Oleh: Anggun Permatasari

Mediaoposisi.com-Walaupun sedikit lamban, melalui Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto, akhirnya Pemerintah menyatakan penyebaran Covid 19/Corona sebagai bencana nasional.



Dilansir dari laman Media Indonesia.com., bahwa Juru Bicara Presiden Fadjroel Rochman menyampaikan pesan Presiden Jokowi yaitu Salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Dia juga mengatakan salah satu program prioritas terkait penanganan Covid 19 adalah memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan, mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar Covid-19.


Sayangnya, fakta di lapangan berbeda 180° dari yang diucapkan Presiden. Sejak awal pemberitaan Wuhan terkena wabah Covid 19, sejumlah negara menutup akses bagi warga Cina yang hendak masuk ke negaranya.


Bertolak belakang dengan Indonesia, Presiden dan para Menteri malah sibuk menggenjot pendapatan pariwisata dengan memberi diskon harga tiket pesawat udara ke sejumlah destinasi wisata.


Pemerintah juga sangat royal dengan menganggarkan dana sekitar 72M untuk membayar jasa influencer guna meyakinkan turis lokal maupun mancanegara bahwa Indonesia bebas Corona.


Kritik kekhawatiran terhadap ancaman Covid 19 yang disampaikan masyarakat dianggap angin lalu. Sejumlah Menteri justru berkelakar bahwa Covid 19 tidak akan mampir ke Indonesia
.

Bukannya melakukan tindakan pencegahan, Indonesia justru seakan membuka lebar-lebar bagi virus mematikan untuk masuk. Padahal, wabah Covid 19 sudah mulai meluas ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Iran dan Italia.


Langkah gegabah Pemerintah seolah sedang berjudi dengan maut. Nyawa dan keselamatan rakyat seakan digadaikan atas nama kestabilan ekonomi.


Dan saat pandemi Covid 19 menjangkiti penduduk negeri. Pemerintah terlihat gagap dan tidak siap menghadapi wabah. Ketegasan Presiden sebagai kepala negara sangat dibutuhkan. Namun, pemerintah seolah cuci tangan dengan menyerahkan penanganan kepada masing-masing kepala daerah. Sehingga tidak ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Hingga imbauan pemberlakuan sistem lockdown untuk beberapa waktu dari IDI diabaikan. Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa saat ini lockdown bukan pilihan.



Pertimbangan kestabilan ekonomi menjadi dalih. Pertanda negara tidak siap menjamin kebutuhan rakyat selama lockdown. Karena, sampai saat ini Indonesia belum mampu menutup keran impor barang-barang kebutuhan domestik. Integeritas Indonesia juga masih dipertanyakan. Sebab secara finansial Indonesia masih bersandar pada utang.


Kenyataan semakin memilukan ketika para dokter dan nakes yang menjadi garda terdepan menghadapi dan menyelamatkan pasien Covid 19 teriak membutuhkan APD (Alat Pelindung Diri) yang layak dan sesuai prosedur.


Bahkan, RSUD Lakipadada Tana Toraja, memakai jas hujan sebagai pengganti APD. Padahal saat ini, RS tersebut sedang merawat beberapa pasien positif Corona.


Mirisnya setiap hari kasus warga positif Covid 19 semakin meningkat. Selasa (24/3), tercatat jumlah pasien Covid-19 mencapai 685 kasus positif, 55 meninggal, 30 sembuh. Parahnya, di antara korban meninggal adalah putra terbaik bangsa di bidang kesehatan.


Tidak bisa dibayangkan risiko yang dihadapi para dokter dan nakes dalam berjuang melawan wabah Covid 19 tanpa APD yang memadai.


Berhembus kabar Pemerintah Cina memberikan bantuan untuk Indonesia. Dilansir dari laman kompas.com., "Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mendatangkan 12 ton bantuan dari Cina berupa alat pelindung diri (APD) yang diangkut Pesawat Hercules dan tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB".


Sayangnya, video berita dari "China Xinhua News" yang beredar mematahkan pernyataan Pemerintah telah mendapat bantuan dari negeri Tirai Bambu. Karena ternyata medical supplies yang diterbangkan ke Indonesia bukan merupakan bantuan, melainkan dibeli.


Seperti itulah kondisi negara tanpa integritas. Negara yang mengadopsi sistem kapitalis sekuler hanya manis beretorika soal prioritas keselamatan rakyat. Namun kebijakannya sangat nyata tidak memberi jaminan. Perhitungan materi masih menjadi pertimbangan dominan dalam pengambilan keputusan.


Kebijkaan lockdown pasti dihindari karena perhitungan untung-rugi melekat kuat dibenak penguasa. Rakyat miskin harus disuplay kebutuhannya. Sementara industri mati suri.


Sangat berbeda dengan sistem Islam. Negara harus bertanggungjawab penuh menjaga kesehatan dan memastikan keselamatan seluruh warganya. Apalagi saat wabah penyakit melanda seperti sekarang ini.


Penguasa harus menjadi tameng bagi rakyatnya mencegah wabah tersebar lebih luas. Rakyat butuh komando yang jelas dan perlindungan optimal. Penguasa tidak boleh abai apalagi meremehkan.


Rasulullah saw. pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar.


Beliau bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninginggalkan tempat itu". (HR al-Bukhari)


Sistem lockdown ayang diterapkan Cina, Korea Selatan, dan Italia terbukti sudah dicontohkan Rasulullah Saw. sebelumnya.


Dengan sistem ekonomi yang unggul, negara Islam mampu menjamin kebutuhan dan keselamatan warganya selama masa karantina. Kebutuhan pasien, dokter, nakes dan rumah sakit sepenuhnya dibiayai negara. Sehingga wabah akan lekas teratasi dan rakyat tidak terbebani.[MO/ia]


Wallahualam


Posting Komentar