Oleh : Nurul Aini

Mediaoposisi.com-Siapa yang tak kenal, bahkan kesal dengan kata korupsi? Korupsi merupakan tindakan tercela, busuk, jahat, bejat dan itulah salah satu problem besar yang sedang membudi daya di negeri ini.
            

Kita tidak bisa berharap dengan pemimpin dengan masa menjabat 2x periode ini beserta menteri-menteri yang barunya, untuk masa depan umat ke depan menjadi lebih baik. Dapat kita lihat dimasa awal menjabat isu-isu yang diutarakan dibeberapa kementrian, Kementerian Agama, radikalisme-lah yang dijadikan sebagai isu utama. 


Seakan-akan inilah persoalan utama yang mendesak semua orang untuk  harus segera diatasi. Dan ketika ini diangkat ke publik, lalu diambil tindakan, maka siapa yang bakal dihadapi atau bahkan bakal menjadi mangsa atau korban? Tentu ini tertuju kepada umat Islam bukan ?  


Belum lenyap dari ingatan kita mengenai upaya pemerintah menghapus materi khilafah dan jihad dari pelajaran fiqh kemudian memindahkannya menjadi hanya pelajaran sejarah, ini adalah salah satu bentuk mereduksi ajaran islam yang seharusnya tidak perlu dikurang dan ditambahkan, ini lah yang menurut hemat meraka yang menjadi dasar untuk mencegah paham radikalisme dijenjang pendidikan. Ya bukan sekedar tidak ada kerjaan pastinya ada kepentingan dibalik ini semua.


Bulan Agustus 2018 lalu KPK merilis data bahwa sepanjang tahun 2004– Agustus 2018, 867 pejabat negara swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. (Kaffah edisi 128) dengan uraian: 311 orang di antaranya berkedudukan sebagai anggota DPR dan DPRD, gubernur, bupati dan walikota yang seluruhnya berasal dari partai politik. Baru-baru ini (2020) juga digegerkan dengan kasus tikus berdasi Jiwasraya dan banyak lagi kemungkinan yang tidak timbul dipermukaan
            

Yang terlebih memilukan lagi gerakan pemberantasan korupsi justru ingin dilemahkan, yang padahal tidak dilemahkan saja masih banyak kasus yang belum terkuak. Apalagi sekarang GPK (gerakan pemberantasan korupsi) dilemahkan.

Ada beberapa sebab yang membuat penindakan korupsi makin lemah:


KPK telah dilemahkan melalu revisi UU KPK. Juru Bicara KPK menyatakan  terdapat 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK. Pasalnya, sejumlah kewenangan yang dulu dimiliki KPK—berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK—dikurangi. 


Saat ini, misalnya, ada Dewan Pengawas KPK, yang lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK. Dewan Pengawas KPK juga yang menentukan boleh-tidaknya dilakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
            

Pemerintahan kepemimpinan 2 periode saat ini banyak beri remisi, Data ICW menyebutkan sepanjang tahun 2018 lalu rata-rata vonis pelaku korupsi hanya 2 tahun 5 bulan penjara. (Kaffah edisi 128).


           
Korupsi? Ini Berpangkal pada sistem yang menganut dasar sekularisme. Sekularisme inilah yang menjadi biang kerok masalah munculnya berbagai tindakan tercela. Pasalnya, sekularisme sejak awal menolak campur tangan sang pencipta yang menciptakan segalanya. Yang berakibat melahirkan orang-orang munafik, khususnya di kalangan penguasa, pengusaha maupun wakil rakyat. 


Bukankah munafik namanya, mengaku Muslim tetapi tidak mau diatur dengan syariah Islam? Bukankah munafik namanya, mengaku hamba Allah SWT, tetapi menolak aturan-aturan-Nya? Bukankah munafik namanya, mengklaim bersumpah dengan Al-Quran, tetapi hukum-hukum-Nya dicampakkan? mengklaim diri Muslim, tetapi berperilaku korup yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam? 


Inilah yang terjadi dalam sebuah negara sekular seperti Indonesia sekarang. Padahal jelas, korupsi telah diharamkan dalam Islam sebagai tindakan menipu rakyat dan menyalahgunakan amanah.
           

Mengapa sebagian besar orang korupsi? Karena Demokrasi itu mahal, Pemilu dalam sistem demokrasi membutuhkan dana awal yang amat besar harus dikeluarkan oleh para calon. Menurut hasil riset LPEM UI, seorang calon legeslatif DPR rata-rata harus menyalurkan dana minimal sebesar Rp 1,18 miliar untuk melakukan kampanye agar dapat menduduki kursi legislatif (Republika.co.id, 3/14)
            

Akibatnya, sesaat setelah terpilih duduk dikursi yang diinginkan, mereka akan berusaha mengembalikan modal saat pencalonan sekaligus mengeruk keuntungan sehingga para periode selanjutnya agar bisa terpilih kembali. Dari mana semua nya kalau bukan dari jalan korupsi?
            

Ya jadi seharusnya ketika ingin mengblokade tindakan tercela ini harus dengan sistem yang langsung dari pencipta yang tidak sedikit pun punya cela untuk dicela. 


Jika hanya mengandalkan (GPK) gerakan pemberantas korupsi untuk bekerja secara sungguh-sungguh seoptimal mungkin dan negeri ini tetap menerapkan sekularisme dengan demokrasi sebagai salah satu tiangnya, perilaku tercela ini, khususnya di kalangan penguasa/para pejabat atau wakil rakyat, tidak akan pernah berkurang, apalagi lenyap.
            

Masalah ini hanya akan mungkin diatasi saat negara ini menjadi negara Islam (khilafah) yang menerapkan syariah Islam yaitu sistem terbaik yang bersumber langsung dari Allah yang menciptakan dan mengatur tidak hanya yang kecil: (tata cara masuk kamar mandi, cara untuk tidur dll) tetapi juga mengatur hal yang besar (berpolitik negara). 


Sebagaimana dulu pernah diterapkan di Negara Islam dari sejak Rasullullah mendirikan khilafah tepatnya dimadinah dilanjutkan kekhilafahan khulafaur Rasyidin, khalifahan Umayyah, khalifahan Abasyiyah dan terakhir khalifahan Turki Utsmani yang di runtuhkan Mustafa Kemal Attaturk dan kemudian dalam hadist Rasullullah bahwa kelak akan tegak kembali ke khilafahan seperti masa kenabian hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.[MO/ia]

Posting Komentar