Oleh : Mamay Maslahat, S.Si., M.Si.

Mediaoposisi.com-Pada dua bulan terakhir ini, publik diramaikan dengan berita kontroversi Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga.  RUU ini dianggap mengatur hingga ke ranah privat, dan terdapat beberapa pasal yang  terlalu rigid mengatur keluarga serta diskriminasi terhadap wanita. Sehingga telah terjadi polarisasi di masyarakat antara yang pro dan kontra.


Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Augustina Situmorang, menyatakan terdapat sejumlah pasal berpotensi kontraproduktif bahkan tidak memandang kesetaraan gender, berpotensi  mengecilkan peran perempuan di ranah publik.  Padahal salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan  dengan meningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja.

Baca Juga: Nasib Muslim Di India

Senada dengannya,  Kurniawati Hastuti Dewi dari Pusat Penelitian Politik LIPI menerangkan bahwa RUU Ketahanan keluarga sebaiknya dikaji ulang agar tidak melanggar The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Sejak 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 


Bahkan, Indonesia juga telah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. “RUU Ketahanan Keluarga menjadi tidak tepat apabila justru membuat batas-batas secara jelas mengenai segregasi peran perempuan dan laki-laki yang mengarah ke domestikasi peran dan posisi perempuan Indonesia,” ungkap Kurniawati.


Di tengah arus deras liberasasi, dan keberhasilan kampanye liberal, RUU seperti ini dianggap ide mundur dan menggugat kemapanan (kesetaraan gender dan peran publik perempuan), serta terlalu mencampuri ranah privat. Harapan untuk terwujudnya ketahanan keluarga dari pembakuan relasi suami-isteri malah dipersoalkan dan bahkan tercium aroma “Islam- pobia” sebagaimana dari penyataan-pernyataan yang terlontar ke publik. 


Sampai-sampai, salah seorang pengusul RUU menyatakan penjelasan bahwa “ RUU Ketahanan Keluarga perlu dilihat secara jernih, jangan dinilai RUU ini memberi warna hukum Islam atau meniadakan UU lain”.

Baca Juga: 03 Maret 1924 : Dimulainya Kehancuran Hakiki

Padahal sudah semestinya, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka aturan yang mengatur kehidupan termasuk di dalamnya tentang keluarga di atur dengan syariat Islam.   Islam telah memiliki aturan yang jelas tentang relasi suami isteri. Isteri adalah sahabat bagi suami, pergaulan di antara suami isteri tiada lain adalah hubungan persahabatan.  



Supaya persahabatan di antara suami-isteri tersebut menjadi  persahabatan yang damai dan tentram, maka Syariah Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak isteri atas suaminya dan hak suami atas isterinya.


“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf “.( Al-Baqaraah [2]:228)


Wanita diberikan tempat yang mulia sebagai ibu dan manager dalam rumah tangganya (Ummu Warobatul Baith). Untuk itu, Syariah Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran (wiladah), penyusuan (radha’ah), pengasuhan (hadhanah) ataupun berkaitan dengan masalah iddah. Seluruh hukum tersebut ditetapkan bagi wanita karena kedudukannya sebagai wanita.


Bersamaan dengan itu, Islam pun membolehkan  wanita untuk melakukan aktivitas di luar domestik, tidak ada diskriminasi terhadap wanita. 


Islam telah menjamin hak-hak wanita seutuhnya, memberikan kesempatan dalam mengenyam pendidikan serta berkiprah dalam dunia kerja untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, berbisnis untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bertransaksi jual beli, kontrak kerja (ijarah), perwakilan (wakalah), dan melakukan semua bentuk muamalah lainnya selama tidak dilarang Syariah.

Baca Juga: Pak Mahfud Keseleo Atau Ketakutan?

Walhasil, penolakan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini telah  menunjukan bahwa dalam sistem sekuler-liberal, mustahil menghasilkan regulasi keluarga berdasarkan Islam, karena akan dianggap melanggar prinsip-prinsip sekuler liberal yang dianut. Wallahu Alam.[MO/ia]


Posting Komentar