Oleh : Nasya Amaliah Damanik, S. Pd


Mediaoposisi.com-Total pasien positif virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia naik menjadi 309 kasus per Kamis sore, 19 Maret 2020. Dengan demikian jumlah kasus positif di RI melonjak 83 kasus dari sehari sebelumnya yang tercatat 227.  


Jumlah kematian akibat pandemi corona ini juga melonjak menjadi 25 orang atau 8 persen dari total pasien yang dirawat, kata Juru Bicara Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers, di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020).


Desakan masyarakat untuk pemerintah segera melakukan Lock down  pun menyeruak. Tetapi, pada konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3), Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah hingga saat ini belum berpikir menerapkan kebijakan membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu, demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). “Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata Jokowi.



Terlepas dari pro kontra kebijakan lockdown atau tidak. Hal yang urgen di bahas adalah totalitas dalam pelayanan kesehatan. Ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan ditengah pandemi covid-19 ini. Negara seharusnya bertanggungjawab menjauhkan segala aspek komersial pada sistem dan pelayanan kesehatan justru bertindak sebaliknya. 


Akibatnya hajat kesehatan miliaran orang di dunia hari ini terus dalam genggaman korporasi. Mulai dari korporasi asuransi kesehatan, rumah sakit, farmasi dan alat kedokteran hingga korporasi pendidikan kedokteran. 


Rumah sakit dan lembaga yang semestinya menjadi perpanjangan fungsi negara dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan masyarakatpun steril dari aspek sosial. Sistem kesehatan pun menjadi industri yang hanya digerakkan oleh uang. Tidak heran harga pelayanan kesehatan terus melangit, akses masyarakat semakin sulit sementara diskriminasi menjadi aspek yang begitu menonjol.


Seharusnya pemerintah memahami dan menyadari bahwa layanan kesehatan adalah hak rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya tanpa terkecuali. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik dari negara dan pemerintah. 


Pemerintah juga memahami dan bertanggung jawab memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak pelayanan kesehatan publik, yaitu pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi siapapun tanpa membebani masyarakat dengan biaya apapun.


Tetapi faktanya pemerintah telah menyerahkan tanggungjawab pentingnya, dalam hal pengelolaan dan pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan publik kepada lembaga bisnis keuangan BPJS Kesehatan. Bersamaan dengan itu, di tangan BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan dikelola berdasarkan untung rugi, bukan pelayanan. 


Salah satu buktinya adalah keharusan membayar premi agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, yang tak jarang belum tentu bisa diperoleh. Di sinilah letak kedzaliman pemerintah terhadap puluhan juta jiwa penduduknya,  karena hak kesehatan bagi rakyat adalah kewajiban pemerintah bukan korporasi.


Hari ini corona menjadi wabah mematikan di tengah krisis pelayanan kesehatan dunia hari belum dapat teratasi. Rumah sakit, klinik pemerintah khususnya berkedudukan sebagai perpanjangan fungsi negara dalam memenuhi hajat kesehatan publik sehingga harus langsung di bawah pengelolaan negara.


Dalam pandangan Islam, negara dan pemerintah yang wajib berada di garda terdepan dalam pencegahan segala kebatilan dan kesengsaraan yang menimpa masyarakat. Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).


Pemerintah harusnya memiliki visi jangka panjang untuk menghadapi bencana alam dan non alam. Menangani korban bencana dengan bertindak cepat, melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Menyediakan pengobatan gratis dan fasilitas yang layak agar korban tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.


Selain itu, negara juga melakukan mental recovery, dengan melibatkan alim ulama. Negara sendiri akan menyediakan alokasi anggaran untuk menghadapi bencana, bisa dari zakat, kekayaan milik umum, maupun yang lain. 


Dengan begitu, negara bisa bertindak cepat, tanpa harus menunggu uluran tangan masyarakat. Begitulah Islam memandang problematika kesehatan yang ada, dan pengadaan layanan kesehatan cuma-cuma yang notabene kewajiban negara dapat terlaksana hanya dengan penerapan negara dalam aturan Islam secara kaffah.[MO/ia]

Posting Komentar