Oleh : Padliyati Siregar, ST 
( Ketua Komunitas Muslimah Peduli Generasi Palembang)

Mediaoposisi.com-Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan keputusan tersebut lantaran dapat memengaruhi ketahanan lembaga asuransi negara kita.  


"Keputusan membatalkan satu pasal saja itu mempengaruhi ketahanan dari BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Selasa (10/3).


Ia menjelaskan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam perpres tersebut diambil pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek.  Meski demikian, ia memahami keputusan tersebut tak dapat memuaskan seluruh pihak. "Itu kebijakan yang secara hati-hati pemerintah mempertimbangkan seluruh aspek," ucap dia. 




Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah diteken 24 Oktober 2019 lalu dan berlaku sejak tanggal yang sama. Iuran BPJS Kesehatan naik 100%. Sahlah, kalau iuran BPJS akan naik dua kali lipat pada 1 Januari 2020.


Pasal 34 beleid tersebut menyebutkan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III meningkat menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500. Adapun iuran peserta atau mandiri kelas II akan meningkat menjadi Rp110 ribu dari sebelumnya Rp51 ribu. Sementara itu, iuran peserta kelas I akan naik menjadi Rp160 ribu dari yang sebelumnya Rp80 ribu.


harapkan dengan adanya kenaikan tersebut bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi mencapai 32.84 trilyun hingga akhir tahun 2019.


Untuk  itu maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya supaya seluruh warga ikut dalam program BPJS Kesehatan. Bahkan, pihak BPJS Kesehatan akan menerapkan sanksi administratif terhadap warga yang tidak ikut BPJS. 



Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan, sanksi administrasi itu berupa tidak akan terpenuhinya sejumlah pelayanan publik  bagi warga yang tidak ikut kepersertaan BPJS. Seperti pembuatan eKTP, pembuatan SIM atau pelayanan publik lainnya., sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara wajib ikut program BPJS Kesehatan.


Oleh karenanya, akan ada sanksi administratif jika tidak ikut program tersebut.”Karena undang-undangnya bersifat wajib. Seluruh warga negara ikut program ini. Yang miskin tidak mampu dibayar oleh negara,(KOMPAS.com, 20/10/2016).

Meskipun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS pada semua kelas. Menurut DPR, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III yang jumlahnya mencapai 19,9 juta orang itu sangat memberatkan. Pemerintah juga nampak keberatan karena kesulitan mencari solusi atas kerugian/defisit operasional BPJS.


Ini semakin menunjukkan makin banyak bukti bahwa BPJS bukanlah jaminan layanan kesehatan oleh pemerintah bagi rakyat. Karena sumber pemasukannya mengandalkan iuran dari rakyat


Alih-alih ingin menyelesaikan masalah dengan menyerahkan pengurusan layanan kesehatan kepada pihak BPJS Kesehatan, pemerintah justru mengundang masalah baru. Dengan adanya iuran BPJS Kesejahatan  jelas akan menambah  beban rakyat. Rakyat yang kini telah terpuruk dengan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat, ditambah pajak yang kian melilit diberbagai sektor, subsidi yang kian dipangkas, dan kini layanan kesehatan yang harusnya didapatkan dengan murah harus menjadi khayalan belaka.


Sungguh ironis, negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun tak mampu mensejahterakan rakyatnya dan justru membebani rakyatnya dengan segudang persoalan kebutuhan hidup. Padahal sejatinya, negara ini mampu mensejahterakan rakyatnya jika mengelola SDAnya dengan baik dan benar. Mengingat SDA merupakan harta milik rakyat yang haram diswastanisasi ataupun diprivatisasi yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat.


Namun apalah daya, faktanya kini pemerintah begitu mudah menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta ataupun asing yang membuat negara ini kehilangan pos pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Asas swasta ataupun asing dalam mengelola SDA jelas tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Mereka akan meraup untung sebesar-besarnya demi diri mereka sendiri.


Inilah bukti bahwa negara yang mengemban sistem kapitalis sekuler hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tunduk kepada para kapital. Mereka hanya menjadikan pengurusan rakyat sebagai hasrat agar tetap berkuasa, dan rela mengorbankan kepentingan rakyatnya.



Syariat Islam dalam Menjamin Kesehatan


Prinsip Islam membawa rakyat hidup damai dan negara makmur. Tidak dengan mamakai asuransi yang sistemnya masih meggunakan sistem riba. Di sistem yang rusak ini hutang negara tidak akan pernah lunas, bayi yang baru lahir saja sudah menanggung hutang. Selama masih memakai sistem kufur yang berasal dari ideologi kapitalisme maka tidak akan beres masalah-masalah manusia.


Solusi dari masalah untuk kesehatan ini adalah menghapus semua kebijakan dari dari sistem yang rusak ini. Kembali pada sistem yang dapat membangun kemaslahatan umat, yakni menerapkan syariat islam. Islam adalah agama yang syumul mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tentulah syariat islam adalah keadilan dan kemaslahatan dimana umat hidupnya akan dinaungi dengan cahaya illahi. Masalah kesehatan yang dialami sebuah negara dalam islam memiliki pemecahan tersendiri.


Hal yang menyangkut kebutuhan atas pelayanan kesehatan rakyat termasuk kebutuhan dasar  yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat.  


Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:


Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).


Tangung jawab dari seorang pemimpin adalah mengurusi layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Negara haram menarik iuran, atau membebani rakyat dengan utang negara.


Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).


Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).


Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).


Masih ada nash-nash lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan gratis untuk rakyatnya. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.


Dikatakan bahwa jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama,  universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.


Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil.  Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.  


Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.  Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas.


Semua keinginan dapat tercapai bila hidup dibawah naungan syariat islam. Mengunakan hukum-hukum Allah SWT, sebagai dasar dari terciptanya islam yang Rahmatan Lil Alamin. Membuat Allah Ridho dengan tindakan atau perilaku yang kita perbuat dengan menjalankan segala sesuatu dibawah perintah atau hukum-hukum Allah, tidak dengan peraturan yang dibuat manusia. Sebab, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Wallahu ‘alam bi shawwab[MO/ia]




Posting Komentar