalah obat flu Avigan. Kita telah mendatangkan lima ribu, akan kita coba dan dalam proses pemesanan dua juta. Sementara itu, obat kedua adalah chloroquin yang telah disiapkan sebanyak tiga juta,” kata Presiden saat temu media di istana negara 20/3/2020.



Demikian besar ketergantungan Indonesia terhadap farmasi asing, inilah realitasnya. Telah lama industri farmasi asing meraup untung dari kebodohan dunia kesehatan kita. Indonesia memiliki ketergantungan industri farmasi pada Barat nyaris 90 persen. Sebagai gambaran, dari sisi jumlah, industri farmasi di Indonesia mencapai 280 perusahaan. Sebagian besar, hampir 80 % adalah perusahaan farmasi yang penanam modalnya milik dalam negeri, serta industri kecil dan menengah.



Namun, sekitar 20 pabrik milik asing justru menguasai 80% kapital dan penguasaan atas pasar. Diantara perusahaan tersebut adalah; Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Upjohn, Wyeth, Eli Lily, Schering-Plough, Abbott dan GlaxoSmithKline (semuanya perusahaan Amerika) lainnya adalah perusahaan dari Swedia, Jerman, Perancis dan Swiss. Jadi secara umum, asinglah yang menguasai farmasi Indonesia.



Sementara industri farmasi Indonesia hanya cukup untuk mengcover 10 persen kebutuhan obat di Indonesia. Diantaranya Kimia Farma yang memproduksi garam farmasi, Kalbe Farma yang membuat bahan baku bioteknologi, grup Dexa memproduksi bahan baku obat dari alam dan obat kanker, jenis vaksin terbaru oleh Bio Farma, dan Soho yang membuat bahan baku berbasis bahan alami.



Perusahaan farmasi saat ini banyak bergerak pada pembuatan obat jadi, yang bahan bakunya harus didatangkan dari negara lain. Indonesia mengimpor 90 persen bahan baku obat dari India, China, Amerika, Jerman dan beberapa negara di Eropa. 



Ketidakmandirian industri farmasi termasuk ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan baku impor (BBO) tidak saja menjadikan harga obat sangat mahal, namun juga menjadikan pengadaan obat di negeri ini didikte dan dikendalikan negara-negara kafir penjajah yang berlindung di balik hak paten dan ketentuan kufur lainnya.


Rezim neo liberal hadir dengan konsep neolib Reinveting Government Konsep subur bagi bercokolnya neokolonialisme. Tidak heran, pemandirian industri farmasi, sebagai kebijakan paling menonjol rezim pada bidang industri farmasi, sangat bernuansa neoliberal.


Kini jutaan jiwa penduduk dunia terutama negeri-negeri muslim termasuk Indonesia, kesehatan dan jiwa mereka bergantung pada sejumlah industri farmasi besar milik negara kafir penjajah. Tidak saja pada level produksi, korporasi juga pengendali rantai distribusi. Yang meliputi produsen-perusahaan besar farmasi, biasanya merangkap distributor-apotik maupun instalasi rumah sakit.



Korporasipun menjadi pengendali perilaku dokter, pihak yang berwenang dalam penentuan obat  yang dikonsumsi publik, meski tidak semua dokter. Sudah menjadi rahasia umum perselingkuhan industri farmasi dan dokter di rumah sakit. Seringkali dokter meresepkan obat sesuai pesanan perusahaan farmasi. Tentu ini bukan cuma-cuma, ada imbalan yang menarik.


Investor asing baik mewakili negara maupun korporasi tentunya sudah memperhitungkan keuntungan politik dan ekonomi. Fakta membuktikan bahwa obat dan penyakit telah digunakan kafir penjajah sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik mereka. Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga multilateral seperti WHO dan WTO. 


Karena kepentingan itulah, negara-negara kufur dan lembaga-lembaga multilateral tidak akan membiarkan Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk memproduksi obat secara mandiri. Meraka akan melakukan segala upaya termasuk dengan cara-cara kotor untuk menghentikan langkah tersebut. Ibu Siti Fadilah Supari adalah salah satu korban dari konspirasi kapitalisme global dan bukti eksistensi rezim komprador yang senantiasa melayani kepentingan tuannya.[MO/ia]


Posting Komentar