Oleh: Arifah Azkia N.H (Aktivis Mahasiswi Surabaya)

Mediaoposisi.com-Tergelontornya anggaran dana Rp72 Milyar yang di putuskan oleh Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari dana APBN 2020 untuk mempromosikan wisata Indonesia yang lagi lesu akibat penyebaran virus Corona melalui para buzzer-buzzer dan influencer untuk menarik simpatisan para wisatawan dan meredam isu negatif Corona. Menjadi trending di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, dana segar 72 Milyar tersebut adalah nilai yang besar untuk dialokasikan ke Influencer.

Pengamat Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) Nuryah Asri Sjafirah mengatakan influencer memang menjelma menjadi sebuah kekuatan baru untuk membentuk opini publik di era digital. Nuryah mengatakan dalam Teori Opini Publik, kekuatan pembentukan opini terletak pada oknum yang bisa menguasai media. Ia mengatakan siapa pun yang menguasai corong atau kekuasaan, dalam hal ini media sosial punya peluang besar untuk mengubah atau memengaruhi opini publik. (cnnindonesia.com)
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mengadang dampak negatif dari virus corona terhadap ekonomi domestik. Karna pasalnya, wabah itu mulai 'menginfeksi' perekonomian Indonesia. 
Mengutip pernyataan dari pengamat Pariwisata Univ Pancasila Fahrurrozy Darmawan, "bahwa kalau kita berkaca pada negara-negara yang juga terkena dampak COVID-19 tidak pernah terdengar untuk menanggulangi krisis pariwisata adalah dengan mengerahkan para Influencer. Ketika sedang terjadi krisis pasriwisata meraka akan memfokuskan ke wisatawan domestik dulu yang lebih well income terhadap pariwisata di negaranya." 
Menanggapi terkait adanya influencer untuk menarik simpatisan rakyat, dari sini jelas bahwa rezim butuh untuk meyakinkan ke rakyat bahwa kebijakannya itu baik. Dan agar seolah-olah apapun keputusan rezim nampak postitif dan diakui. Padahal sejatinya, jika memang apa yang di berlakukan penguasa itu baik sesuai dengan fitrohnya, penguasa tulus mengatur segala urusan rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, menangani berbagai macam problematika rakyat dengan solusi yang tepat, maka tak perlu adanya influencer untuk meyakinkan hal apapun yang diberlakukan penguasa. Karna umat akan secara otomatis patuh terhadap kebijakan pemimpinnya. 
Akan tetapi beda halnya saat ini, nyata bahwa peran influencer sebagai corong dari rezim merupakan bagian dari politik pencitraan. Guna untuk menggambarkan agar rezim nampak baik. Padahal justru dengan adanya pencitraan ini menunjukkan bahwa apa yang di citrakan itu tidak sesuai dengan apa yang di gambarkan. jika memang apa yang di berlakukan rezim itu sudah baik, otomatis rakyat akan merasakan dan melihat terkait hal itu tanpa harus di jelaskan dan dikoar-koarkan oleh para  influencer, buzzer atau personal-personal yang sengaja di bayar oleh penguasa untuk bertugas memberikan gambaran positif terkait dengan kebijakan rezim. Amatlah jelas bahwa adanya hal yang demikian, sekali lagi adalah sebuah bentuk politik pencitraan yang hakikatnya rezim itu ingin menutupi kekurangannya. 
Dari adanya para buzzer dan influencer ini dapat kita simpulkan bahwa begitu nampak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di upayakan agar terlihat positif, padahal sejatinya rezim sangat tidak pro rakyat. Termasuk yang terjadi saat ini terkait kebijakan terkait Virus Corona, yang jelas-jelas seharusnya rezim itu melindungi warga negaranya tapi justru dengan alasan ekonomi bahkan rezim malah membuka peluang sebesar-besarnya untuk menarik wisatawan asing yang mana masih terjadi kegentingan wabah virus Corona dan kekhawatiran di berbagai dunia internasional. 
Memang, dunia internasional sedang di gemparkan dengan adanya wabah Virus Corona ini sehingga dalam Analisis ekonomi  sangat berpengaruh pada hal perekonomian. Akan tetapi sayangnya, di Indonesia Corona seakan di kambing hitamkan. Ketika pendapatan pariwisata menurun maka yang di kambing hitamkan adalah terkait Corona nya. Sehinga rezim berusaha dengan berbagai cara untuk menghadirkan kembali wisatawan pariwisata dengan tidak mengindahkan wabah virus Corona bagi negaranya sendiri karna pertimbangan perekonomian tersebut. 
Sangat lain halnya dengan negara KeKhilafahan (sistem islam)  menghadapi wabah apakah berpengaruh dalam perekonomian negara, maka sebenarnya Khilafah mempunyai pencegahan (preventif) dintaranya : 
1. Negara menjamin kebutuhan Pokok setiap warga negara, sehingga tidak akan terjadi gejolak ekonomi yang tidak stabil. Ataupun penimbunan barang pokok ditengah-tengah masyarakat. 
2. Negara tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai pendapatan utama atau penopang devisa.
Kalaupun jika di dalam negara khilafah ada pariwisata, maka itu adalah sebuah fasilitas  yang disediakan untuk warga negara. Untuk menikmati pemandangan alam, hiburan, tadabbur alam, dll. Tetapi itu bukanlah penopang utama pendapatan negara, yang jika rakyat enggan jalan-jalan atau berpariwisata maka perekonomian menjadi sangat merosot.     
Adapun sumber-sumber pendapatan Negara yang dikumpulkan oleh Baitul Mal, yaitu : 
• Pengelolaan atas Harta Kepemilikan Umum, bahan tambang (minyak bumi, emas, perak, dst). 
• Pengelolaan atas Harta Milik Negara
• Pendapatan dari non muslim, seperti Kharaj, Fa’i, Jizyah, dan sejenisnya.
• Pendapatan dari muslim, seperti Zakat, Wakaf, Infak, dan sejenisnya.
• Pendapatan temporal, misalnya dari denda.
3. Negara wajib berperan memberikan edukasi ummat untuk menghadapi wabah dan menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan ummat dalam rangka menjaga warga negara termasuk kebijakan wabah maka harus segera  ditangani sebaik-baiknya agar tidak menular. 
Maka insyaAllah dengan kebijakan yang demikian, tidak akan berpengaruh pada perekonomian. Lantas mengapa saat ini seolah-olah sangat berpengaruh terhadap perekonomian karna seolah-olah penopang utamanya adalah devisanya atau pendapatan utama negara adalah periwisata. Padahal seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini kaya akan sumber daya alam tetapi tidak di jadikan sebagai sumber pendapatan utama negara karna kekayaanya telah diraup oleh Asing. 
Lantas masihkah kita mempertahankah sistem yang di dalamnya bahkan pemimpinnya membukus berbagai framing negatif agar telihat positif sehingga rakyat berkali-kali menjadi tumbal rezim kapitalis?!. Maka sudah saatnya kita menegakkan hukum islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan menjadi Junnah (perisai. Pelindung) ummat. [Mo.db]
Wallahu a'lam bissowab

Posting Komentar