Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-BPJS adalah perusahaan asuransi yang dipaksakan pada rakyat. Dengan dalih  Gotong royong,  rakyat harus membiayai kebutuhan dasarnya sendiri untuk mendapat pelayanan kesehatan yang harusnya dilakukan negara. Sumber daya alam yang melimpah,  bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat tanpa harus membayar iuran tiap bulan atau menarik pajak yang mencekik rakyat.  


Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengusulkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan "dibubarkan saja." "Teu kudu mayar deui (tidak usah bayar lagi)," katanya di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Selasa (10/3/2020, dikutip dari Sukabumi Update. 


Marwan lantas mengatakan sebaiknya BPJS Kesehatan diganti dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang menurutnya benar-benar wujud "pertanggungjawaban negara" atas kesehatan masyarakat. "Kalau BPJS mah bayar. Tapi ketika telat sedikit, tidak bisa dikomplain. Kadang-kadang sok ngalieurkeun (bikin pusing)," katanya mengeluh. 


Apa yang diusulkan Bupati Sukabumi pernah juga pernah diutarakan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi pertengahan Februari lalu. Ia juga menilai Jamkesda lebih baik ketimbang BPJS Kesehatan. Ia pun mengusulkan pemerintah pusat mempertimbangkan kembali usul tersebut. Jamkesda diperuntukkan bagi masyarakat miskin; sementara BPJS Kesehatan menyasar seluruh masyarakat. 



Penerima Jamkesda tidak perlu bayar iuran; sementara BPJS Kesehatan sebaliknya: masyarakat harus membayar sejumlah premi yang digolongkan ke dalam sejumlah kelas.



Saatnya kita semua berfikir sehat dengan menolak penjaminan kubutuhan dasar rakyat yang dilakukan oleh perusahan asuransi yang pasti berhitung untung rugi. Defisit menjadi alasan untuk menaikan iuran yang memberatkan. 



Defisit juga menjadi alasan pelayanan kesehatan yang mengecewakan.  Penjaminan kesehatan oleh negara harusnya gratis tanpa harus membebani kebutuhan bulanan rakyat mulai dari listrik naik,  sampai biaya pendidikan mahal.  Belum lagi kebutuhan pokok keluarga yang harus dipenuhi setiap bulannya.



Iuran BPJS pasti sangat memberatkan rakyat,  karena dana penjaminan kesehatan harus dialokasikan setiap bulan meskipun mereka belum memerlukannya. Agar mendapatkan pelayanan kesehatan gratis saat sakit dikemudian hari,  dana extra harus dikeluarkan setiap bulan besarannya tergantung dari kualitas pelayanan yang akan diperoleh. Harga menentukan kwalitas pelayanan,  itu hanya berlaku dalam bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta.



Berbeda,  jika jaminanan kesehatan dilakukan negara.  Semua rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan prima yang sama untuk semua rakyat dan gratis tidak perlu membayar.  Biaya rumah sakit yang tidak terduga akan ditanggung negara sebagai bukti bahwa negara ada mengurusi rakyatnya. Kewajiban negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya secara adil dalam kondisi apapun.



Tapi tidak untuk BPJS,  disaat wabah menimpa negeri ini sehingga banyak rakyat yang sakit karena virus corona,  perusahaan asuransi lepas tangan karena dia akan merugi jika mengcover penyakit yang disebabkan wabah.  




Perusahaan asuransi hanya mengambil keuntungan dari rakyat dari mengambil iuran tiap bulan untuk memenuhi biaya operasional,  jika merugi, alasan untuk tidak memberi pelayanan.  Masihkan kita berharap dari perusahaan asuransi untuk memberi pelayanan maksimal untuk seluruh rakyat secara adik dan merata tanpa ada kelas dalam pelayanan.  



Jika kita berfikir sehat, pasti akan memilih jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara pada rakyatnya,  bukan jaminan kesehatan oleh perusahaan asuransi yang pasti berhitung untung rugi.  Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyatnya tanpa harus membebani rakyat dengan pengeluaran iuran bulanan yang terus naik atas pertimbangan defisit yang ditanggung perusahaan.  



Ketika perusahan defisit bagaimana bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik pada rakyat.  Saat rakyat komplain atas pelayanan yang tidak memuaskan,  dalih defisit selalu menjadi alasan pembenar atas pelayanan yang mengecewakan.



Tapi itulah sistem demokrasi yang mana penguasa rezim ingin lepas tangan atas kewajibannya untuk mengurusi rakyatnya.  Pemimpin dalam sistem demokrasi hanya sibuk berebut kekuasaan dan mempertahankannya.  Kekuasaan menjadi tujuan politiknya, sehingga rakyat dapat perhatian hanya waktu pemilu. Rakyat diberi janji manis dengan tujuan suara rakyat diberikan untuk bisa meraih kursi kekuasaan.  Namun, saat kursi kekuasaan dalam genggaman tangan,  rakyat dilupakan.



Jika rakyat berfikir sehat,  pasti akan mencanpakkan demokrasi,  dan mengambik Islam sebagai solusi fundamental termasuk juga penjaminan kesehatan rakyat sehingga kesejahteraan rakyat terjamin. Rakyat dalam sistem demokrasi hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan negara.  



Sementara sumber kekayaan alam yang menjadi sumber pendapatan untuk mensejahterkan rakyat diserahkan ke asing-asing.  Utang luar negeri dengan bunga tidak diselesaikan tapi cenderung naik, padahal dengan hutang luar negeri,  negara tidak berdaya.



Penjaminan kebutuhan dasar rakyat adalah tanggung jawab negara dalam sistem Islam.  Negara ada untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya,  bukan hanya bisa memerah rakyat. Hanya sistem Islam yang akan mampu memberikan jaminan kebutuhan dasar rakyatnya,  tidak seperti demokrasi yang menyerahkannya pada perusahaan asuransi.[MO/ia]

Posting Komentar