Oleh: DR. Suryani Syahrir, ST., MT.
(Dosen dan Pemerhati Generasi)



Mediaoposisi.com-“Nyaris setengah juta pasangan suami istri (pasutri) di Indonesia cerai sepanjang 2019. Dari jumlah itu mayoritas perceraian terjadi atas gugatan istri


Baru-baru ini khalayak dikejutkan oleh ditemukannya klinik aborsi di Jalan Paseban Raya Nomor 61, Paseban, Senen. Dari hasil pemeriksaan, klinik tersebut meraup keuntungan hingga Rp5,5 miliar selama beroperasi 21 bulan. Tercatat 1632 pasien telah mendatangi klinik aborsi ilegal itu dengan rincian 903 pasien telah menggugurkan janinnya.


Fakta-fakta di atas mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga Indonesia semakin rapuh. Berbagai instrumen yang dibuat oleh pemerintah tidak mampu mengalahkan kemaksiatan yang terus menggurita. 


Undang-Undang terus digodok untuk mencari solusi atas karut-marutnya sistem kehidupan hari ini. Begitupun dengan RUU Ketahanan Keluarga yang diinisiasi oleh empat fraksi di DPR yakni Gerindra, PKS, Golkar, dan PAN yang masuk sebagai salah satu dari 50 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. 



Namun bukan langkah yang mudah, sebab di luar sana masih banyak orang dan atau komunitas yang merasa terusik. Lihatlah para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), aktivis gender, dan beberapa pejabat pemerintah yang menolak dengan lantang. Pun fraksi di DPR yang menginisiasi RUU Ketahanan Keluarga ini, satu demi satu seakan “cuci tangan”. Ada apa dengan RUU Ketahanan Keluarga? Apakah hanya pengalihan isu atas RUU Omnibus Law yang menuai banyak kontroversi?


Sistem Demokrasi Tidak Memberi Ruang 



Rapuhnya ketahanan keluarga adalah akibat salah kelola aturan di hampir semua aspek kehidupan. Perkara ini tidak berdiri sendiri sebab banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Adanya RUU Ketahanan Keluarga sebagai wujud kepedulian sebagian anggota legislatif, justru menuai kritik dan kecaman dari berbagai kalangan bahkan fraksi pengusung RUU ini. 


Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam sistem demokrasi dimana asasnya adalah sekulerisme (paham yang memisahkan agama dari kehidupan), tidak memberi “space” bagi perubahan ke arah yang lebih baik.


Alasan penolakan RUU ini pun sangat tendensius dan terkesan beraroma politik. Terlihat bahwa sebagian besar yang menolaknya adalah para aktivis perempuan yang selama ini mengagung-agungkan HAM. 


Dengan alasan yang hampir sama bahwa nantinya perempuan tidak akan bisa mengeksplore dirinya di ruang publik atau dengan kata lain mereduksi peran perempuan. Poin yang sangat disoroti dalam draf RUU Ketahanan Keluarga adalah pembagian kerja antara suami dan istri, yang tertuang pada Pasal 25. 


Pasal demi pasal dipreteli hingga mengerucut pada satu hal bahwa negara terlalu ikut campur dalam urusan domestik keluarga. Di saat yang sama, ketika perempuan dilecehkan atau terjadi kerusakan generasi dimana-mana hingga rusaknya tatanan keluarga, mereka bungkam. Seolah ingin berlepas tangan atas masalah yang diderita generasi dan keluarga Indonesia. Sungguh ironi!


Hanya Islam Solusi Ketahanan Keluarga 


Sistem Islam sangat berbeda dengan sistem yang diadopsi negara hari ini. Karena berasaskan akidah Islam yang berasal dari Pencipta manusia dan seluruh isi semesta, meniscayakan terciptanya ketenteraman untuk semua, baik muslim maupun non muslim. Dalam keluarga, masing-masing suami/istri memiliki hak dan kewajiban. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan antar sahabat, sehingga tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. 


Suami sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, sedangkan istri sebagai pengatur urusan rumah tangga. Dengan pembagian peran seperti itu, insyaallah menjadikan tatanan keluarga berjalan harmonis. Hal yang terpenting adalah pertanggungjawaban kelak di akhirat atas kewajiban yang sudah disyariatkan oleh-Nya.


Selain pengaturan dalam individu-individu keluarga, Islam juga sangat rinci mengatur kehidupan dalam masyarakat. Dengan dakwah amal makruf nahi mungkar, sehingga fungsi kontrol masyarakat berjalan. Tak kalah pentingnya adalah peran negara sebagai peri’ayah seluruh urusan umat. Negara menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar yakni pangan, sandang, dan papan. 



Memudahkan para suami untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga peran sebagai pencari nafkah bisa terpenuhi. Dengan kondisi demikian, sangat dimungkinkan para istri tidak perlu keluar ke ranah publik untuk membantu suami mencari nafkah, sehingga peran Ibu sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya dapat dimaksimalkan. Mem-filter tayangan-tayangan di media agar generasi terjaga dari konten-konten yang merusak.



Akhirnya ketahanan keluarga hanya akan terwujud jika negara mengadopsi sistem Islam kaffah. Sebagaimana Allah Swt. telah mengingatkan dalam QS. Al-Maidah: 50, yang artinya: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”[MO/ia]

Wallahua’lam bishshowab.







.

Posting Komentar