Oleh : Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga, Alumni BFW




Mediaoposisi.com-Tiga bulan terakhir ini, virus Covid-19 menjadi momok menakutkan di dunia. Bermula di kota Wuhan, China, wabah mematikan tersebut telah menyebar di 160 negara atau wilayah tak terkecuali Indonesia. Bahkan hingga kini, virus mengerikan tersebut terus memakan korban jiwa satu persatu di bumi Pertiwi.



Sebagaimana dilansir oleh laman Liputan6.com (20/03/2020), jumlah pasien positif virus corona per Jumat (20/3), bertambah menjadi 369 orang, dari yang awalnya hanya dua kasus WNI yang diumumkan terjangkit corona pada 2 Maret 2020. Sebanyak 32 orang di antaranya meninggal dunia, dan 17 orang dinyatakan sembuh. 


Kasus-kasus itu di antaranya berasal dari Bali (4 kasus), Banten (37), DIY (4), DKI Jakarta (215), Jawa Barat (41), Jawa Tengah (12), Jawa Timur (15), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Timur (10), Kalimantan Tengah (2), Kepulauan Riau (4), Sulawesi Utara (1), Sumatera Utara (2), Sulawesi Tenggara (3), Sulawesi Selatan (2), Lampung (1), Riau (1), serta dalam proses investigasi 13 kasus.


Melihat kondisi ini, desakan soal lockdown (isolasi) pun bergema karena kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat tajam. Bahkan WHO telah mengirimkan surat  kepada  pemerintah Jokowi pada 10 Maret 2020, yang isinya menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional. 


Namun sayangnya hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian perihal lockdown. Bahkan pemerintah melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus corona. Ia mengatakan, keputusan untuk tidak melakukan lockdown merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.


Melonjaknya angka pasien yang terjangkit corona tersebut membuat masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani Covid-19. Keraguan masyarakat semakin menjadi  terlebih ketika melihat banyak hal yang terkesan ditutupi oleh pemerintah. Apalagi, lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindakan virus Covid-19 oleh pemerintah pusat pada masing-masing daerah, dengan menyarankan berkonsultasi bersama BNPB.


Banyak pihak yang menilai pemerintah melepaskan tanggung jawabnya kepada daerah. Seperti salah satunya datang dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurutnya, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional.


Innalilahi, di tengah tingginya angka kemiskinan dan keterpurukan ekonomi, masyarakat Indonesia kini dihantui wabah mematikan Covid-19. Hingga sekarang belum ada obat atau vaksin yang dapat mencegah atau mengobati wabah penyakit ini. Virus Covid-19 atau yang biasa akrab disapa corona, apabila mengenai manusia dapat menyebabkan infeksi pernafasan hingga berujung kematian.


Dokter spesialis paru RS Universitas Indonesia, Raden Rara Diah Handayani, menjelaskan bahwa Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Perbedaan virus corona dengan virus lain, adalah virus ini memiliki virulensi atau kemampuan tinggi untuk menyebabkan penyakit yang fatal. 


Jika masuk ke pernapasan akan merusak fungsi paru-paru, atau dikenal dengan sebutan pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh virus dan berbagai mikroorganisme lain seperti bakteri, parasit, jamur, dan lainnya.


Meskipun sangat berbahaya, namun sangat disesalkan sekali pemerintah  terlihat lalai dan tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan, pencegahan serta pengobatan masalah serius ini. Ketidaksungguhan pemerintah dalam upaya pencegahan merebaknya wabah tersebut terlihat dari tidak adanya langkah serius yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini. 


Seperti melakukan lockdown dan memberikan masyarakat asupan nutrisi baik yang berperan sebagai penunjang imunitas, serta tidak adanya fasilitas pelayanan kesehatan memadai sebagai salah satu cara meminimalisir mewabahnya virus tersebut.


Ironisnya, pemerintah malah terkesan ingin lari dari tanggung jawab. Semua itu tampak dari lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindakan pada masing-masing daerah yang berpotensi berbeda penanganan antar pemerintah daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga menyebabkan penyebaran angka pasien terjangkit Covid-19 meningkat tajam bahkan terus memakan korban jiwa.


Disisi lain, di saat dunia waspada dan sigap mengatasi serta mencegah penyebaran virus Covid-19, pemerintah justru memfasilitasi sumber wabah Covid-19 masuk Indonesia dengan dalih bisnis dan investasi. Tidak adanya keputusan pemerintah melarang pendatang dari China masuk ke Indonesia, membuat para WNA China bebas melenggang keluar masuk Indonesia. 


Padahal kita tahu China (Wuhan) adalah sumber dari terjadinya wabah yang mengguncang dunia saat ini. Meskipun diberlakukan pemeriksaan suhu tubuh di bandara serta pelabuhan, tetapi  hal itu tidak berbanding lurus jika pemerintah tetap mengizinkan pendatang dari China masuk ke Indonesia. 


Untuk memutus mata rantai wabah virus Covid-19, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah mencabut visa bebas kunjungan bagi warga negara China. Bukan malah sebaliknya, mengabaikan keselamatan rakyat demi sejumlah kepentingan.


Menyaksikan fakta di atas, abai dan bungkamnya penguasa terhadap masalah virus Covid-19 yang mengancam jiwa, menjadi indikasi bahwa pemerintah dan negara yang seharusnya menjadi benteng juga perlindungan rakyatnya tak dijumpai di negeri ini. 


Hal demikian akibat diterapkannya sistem kapitalis-sekuler yang belum lama di adopsi. Sistem ini telah menjadikan materi sebagai tujuan utama, sehingga persoalan mendesak seperti wabah virus Covid-19 yang mengancam nyawa dan kenyamanan hidup rakyat menjadi tidak penting.


Sejatinya negara dan penguasa mempunyai peran besar dalam melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya. Terlebih ketika terjadi wabah menular serta mematikan. Negara dan penguasa tidak boleh bersikap abai dan lari dari tanggung jawab. 


Karena semua itu adalah tanggung jawabnya. Rasulullah saw. dan para khalifah telah mencontohkan sikap bertanggung jawab mereka di tengah segala masalah yang menimpa rakyatnya. Semua itu karena mereka sangat memahami betapa beratnya beban menjadi seorang penguasa di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:


"Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim. Lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada hari kiamat)." (HR Abu Dawud dan at Tirmidzi)


Islam sebagai agama sempurna, memiliki demikian banyak kekayaan konsep dan pemikiran cemerlang yang bersifat praktis untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam telah teruji kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah di seluruh penjuru dunia selama puluhan abad. 


Islam dan sistem politiknya apabila diterapkan secara menyeluruh maka akan menjadi solusi tuntas sekaligus menjadi pembebas bagi ancaman global berbagai wabah yang mematikan seperti virus Covid-19. Hal ini karena negara Islam (khilafah) memiliki sejumlah konsep dalam menangani masalah wabah mematikan tersebut di antaranya:


Pertama, negara Islam (khilafah) dan pemerintah Islam (khalifah) adalah pelindung dan pihak yang paling bertanggung jawab melakukan tindakan pencegahan bahaya apapun termasuk wabah virus mematikan seperti covid-19. Pemerintah juga sebagai pelayan umat, memberikan pelayanan terbaik untuk umat. Sehingga masyarakat hidup tentram, aman dan sejahtera dalam naungannya.


Rasulullah saw. bersabda :


"Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)


Kedua, khilafah melarang keluar masuk warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah. Rasulullah saw. bersabda :


“Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya.” (HR Bukhari dan Muslim).


Ketiga, khilafah selalu terdepan dalam riset dan teknologi tentang kuman-kuman penyebab wabah, alat kedokteran, dan obat-obatan. Kelengkapan alat kedokteran dan obat-obatan terbaik juga disediakan untuk menangani masyarakat yang dicurigai atau terinfeksi wabah berbahaya. 


Sebelum terjadinya suatu wabah, khilafah pun memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta menjaga kesehatan rakyat dengan baik. Semua fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas terbaik ini diberikan cuma-cuma dengan jumlah yang memadai lagi mudah diakses kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun.


Keempat, khilafah memiliki anggaran berbasis baitulmal yang bersifat mutlak. Baitulmal adalah kas negara; pengelolaan semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya termasuk fungsinya sebagai pembebas dunia dari penderitaan bahaya wabah.


Selain keempat opsi tersebut, negara khilafah pun akan melakukan lockdown (isolasi). Hal ini karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan pada masa Rasulullah menjabat sebagai pemimpin. Yang Rasulullah lakukan pada saat itu adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Rasulullah melarang untuk tidak  mendekati penderita. Beliau bersabda:


"Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." (HR al Bukhari)


Metode isolasi/karantina ini dilakukan untuk mencegah agar wabah tidak meluas penyebarannya. Rasul juga memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang terkena wabah, dan sebaliknya bagi yang berada di wilayah wabah tidak diperkenankan untuk keluar. 


Hal serupa juga telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. ketika menghadapi wabah penyakit Tha'un. Khalifah Umar ra. pada saat itu berniat ingin mengunjungi Syam namun di perjalanan beliau mendengar kabar adanya wabah di wilayah tersebut, hingga akhirnya beliau mengurungkan niatnya mengunjungi wilayah Syam tersebut.


Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurna Islam dalam mengatur masalah kehidupan.  Aturan yang ditetapkannya mampu menjadi solusi atas seluruh permasalahan manusia. Dari sini, maka jelaslah hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu mengentaskan segala masalah kehidupan termasuk masalah wabah mematikan. Karenanya, menerapkan sistem Islam adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa dan dunia saat ini.


Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Islam dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan penerapan sempurna melalui institusi Daulah Khilafah Islamiyyah serta mencampakkan aturan rusak kapitalisme-sekuler yang sudah cacat sedari lahir. Sehingga ketika diadopsi hanya memberikan kesengsaraan dan penderitaan.


...kemudian akan ada kembali khilafah ‘ala minhaj an-nubuwah. (HR Ahmad)

Wallahu a'lam bi ash-shawab[MO/ia]





Posting Komentar