Oleh : Pipit Ayu Kartika Wati 
( Aktivis Dakwah dan Pemerhati Sosial)

Mediaoposisi.com-Setiap orang pasti mendambakan keluarga sakina mawaddah warohmah. Rumah tangga yang baik serta melahirkan generasi terbaik adalah dambaan semua orang. Namun, didalam system kapitalis sekuler saat ini tidak mudah mewujudkan semua itu. Terbukti bahwa tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya termasuk keluarga muslim. 


Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).


Sedangkan pada tahun 2019 lalu Nyaris setengah juta pasangan suami istri (pasutri) di Indonesia cerai sepanjang 2019. Dari jumlah itu, mayoritas perceraian terjadi atas gugatan istri. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019. 


Baca Juga: Korupsi dalam Sistem Demokrasi. Kapan Akan Berhenti?

Perceraian tersebar di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama untuk menceraikan pasangan muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menceraikan pasangan nonmuslim. Dari data Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, hakim telah memutus perceraian sebanyak 16.947 pasangan. 


Adapun di Pengadilan Agama sebanyak 347.234 perceraian berawal dari gugatan istri. Sedangkan 121.042 perceraian di Pengadilan Agama dilakukan atas permohonan talak suami. Sehingga total di seluruh Indonesia sebanyak 485.223 pasangan.


Dari banyaknya kasus perceraian itu, menyisakan banyak masalah. Seperti nasib anak pasca perceraian, apakah ikut ibu atau anak. Selain itu, juga masalah eksekusi putusan soal nafkah anak dan nafkah mantan istri yang harus diberikan oleh ayah/mantan suami. 


"Selain itu, tidak ada mekanisme yang mengikat pihak ketiga (instansi tempat permohonan bekerja) untuk memastikan eksekusi pembayaran nafkah oleh tergugat yang mangkir," demikian salah satu alasan susahnya eksekusi. 


Sangat miris kita rasakan melihat kondisi keluarga dalam system kapitalis sekuler saat ini. Keluarga sebagai benteng pertama dan utama yang akan mencetak generasi yang unggul kini sudah tergerus dengan kondisi buruk akibat keburukan system kapitalis-sekuler yang diterapkan saat ini. 


System kapitalis sekuler hari ini juga tidak memiliki solusi tuntas atas ketahan keluarga, terbukti tingkat perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai sebab, baik karena pertengkaran, ekonomi dan sebagainya. Akibat perceraian antara kedua orang tua tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. 


Baca Juga: Kesengsaraan Umat Tanpa KHILAFAH

Mulai dari psikologis anak, hak asuh anak, pendidikan anak-anak sampai pada nafkah anak. Akibat dari ini semua jika tidak diatur dengan baik maka pastinya akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Kenakalan anak dan remaja, narkoba, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan media sosial menjadi potret buram umat Islam saat ini yang tentu saja akan menjadi ancaman serius masa depan.


Islam sebagai agama yang sempuna mengatur seluruh aspek kehidupan kita tentu nya memiliki serangkaian aturan. Dalam konteks hukum-hukum keluarga, Islam pun telah menetapkan seperangkat aturan yang begitu agung dan sempurna, baik yang menyangkut masalah perkawinan, waris, nasab, perwalian, talak, rujuk, dan lain-lain. 


Semua aturan ini sejalan dengan pandangan Islam yang sangat concern terhadap masalah keluarga dan menempatkannya sebagai bagian penting dalam masyarakat. Bahkan dalam Islam, keluarga ibarat benteng pertahanan terakhir dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang akan merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat Islam yang bersih dan tinggi. 


Untuk itu, sudah selayaknya kita menjadikan hukum islam sebagai aturan dalam kehidupan kita melalui penerapan islam kaffah dalam bingkai daulah khilafah islam. Khilafah akan memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas. Khilafah memastikannya melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum syariat.


Islam mewajibkan kepada suami atau para wali untuk mencari nafkah, negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah pada keluarga mereka, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan jika dibutuhkan akan memberikan bantuan modal. Perempuan tidak harus bekerja keluar rumah dan berpeluang mendapat perlakuan keji. 


Baca Juga: Khilafah Yang Dirindukan Umat

Mereka tidak perlu berpayah-payah mendapatkan uang karena telah dipenuhi suami atau walinya. Islam akan menindak suami yang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik melalui khalifah. Bagi perempuan yang dicerai oleh suami nya atau suami nya meninggal maka kewajiban memberi nafkah akan jatuh pada wali-wali mereka yang mampu. 



Jika para wali mereka juga tidak ada yang mampu maka kewajiban memenuhi kebutuhan nya jatuh pada negara. Negara tidak akan menelantarkan warganya yang tidak memiliki wali untuk menjamin kehidupan mereka.



Ketika islam dijadikan sebagai aturan hidup kita tentunya aqidah lah yang akan menjadi standar kita dalam melakukan setiap perbuatan. Maka sudah selayaknya kita terapkan islam dalam kehidupan kita agar permasalahan yang ada saat ini tidak semakin kompleks.[MO/ia]

Wallahu’alam bi shawab

Posting Komentar