Mira Aulia
(Aktivis Musimah Dakwah Community)




Mediaoposisi.com-Kesetaraan gender, perempuan, pendidikan, dan ekonomi merupakan topik pembicaraan yang tidak basi-basinya digaungkan oleh Barat untuk menyerang Ummat Islam khususnya di negeri-negeri Muslim. Negara yang notabenenya merupakan penduduk mayoritas Musim, merupakan sasaran utama penggiringan opini ini.


Komnas Perempuan telah mengeluarkan siaran Pers nya yang bertajuk ”Refleksi 25 Tahun Pelaksanaan Beijing Platform for Action di Indonesia: Komitmen Negara dalam Menjawab Tantangan 12 Bidang Kritis Kehidupan Perempuan”, Jakarta, 21 November 2019.


Sebagaimana dikutip langsung dari siaran pers tersebut, Beijing Platform for Action adalah kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations Againts Women) pada tanggal 4 hingga 15 september tahun 1995 di Beijing. 

Baca Juga: Dibalik Tertatihnya Indonesia Menghadapi Sars-CoV2


Dalam kesempatan ini seluruh negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi BPFA menjadi resolusi dan merekomendasikan Majelis Umum dalam sesi kelima untuk mengesahkan BPFA.



BPFA menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap 5 tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Berikut adalah 12 bidang kritis tersebut: 


1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam  situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; 12) Anak perempuan. 


Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati BPfA, wajib membuat review implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian di-review secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW).


Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati PBFA ini, seharusnya menjadikan negeri tercinta ini terbebas dari kekerasan seksual pada wanita, pendidikan secara merata didapatkan, bahkan pendidikan dan pelatihan wanita yang dinilai menjadi faktor peningkatan ekonomi Negara harus bisa di realisasilakan dan dibuktikan, mengingat sudah lebih dari 25 tahun PBFA didirikan.


Walaupun memang dalam pertemuan pemerintah di konferensi Perempuan Beijing+25, perwakilan dari delegasi pemerintah Indonesia yaitu Danty Anwar sudah menyebutkan beberapa keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam soal keadilan dan kesetaraan gender diantaranya  pendidikan bagi perempuan, kuota perempuan di dalam parlemen yang melebihi 30% dan rencana pembahasan Rancangan Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), namun hasil ini nyatanya belum menunjukkan kesejahtraan yang nyata dirasakan kaum perempuan.


Dikutip dari CNN Indonesia (24/3) pendidikan untuk wanita belum merata di Indonesia. Karena kuatnya tradisi, banyak perempuan yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi, padahal menurut psikolog Pendidikan Reky Martha, pendidikan dapat menjadi peluang perempuan menyejahterakan hidupnya. 


Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan dapat memberikan ilmu bagi dirinya dan orang sekitar. Perempuan juga dapat menaikkan derajat hidupnya. Menurut Reky, banyak perempuan di beberapa daerah di  pelosok Indonesia masih kurang mendapatkan pendidikan. Hal itu biasanya karena kurangnya fasilitas sekolah dan kebutuhan keluarga yang mewajibkan mereka menjadi tulang punggung.



Ditambah lagi masalah-masalah kekerasan yang sangat rentan diterima perempuan ditempat bekerja. Menurut Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. 


Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat Indonesia saat ini.


Dari data diatas menunjukkan bahwa lemahnya solusi-solusi yang diberi oleh para pejuang kesetaraan gender, nyatanya 25 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk memuai hasil yang diiming-imingi, pun tak kunjung datang. 



Meningkatnya perempuan yang mengenyam pendidikan juga tidak membuktikan meningkatnya ekonomi Negara. Bahkan solusi yang diberikan, akan menimbukan masalah-masalah baru seperti kekerasan yang didapat perempuan baik dilingkungan rumah maupun lingkungan kerja. 


Dalam sistem kapitalis ini perempuan dipaksa untuk menjadi robot pekerja, disatu sisi perempuan sebagai ibu rumah tangga, disatu sisi juga sebagai pencari nafkah, bukan hanya membantu keuangan suami, lebihdari itu, perempuan dijadikan sebagai punggung keluarga. 



Hal ini yang sebenarnya dihasilkan dari ide kesetaraan gender atau sering disebut kau feminis, yang menganggap perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, jika laki-laki memiliki pendidikan tinggi, kedudukan kerja yang tinggi, bahkan pemimpin, perempuan juga harus bisa. 


Padahal, tanpa disadari ide ini merupakan propaganda Barat untuk menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam. Perempuan disibukkan dengan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga mengabaikan fitrah muslimah di dalam Islam yaitu sebagai Ummu Wa Rabatul Bait.


Islam sangat menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Didalam Islam perempuan juga diberikan kebebasan yang sama dalam mengenyam pendidikan, namun pendidikan tidak menjadikan muslimah menelantarkan kewajibannya sebagai hamba Allah, karena pendidikan tidak menjadikan fokus mendapatkan pekerjaan yang tinggi, namun pendidikan dijadikan ladang untuk mencari ilmu dunia dan akhirat. 


Pendidikan didalam Islam, hanya dapat terealisasi secara sempuna ketika adanya Negara Islam yang menjadikan Hukum allah diatas segalanya. Negara Islam akan menaungi masyarakatnya yang hendak mengenyam pendidikan, bukan hanya menaungi masyarakat Islam, bahkan juga non Muslim, karena Islamadalah Rahmatan Lil ‘Alamin.[MO/ia]



Walahu a’lam bishawab.


Posting Komentar