Oleh : Tri Setiawati, S.Si
(Pemerhati Perempuan dan Generasi)


Mediaoposisi.com-Virus Corona telah menyebarkan ketakutan yang nyata di seluruh penjuru dunia. Virus yang didapati berawal dari Wuhan, China ini dilaporkan telah menelan lebih dari 2.300 korban. tidak hanya Wuhan yang ditutup untuk aktivitas sehari-hari, terbaru Daegu, salah satu kota besar di Korea Selatan juga bagaikan kota hantu karena lonjakan virus Corona di tengah warganya. 


Sebaran virus Corona berlangsung sangat cepat. Dalam catatan WHO, per Jumat (6/3/2020) siang WIB, sudah ada 79 negara yang terpapar sejak terekam pada 23 Januari.


Mewabahnya virus Corona di China tidak membuat Pemerintah Indonesia membatasi warga negara Indonesia melakukan perjalanan ke negeri panda tersebut. Inilah bukti bahwa negara saat ini dikendalikan oleh para kapitalis, sehingga apapun yang terjadi dianggap tidak urgen untuk segera diatasi selama bisnis untuk meraup banyak keuntungan bisa berjalan dengan baik. Tak peduli walaupun nyawa taruhannya.



Harga nyawa dan perlindungan hidup warga negara tidak begitu penting, dibanding upaya penyelamatan bisnis yang kadung telah berjalan separuh jalan, demi menyelamatkan "ekonomi negeri". Inilah yang terjadi didalam negara yang menganut paham negara korporatokrasi.


Negara penganut paham bisnis, sehingga operasional kenegaraan dilakukan berdasarkan konsep bisnis. Maka tidak ada nilai gratis apalagi harus tekor dalam mengurusi urusan warga masyarakat. Mereka yang akan diurus adalah mereka yang mampu membayar mahal. Yang tidak mampu membayar akan dibiarkan mati perlahan dan mengenaskan.


Demi bisnis, resiko tertular virus Corona akan diabaikan, walaupun beresiko pada kematian dan potensi penularan masif virus tersebut didalam negeri. Lalu dimanakah letak keuntungannya, jika bisnis bisa diselamatkan, namun harus membayar mahal dengan kematian akibat terjangkit virus Corona didalam negeri dan upaya mengobati warga masyarakat yang terkontaminasi virus Corona.


Bukankah mengobati lebih mahal harganya dibandingkan mencegah? Hal ini juga menunjukan jika sistem sekuler-kapitalis telah membentuk individu-individu egois yang hanya memikirkan kepentingan diri dan golongannya saja.


Seperti fakta yang terjadi di Blitar, penjualan masker dan hand sanitizer (cairan pembersih tangan) di sejumlah apotek, toko dan supermarket di Kabupaten Blitar semakin langka. Hal ini diketahui usai Polres Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (4/3/2020). 


Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya mengatakan, tidak ada pembelian besar-besaran masker dan hand sanitizer. Namun masing-masing supermarket, apotek maupun toko-toko memang sudah hampir satu bulan ini tidak mendapat stok dari distributor.

Baca Juga: Islam Solusi Keretakan Keluarga

Dengan kondisi ini dia menghimbau, agar masyarakat tidak melakukan aksi mencari keuntungan sepihak. Dengan menimbun masker dan hand sanitizer. Lebih lanjut dia juga meminta masyarakat di Kabupaten Blitar tidak panik dengan wabah corona.


Demikian juga harga empon-empon di pasar tradisional Kota Blitar ikut naik dampak merebaknya virus Corona. Khasiat empon-empon seperti jahe, temulawak, dan kunyit dipercaya bisa menangkal penyebaran virus Corona. Pedagang empon-empon di Pasar Legi, Ali Mahmud mengatakan harga empon-empon mulai naik sejak dua tiga hari ini.


Harga jahe yang sebelumnya Rp 35.000 per kilogram naik menjadi Rp 40.000 per kilogram. Harga temulawak yang sebelumnya Rp 6.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Sedang harga kunyit yang sebelumnya Rp 7.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.000 per kilogram.


Kelangkaan sejumlah barang dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena adanya dugaan penimbunan oleh segelintir oknum yang ingin mendulang keuntungan di tengah isu wabah mematikan. Khas asas kapitalis.


Himbauan dan larangan penimbunan adalah tepat, sebab penimbunan juga diharamkan dalam Islam. Sebaliknya Islam mengatur mekanisme distribusi, terutama pada kondisi darurat. Agar semua kebutuhan rakyat dapat teriayah dengan baik. Islam menetapkan adanya peran penting negara dalam hal ini. Disamping agar distribusi lancar dan merata, juga agar dinaikkan produksi sesuai kebutuhan yang mendesak saja.


Disinilah dibutuhkan politik ekonomi Islam yang mengatur perekonomian negara. Bukan seperti sistem ekonomi kapitalisme hari ini. Dimana menjadikan imperialisme sebagai metode memperkaya diri. Mendahulukan keuntungan yang sebesar-besarnya sekalipun merugikan orang lain.


Sungguh hanya satu solusinya, yaitu menjadikan Islam sebagai idiologi. Yang dengannya akan diterapkan politik ekonomi Islam, sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Termasuk bagi Indonesia, khususnya. Sistem yang hanya dapat ditegakkan dalam bingkai institusi Khilafah Islamiyah.


Lantas, jika khilafah menghadapi penyakit Corona, apa kebijakan ekonomi yang ditempuh? Kebijakan ekonomi khilafah merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tak terpisah dari kebijakan negara di bidang lainnya. Berikut rinciannya:


Pertama, memastikan suplay kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi, jika pusat penyakit ada di wilayah khilafah. Agar penyakit tidak meluas, wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi. Namun isolasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga setempat. 


Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga warga dipusat penyakit bisa cepat sembuh.


Kedua, membiayai aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada masyarakat di luar wilayah pusat penyakit. Juga pengecekan pada orang-orang yang merasa mengalami gejala penyakit Corona. Termasuk aktivitas sanitasi pada tempat-tempat publik seperti playground, halte, stasiun, terminal, bandara, sekolah, toilet umum, dll. Jugapemasangan alat pendeteksi suhu tubuh disemua titik akses masuk wilayah khilafah. Semua aktivitas ini dibiayai negara dari kas baitul mal. 


Dana untuk mengatasi Corona di Bagian Belanja Negara Baitul mal masuk dalam dua seksi. Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka. Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fa'i dan kharaj. 



Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau pajak).



Ketiga, melarang praktik ihtikar (penimbunan) pada barang apa pun. Baik sembako, masker, hand sanitizer, dll. Jika terbukti melanggar, pelaku akan diberi sanksi.


Keempat, membiayai riset untuk menemukan obat dan antivirus corona. Negara membuka kesempatan bagi warga negara yang kaya untuk sedekah dan wakaf bagi penelitian ini.


Kelima, menghentikan impor barang dari wilayah pusat penyakit, jika pusat penyakit ada diluar wilayah khilafah. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap barang tersebut, khilafah akan memasok produk substitusinya. Misalnya gandum diganti serealia lainnya, buah impor diganti buah lokal, dll.


Keenam, melarang kapitalisasi antivirus corona. Sehingga anti virus bisa dinikmati semua manusia tanpa ada pihak yang mencari keuntungan di tengah musibah.


Ketujuh, memberikan bantuan sosial pada negara lain yang terdampak Corona. Baik berupa sembako, obat-obatan, antivirus, tenaga medis, dll. Baik penduduknya muslim atau kafir.


Demikianlah gambaran kebijakan ekonomi khilafah jika menghadapi Corona. Dengan kebijakan seperti ini, secara efektif akan memutus penyebaran virus dan mengoptimalkan upaya penyembuhan pasien. Sehingga wabah seperti penyakit Corona sekarang ini, bisa diatasi sebelum menyebar ke seluruh dunia.[MO/ia]



Posting Komentar