Oleh : aida Al farisi

Mediaoposisi.com-Memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyoroti akan akses kesehatan adalah hal mendasar bagi perempuan di dunia.


Tedros ingin menggunakan momen Hari Perempuan Internasional untuk mengingatkan seluruh dunia, bahwa banyak wanita tidak mendapatkan akses layanan kesehatan mendasar dan terus menderita dari penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan diobati, Liputan6.com, Jakarta. Dalam kampanye generasi kesetaraan kali ini PBB mengangkat tema “Saya Generasi Keseteraan: Menyadari Hak Perempuan”. 



Kampanye generasi kesetaraan membawa bersama orang dari setiap gender, usia, etnis, ras, agama, dan negara untuk mendorong aksi yang menciptakan kesetaraan gender dunia yang semua layak mendapatkannya. Tujuan dari kampanye tersebut untuk memobilisasi mengakhiri kekerasan berbasis gender, keadilan ekonomi dan hak otonomi tubuh, kesehatan, hak seksual dan reproduksi, serta tindakan feminis. 


Baca Juga: Tersangka (Remaja) itu Korban


Selain itu untuk teknologi dan inovasi untuk keseteraan gender dan kepemimpinan feminis. Lalu mungkinkah dengan adanya kebijakan- kebijakan dan kampanye- kampanye yang diadakan akan mampu mengakhiri penderitaan perempuan?
                


Di lansir Tempo.Co, Jakarta – Komisi Nasional terhadap Perempuan (KomNas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP). Sepanjang 2019, Komnas mencatat terjadi 2.341 kasus  atau naik menjadi 65 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah inses, yakni sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus. 


“Dominan kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi tidak aman, bahkan oleh orang terdekat,” kata Mariana dalam peluncuran Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan Di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at, 6 Februari 2020. 



Dalam pandangan Komisi Nasional Perempuan pemerintah masih terbata- bata dalam merespon kasus kekerasan perempuan berbasis siber. Justru kebanyakan kasus ini berakhir dengan korban diskriminalisasi dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Eloktronik (UU ITE) dan Undang- Undang Pornografi. 


Sebagai informasi, Komnas perempuan mencatat kenaikan sebesar 300 persen dalam kasus kekerasan terhadap perempuan lewat dunia siber yang dilaporkan mengenai Komnas Perempuan. Kenaikan tersebut cukup signifikan dari semula 97 kasus pada 2018 menjadi 281 kasus pada 2019.
                

Banyak kebijakan- kebijakan yang dilayangkan oleh penguasa- penguasa untuk menuntaskan masalah perempuan yang kian hari kian mendera dan gerakan feminis menjadikan isu kesetaraan dalam menuntaskan persoalan yang dihadapai perempuan, baik eksploitasi ekonomi, komersialisasi di media, kekerasan seksual dan tiadanya jaminan kesehatan. Narasi- narasi yang terus didendangkan kaum feminis sejatinya menyerang berbagai ajaran Islam. 



Mereka memandang Islam mengekang wanita dan membatasi kebebasan berekspresi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan formula persamaan hak laki- laki dan perempuan dalam pandangan gender. Banyak diskursus yang mengangkat isu feminisme. Salah satu aksi kampanye yang pernah digaungkan adalah Stand Up To #ArdWorldSexism yang menyoroti dunia seni modern. 



Kampanye ini dilakukan diberbagai negara bahkan Internasioanal Women’s Day ditetapkan sebagai hari libur nasional. Banyak gerakan solidaritas yang dilakukan guna untuk mengajak perempuan untuk fokus berani mengambil langkah nyata dan memberikan terobosan baru dalam membantu mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai seruan telah diviralkan misalnya tolak perjodohan, aurat gue bukan urusan loe, kerja setara dan sejenisnya.



Sejatinya gerakan- gerakan feminis bukan membawa perubahan namun hanya akan melanggekan derita kaum perempuan. Amerika Serikat banyak menggelontorkan dana kepada para pengusaha perempuan di kawasan Asia Pasifik (melalui APEC) untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia usaha. Maka dengan globalisasi pasar bebas, perempuan dijadikan mesin produksi ekonomi riil di skala mikro dan menengah. 


Sementara Barat akan didapati dalam menjadi pemain utama untuk memonopoli akses SDAE (Sumber Daya Alam dan Ekonomi). Perempuan juga dijadikan objek kapitalisasi melalui perangkap gaya hidup konsumtif akhirnya perempuan menjadi gila belanja dan melepas penat dan lelah di tempat perbelanjaan. Perempuan dibelokkan hakekat hidupnya dari menghamba pada Allah SWT, menjadi penghamba materi. Maka perempuan yang tidak berpenghasilan dianggap benalu dan banyak anak dianggap menyusahkan. 




Di sisi lain perempuan yang menutup aurat untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya dianggap terbelakang. Sebaliknya yang menjajakan kehormatannya dianggap wajib untuk dihargai karena mampu membiayai kebutuhan hidup. Derita yang paling memilukan seorang perempuan dicabut dari fitrahnya sebagai seorang ibu dan manajer rumah tangga, demi mengejar materi. Rela meninggalkan anak dari pagi hingga larut malam. 



Hingga mendidik generasi tak lagi menjadi tugas utama dan kewajiban. Barat amat menyadari potensi perempuan, Hillary Clinton saat mengawali pertemuan APEC High Level Policy Dialogue on Women and the Economy di San Fransisco, California 16 September 2011, memaparkan bahwa membuka potensi perempuan untuk berpartisifasi dalam ketenagakerjaan, dengan target 2020 di negara Indonesia, Cina, Rusia, Filifina, Korea dan Vietnam naik 14 persen. 



Inilah argumen penggiat gender bahwa pemberdayaan perempuan akan membuat potensi perempuan akan membuat mandiri dan tak terdiskriminasi. 



Perempuan dijadikan pejuang keluarga dan berperan sebagai pencari nafkah. Karennya perempuan dianggap penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Inilah sejatinya argumen palsu yang katanya mampu membebaskan perempuan dari penindasan, kekerasan seksual, diskriminasi namun sejati perempuan dijadikan tumbal kapitalisme dalam memenuhi keserakahan dari para penguasa dunia yang dzalim. 



Sejarahwan Bernard Lewis dalam bukunya, The Middle East, menyingkap faktor utama dalam program emansipasi perempuan adalah kebutuhan ekonomi, yakni kebutuhan akan tenaga kerja. Melalui parameter MDGs, khususnya tujuan pencapaian dasar serta mendorong keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan negara diarahkan dalam menyediakan tenaga kerja perempuan sesuai tuntunan pasar.
                

Esensi peran perempuan dalam kehidupan suatu bangsa. Namun dalam bingkai ideologi kapitalisme, peningkatan perempuan justru fokus dalam ranah publik dan ekonomi. Padahal sesungguhnya peran perempuan yang utama adalah sebagai ibu dan pendidik generasi. Saat inilah justru peran ini yang tergeser dan teralihkan pada pemeberdayaan perempuan dengan dalih mampu menuntaskan kemiskinan dan kekerasan pada perempuan. 


Baca Juga: Masker Langka Efek Penimbunan Melanda? Maret 11, 2020A+A-PrintEmail Oleh: Hasni Tagili, M. Pd. (Relawan Media dan Opini) Mediaoposisi.com-Kepolisian Resort (Polres) Konawe melakukan sidak di sejumlah apotek dan mini market yang ada di Kota Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini dilakukan pasca kelangkaan masker di sejumlah daerah, termasuk di Konawe usai menyebarnya isu virus corona. Kepala Bagian Operasiaonal (Kabag Ops) Polres Konawe, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Singke mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya oknum yang mencoba memainkan harga masker atau melakukan penimbunan pasca isu virus corona. Kata dia, selain melakukan pengecekan harga dan stok masker, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang menjual masker untuk tidak menjual masker dengan harga melebihi harga pasaran yang sebenarnya agar masyarakat kalangan bawah bisa menjangkaunya. Baca Juga: Menggagas Solusi Tuntas Kekerasan seksual Pun, sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra AKBP La Ode Proyek, sudah memperingatkan kepada pelaku usaha dan para pedagang agar tidak menaikkan harga masker apalagi melakukan penimbunan dalam situasi masyarakat tengah membutuhkan alat pelindung tersebut. Ketika tidak diindahkan, tutur Proyek, polisi bisa langsung melakukan tindakan tegas. Mereka bisa dijerat dengan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 107, menyimpan kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan dan harga naik. Di pasal 29 undang-undang itu juga mengatur hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 50 miliar. Adapun hasil sidak yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa saat ini masker di Konawe terbilang langka. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan pasar dan adanya pembatasan distribusi dari distributor masing-masing gerai. Ya, tak bisa dipungkiri, isu virus corona menyebabkan panic buying pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka membeli masker sebanyak yang mereka bisa. Akibatnya, terjadi kelangkaan. Stok masker yang menipis tak jarang malah melambung harganya. Mau tak mau, masyarakat tetap membeli karena masker saat ini sudah beralih fungsi menjadi kebutuhan pokok. Masalahnya, di tengah kondisi genting ini, ada saja pihak tertentu yang memanfaatkan situasi. Melakukan penimbunan untuk kemudian dinaikkan harganya ketika dijual kembali. Tak heran, iklim ekonomi kapitalisme meniscayakan hal demikian. Tak lagi peduli halal-haram, asalkan keuntungan materi bisa didapatkan. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara dalam menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan yang diklaim langka. Oleh karena itu, negara tidak hanya memastikan mekanisme supply and demand (penawaran dan permintaan) berjalan dengan lancar, tetapi juga harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari berbagai aspek penipuan, pemerasan dan sebagainya. Baca Juga: Inflasi Kuantitas Tikus Berdasi Pun, agar tidak terjadi kelangkaan, cara yang dilakukan oleh negara adalah dengan meningkatkan produksi barang yang dibutuhkan. Tak hanya itu, tugas negara bukan hanya memastikan produksi barang dan jasa tersebut berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan bagaimana distribusi barang dan jasa tersebut adil, merata dan sesuai dengan ketentuan syariah. Di sinilah fungsi dan tugas politik negara yaitu melakukan ri'ayatu syu'un al-ummah wa arrai'yyah [mengurusi urusan umat dan rakyat]. Sebagai contoh, ketika negara menghadapi kelangkaan masker, maka negara akan segera melakukan tindakan. Pertama, memastikan apakah kelangkaan ini terjadi karena adanya permainan di pasar oleh oknum tertentu, atau tidak. Jika ada, maka kontrol dan punishment harus dilakukan, sekaligus mencegah hal yang serupa terulang kembali di masa yang akan datang. Kedua, jika tidak ada, karena memang benar-benar volume produksinya menurun, maka negara harus menyuplai bahan bahan kebutuhan pokok tersebut, bisa dari wilayah lain, atau jika diperlukan bisa mengimpor dari negara lain, melalui perjanjian perdagangan. Sehingga, dengan mekanisme demikian, kelangkaan dapat diatasi dan penimbunan bisa dihindari. Wallahu a'lam bisshowab.[MO/ia] Ekonmi, nasional, Opini TweetShareShareShareShare Next This is the most recent post. Previous Posting Lama Posting Komentar

Padahala sejatinya masalah kemiskinan dan perlindungan kepada perempuan itu adalah tugas negara. Parahnya negara abai dalam memperhatikan permasalahan ini. Akibatnya seorang ibu tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya dalam mendidik generasi. Dalam Islam ada aturan khusus kepada kaum perempuan dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan pengelola dalam rumah suami. 



Dijelaskan dalam sebuah kaidah, bahwa hukum asal perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga, perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Kaidah ini didasarkan pada hadits Rasulullaah SAW “nikahilah wanita- wanita yang penuh kasih sayang lagi subur, karena sungguh aku akan menyaingi umat- umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak” (HR. Ahmad).
                


Seorang ibu harus mampu mendidik anak- anaknya dengan rasa dan kasih sayang yang benar  (yaitu mendahulukan rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah dan RasulNya di atas segalanya), hingga rasa cinta itu hanya terpatri hanya pada yang kuasa. Mendidik generasi menajadi mujahid yang rela mengorbankan jiwanya untuk islam. 



Perempuan sebagai pengelola rumah mengandung pengertian, bahwa peran kepemimpinan yang utama bagi perempuan adalah merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak- anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Disamping itu pula ibu berperan membina, mengatur dan menyelesaikan urusan rumahtangga agar memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi anggota keluarga. 



Perempuan dibolehkan untuk menjalankan aktivitas di ranah publik yang terkait dengan kepentingan hidup masyarakat. Perempuan bisa memenuhi hak- hak hidupnya yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, hukum, pendidikan dengan sempurna, selama tidak ada aktivitas yang menodai kehormatannya.


Sungguh banyak teladan yang bisa diambil dari para Shabiyah yang memberikan sumbangsih bagi kemajuan Islam. Ibunda Siti Khadijah sebelum menikah dengan baginda Nabi SAW, beliau sudah menjadi perempuan yang sibuk dengan banyak kegiatan. Kesuksesan beliau dalam berdagang menjadikan beliau memiliki perniagaan besar yang kelak menjadi genggaman modal dalam kelancaran dakwah Rasullah SAW. 


Namun nama Khadijah yang tersohor sebagai pedagang sukses tak membuat beliau buta akan kewajiban sebagai seorang istri. Tetap taat dan senantiasa memperhatikan suami dalam menguatkan iman menerima wahyu Allah SWT. Kisah lain Shabiyah yang cerdas berkiprah dalam ranah publik adalah Aisyah binti Abu Bakar Ash- Shiddiq, adlah istri Nabi yang paling banyak merawikan hadits. 



Ibunda Aisyah merawikan 2210 hadits, 279 diantaranya terdapat dalam  Shahih Bukhari, dan masih banyak lagi teladan yang wajib dijadikan referensi dalam mendudukan posisi perempuan dalam berkiprah untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki. Sesungguhnya islam telah banyak mengajarkan pada kita, kaum muslimah untuk menjalankan fungsi dan peran kita, sehingga mampu mengantarkan menjadi umat yang terbaik. 



Semoga pada akhirnya kita sebagai muslimah kembali menyadari akan tanggungjawab terhadap  masa depan Islams sehingga kita berlomba berpacu dalam meraih kemuliaan sebagaimana dalam kejayaan Islam di masa lalu. Dengan demikian kesiapan untuk mendidik generasi akan mengantarkan pada kebangkitan yang hakiki, menuju tegaknya Daulah Khilafah Rasyidah. In shaa Allah. Allahu Akbar.[MO/ia]
               

Posting Komentar