Oleh: Noor Hidayah (Aktivis Muslimah)

Mediaoposisi.com-Di tengah kepanikan publik merespon pengumuman Corona, pemerintah dalam hal ini Polisi di Jakarta Utara menjual masker hasil sitaan dari penimbun. Kabar ini muncul di berbagai social media dan menimbulkan bermacam reaksi. Memang, masker saat ini menjadi barang langka berharga tinggi setelah wabah Corona atau COVID-19 menjalar.

Masyarakat berbondong-bondong membeli karena pemakaian barang ini dianggap dapat mencegah virus masuk ke tubuh. Namun kelangkaan ini ternyata bukan hanya karena orang-orang membeli untuk dipakai diri sendiri. Ada oknum yang sengaja membeli dalam jumlah besar, ditimbun, lalu dijual lagi saat harga semakin melambung.

Pelaku penimbunan ini  menjual kembali masker timbunannya dengan harga nyaris 10 kali lipat dari harga normal. Tersangka penimbunan ini dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mereka terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp50 miliar.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto, penjualan masker sitaan ini demi kepentingan umum yang lebih besar. Masker dijual dengan harga normal yang ditetapkan bersama Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan harga jual di pasaran.
Uang dari hasil   penjualan ini akan disita sebagai pengganti barang bukti dan akan digunakan untuk proses peradilan sebagai barang bukti. Sebagai Kapolres, Budhi mengatakan ia bertanggung jawab kepada Kapolda Metro Jaya untuk "memenuhi kebutuhan masyarakat”.
Tindakan Polisi Jakarta Utara ini lantas mengundang banyak komentar. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, hal ini bertentangan dengan Undang-undang. Kalau mau dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dengan izin pengadilan.
Sementara Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mengatakan bahwa apabila barang bukti yang dijual merupakan penyisihan barang bukti, maksudnya tidak seluruhnya dijual, maka tindakan Polres Jakarta Utara dibenarkan secara hukum. Kompolnas menyimpulkan izin pengadilan memang tak dibutuhkan karena yang menjual adalah pemiliknya sendiri, dengan diawasi ketat oleh polisi.
Penjualan dilakukan di Polres Metro Jakarta Utara. Senada dengan Bekto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan tindakan polisi menjual masker hasil sitaan itu diperbolehkan. Asal uang hasil penjualan tidak dimakan sendiri dan bisa dikembalikan ke negara atau dikembalikan dari mana masker tersebut disita. Dia menjelaskan, tindakan polisi menjual barang yang disita harus dilihat motifnya. 
Tak hanya di Jakarta Utara, kasus penimbunan masker ini meluas ke daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, di mana Polisi juga menemukan ribuan masker hasil timbunan.
Penimbunan masker dan penjualan masker sitaan ini merupakan salah satu fenomena gambaran bagaimana Pemerintah menyikapi kasus Corona. Alih-alih menyediakan suplai barang guna mencegah penyebaran virus, Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang dapat  menghentikan sumber kepanikan masyarakat.
Semestinya Pemerintah menanamkan keyakinan publik bahwa pihaknya melakukan langkah antisipasi yang maksimal dengan mengedepankan keselamatan rakyat dibanding kepentingan lainnya. Yang ada justru Pemerintah Indonesia nampak gencar menarik wisatawan asing untuk berlibur ke Indonesia.
Tujuannya untuk menyelamatkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat keputusan penghentian sementara penerbangan dari dan ke Cina. Presiden Jokowi menekankan, bahwa upaya itu semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, sambil Pemerintah akan tetap waspada menghadapi penyebaran virus Corona. 
Pemerintah Cina sendiri sudah megumumkan larangan tersebut sejak 28 Januari 2020. Sedangkan Indonesia menerapkan pelarangan penerbangan alias travel ban sejak 5 Februari 2020. Berdasarkan data DJBC Kementerian Keuangan, penumpang asal Cina yang berkunjung ke Indonesia pasca pelarangan penerbangan yang diumumkan pemerintah Indonesia totalnya ada 881 orang. Masih berdasarkan data DJBC Kementerian Keuangan, jumlah terbesar penumpang Cina ke Indonesia terjadi pada saat perayaan imlek yakni ada 7.792 orang. Angka tersebut turun drastis menjadi 3.645 orang di akhir Januari 2020 dan sebenarnya terus menurun hingga saat ini.

Namun, Pemerintah sendiri sebenarnya masih menginginkan tenaga kerja asing asal Cina bisa segera kembali ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan terhambatnya arus balik TKA Cina di Indonesia yang pulang saat imlek memberi dampak negatif ke perekonomian.
Luhut berdalih tidak ada larangan WHO bagi orang dari Cina yang ingin datang ke Indonesia kecuali Wuhan provinsi Hubei yang menjadi pusat wabah itu. Luhut menegaskan ada sejumlah proyek di Indonesia yang saat ini bergantung pada tenaga kerja asing asal Cina seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga aktivitas produksi di Morowali, Sulawesi Tengah.
Hal ini juga mencakup proyek PT Vale Indonesia yang seharusnya sudah bisa jalan beberapa bulan ini tetapi terpaksa tertunda. Mengejutkan lagi, pada 15 Maret 2020 lalu puluhan warga Negara Cina berhasil mendarat di bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka adalah calon TKA yang akan bekerja di Indonesia.
Beginilah watak rezim korporatokrasi, yang lebih berorientasi keuntungan dibanding kemaslahatan rakyat. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem korporatokrasi. Indikatornya adalah proses tata kelola negara sampai sekarang ini lebih banyak dan semakin banyak ditentukan oleh peran-peran “private sector”, kelompok atau kekuatan bisnis.
Kekuatan bisnis yang memerlukan mitra dari kekuatan politik. Busyro mengatakan biasanya mereka–para penguasa korporasi itu–akan melalui proses pendekatan kekuasaan ke negara dan politik, dari pusat bahkan ke daerah (muslimahnews.com). Maka tak heran jika fenomena masuknya wisatawan dan pekerja Cina terus terjadi. 
Sangat jauh berbeda dengan Islam, dimana pemerintah menjalankan fungsi sebagai pemelihara urusan dan pelindung masyarakat secara maksimal. Jika terjadi wabah virus seperti saat ini, Pemerintah akan mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat dibanding kepentingan ekonomi dll. Berbagai upaya antisipasi dan penyembuhan akan dilakukan.
Pemerintah akan memastikan suplai kebutuhan vital di masyarakat tercukupi, termasuk masker, hand sanitizer, maupun alat kesehatan pribadi yang bisa saja diberikan secara cuma-cuma tanpa mengambil untung. Praktik penimbunan dilarang keras pada barang apa pun, baik sembako, masker, hand sanitizer, dll. Jika terbukti melanggar, pelaku akan diberi sanksi.
Sudah saatnya untuk mengganti rezim korporatokrasi saat ini dengan sistem Islam, yang akan menaungi seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Sistem Islam terbukti selama berabad-abad mampu menciptakan kesejahteraan dan menempatkan manusia pada derajatnya sebagai makhluk mulia. [Mo.db]

Posting Komentar