Oleh. Siti Juni Mastiah, SE
(Aktivis Dakwah dan Anggota Penulis Muslimah Jambi)

Mediaoposisi.com-Akhir-akhir ini banyak sekali kita mendapat kabar beberapa perusahaan swasta merumahkan sejumlah karyawannya yang dikenal dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebut saja PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan PHK kepada 677 karyawannya. Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi.


Pada perusahaan tekstil dan garmen juga mengalami hal yang sama, Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) Kabupaten Bandung menyebutkan setiap hari ada saja buruh yang menjadi korban PHK, imbas dari efisiensi yang dilakukan perusahaan.


PHK pun juga terjadi pada perusahaan besar lainnya, seperti Krakatau Steel yang merumahkan ribuan pegawainya. Perusahaan mobil asal Jepang, Nissan juga memangkas karyawannya sebanyak 830 pekerja. Bahkan stasiun TV Swasta seperti Net-TV dikabarkan mem-PHK massal karyawannya. PHK massal juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 2.500 orang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat tutupnya dua pabrik disana, yaitu PT Foster Electronic Indonesia dan PT Unisem Batam.


Berbagai fakta yang disebutkan tersebut jelas sekali Indonesia sedang mengalami "badai" PHK. Ini disebabkan jika strategi suatu negara dalam menyerap tenaga kerja hanya mengandalkan investasi swasta. 



Maka  jika terjadi perlambatan ekonomi, daripada perusahaan mengalami gulung tikar, lebih baik lakukan efisiensi dengan cara memangkas jumlah pekerjanya. Selain hal tersebut ada beberapa faktor perusahaan melakukan PHK besar-besaran, yaitu Pertama kalah daya saing, jika perusahaan kalah bersaing, dia akan ditinggalkan customernya, bila tak segera berinovasi, siap-siap mengalami kebangkrutan.


Kedua, efisiensi pengeluaran, menggaji karyawan dianggap hal yang paling membebani pembiayaan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk merumahkan pekerja demi menekan biaya produksi. Ketiga, perkembangan teknologi 4.0, Revolusi Indsutri 4.0 memiliki efek yang luas, tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin, dengan berkembangnya teknologi, manusia lebih menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan instan.


Keempat, kapitalisasi dan liberalisasi industri, siapa yang memiliki modal besar maka dialah pemenangnya, dialah yang bisa menguasai beberapa sumber kekayaan alam, sehingga kekayaan dan kepemilikan sektor industri hanya berputar pada kaum borjuis saja. Pasar bebas yang menjadi satu diantara penerapan liberalisasi ekonomi berbagai bidang, akibatnya perusahaan nasional di Indonesia kalah pamor.


Pakar Ekonomi Islam, Ustadzah Nida Sa’adah menyatakan kenyataan seperti ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana pengriayahan ekonomi berada ditangan Negara Islam, dalam skala makro, negara Islam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan stabilitas ekonomi juga dijaga. 


Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan UU larangan praktik ribawi, penerapan standar keungan emas dan perak, dan kebijakan fisikal berbasis syariah. Dengan stabilnya iklim usaha, maka produksi berjalan baik, sehingga serapan tenaga kerja berjalan massif.


Dalam sistem Islam, laki-laki diharamkan menganggur apalagi bermalas-malasan, sehingga didalam Islam, pemerintah menjalankan strategi  turun tangan langsung untuk memastikan bahwa laki-laki yang mampu, berakal dan sudah terikat taklif hukum atasnya tidak ada yang menganggur.



Pengelolaan kekayaan sumber daya alam milik umum didalam Negara Islam akan dikelola langsung oleh negara sehingga  proyek-proyek pengelolaannya pasti akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seiringan dengan negara menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi diberbagai area.



Serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan korporasi yang bekerjasama dengan asing dan aseng. Mereka yang telah ahli dibidang pendidikan yang dikuasainya pasti akan benar-benar dimanfaatkan oleh negara dengan baik dan akan dihargai kerja kerasnya dengan penghasilan yang baik pula, yang pastinya tidak akan menzolimi rakyatnya.


Terkait akses modal, dalam sistem pemerintahan Islam melalui sistem keuangan baitulmalnya akan turun tangan langsung memberi bantuan modal tanpa riba atau bahkan hibah kepada individu usia produktif. Sehingga individu tersebut memiliki akses ke pergerakan ekonomi. Dengan keterlibatan negara secara penuh, maka Insya Allah didalam Negara Islam angka pengangguran laki-laki adalah 0%. Sungguh sempurna sekali aturan Ekonomi Islam karena berasal dari Zat Yang Maha Sempurna Allah Swt.


Sebagaimana ini pernah terjadi pada pemrintahan Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun Arrasyid, dan berlanjut pada masa-masa pemerintahan Islam setelah mereka, bahwa angka pengangguran itu nihil bahkan kas negara (baitul mal) sampai berlebih, karna mereka adalah para pemimpin yang benar-benar meneladani suri tauladan mereka hingga akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw.


“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah” (T.QS. Al-Ahzab (33): 21).


Allah Swt pasti menurunkan aturan untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh umat manusia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan segala kemaslahatan dan menyempurnakan serta untuk meniadakan mafsadat mudarat (kerusakan,keburukan) dan meminimalkannya.” Sebagaimana yang telah Allah Swt sampaikan didalam Al-Quran Surat Al-A’raf ayat 96 dan ayat-ayat lainnya.


Maka jelaslah bahwa PHK massal akan selalu terjadi pada negara yang menerapkan sistem aturan yang berbasis sekuler ala kapitalis liberal. Hanya didalam sistem yang menerapkan aturan Islam secara sempurna yang akan mampu mengatasi permasalahan PHK tersebut termasuk permaslahan-permasalahn ekonomi lainnya. Wallahu’alam bishshowab.[MO/ia]

Posting Komentar