Oleh : Khusnul Aini


Mediaoposisi.com-Virus corona telah mewabah di indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif corona. Tercatat sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 menurut juru bicara pemerintahan khusus corona Achmad Yurianto jumalah pasien yang dinyatakan positif corona  mencapai 227 orang, termasuk diantaranya meninggal 19 orang dan sembuh 11 orang.


Diketahui penularan virus ini terjadi begitu cepat, dan berpotensi menyebabkan kematian karena langsung menyerang paru-paru sehingga mengakibatkan sesorang kesulitan bernafas dan berujung kematian. 



Maka salah langkah dalam mengambil kebijakan  menangani virus ini akan sangat berbahaya, bisa jadi akan memakan banyak korban. Maka diperlukan perhatian yang serius guna mengatasi wabah corona ini, agar jangan sampai berjatuhan banyak korban sebagaimana yang terjadi di negara lainnya seperti China dan Italia. Pemerintah indonesia harus segera tanggap agar tidak terjadi hal serupa.


Namun sayangnya pemerintah indonesia bersikap begitu pongah terhadap corona. Terlihat dari pernyataan pejabat negara yang sebelumnya menyatakan bahwa ”penyakit ini bisa sembuh sendiri” sebagaimana yang di katakan Menkes Terawan, kemudian guyonan Menhub Budi Karya Sumadi "indonesia kebal corona". Bahkan sebelumnya pemerintah berencana membayar influencer untuk menarik wisatawan mancanegara agar masuk ke indonesia dengan dalih ekonomi negara.


Padahal WHO sudah mewanti-wanti agar jangan menyepelehkan wabah ini, bahkan sampai Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Maret 2020 yang menghimbau agar indonesia meningkatkan  mekanisme tanggap darurat dan mendeklarasikan darurat nasional mengahadapi wabah ini. Barulah kemudian presiden Jokowi memutuskan corana sebagai bencana nasional.


Sudah 19 nyawa yang melayang, pemerintah masih terlihat gagap kelimpungan. Belum siap menghadapi penyebaran virus yang meningkat pesat. Bila saja pemerintah lebih tanggap dari awal dan serius dalam mencegah serta bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi. Maka penyebaran virus corona bisa diminimalisir dan pemerintah sudah ada persiapan mengahadapinya sehingga tidak gelagapan dan mengakibatkan makan banyak korban. 


Ternyata faktor kondisi ekonomi negara dianggap lebih penting oleh pemerintah dari pada nyawa rakyatnya. Lalu apalah arti pemerintahan tanpa ada rakyat?, bukankah mereka dipilih oleh rakyat untuk mengurusi urusan rakyat?. Tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan serta nasib rakyatnya. Lalu untuk siapa sebenarnya mereka ada dan bekerja bila bukan untuk rakyat?


Inilah wajah asli negeri korporatokrasi. Negeri penganut dan pengampu sistem kapitalis, menilai dan mempertimbangkan sebuah kebijakan sekadar berorientasi pada kapital. Nyawa rakyat urusan nomor sekian yang penting ekonomi tetap berjalan. Memang ekonomi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pemerintahan, namun tidak juga harus mengabaikan nyawa rakyatnya. 



Maka  tampaklah jelas bagaimana watak asli penguasa saat ini. Lambannya gerak pemerintah menegaskan ketidak seriusan dalam menyelesaikan problem bencana corona yang melanda Indonesia. Yang artinya pemerintah terkesan acuh pada nasib rakyatnya. Haruskah menunggu berjatuhan banyak korban agar pemerintah berbenah dan bertindak dengan benar?


Sekaranglah saatnyaa pemerintah bertindak tegas. Menutup seluruh akses penerbangan dari mancanegara, melarang setiap turis untuk datang ke indonesia. Serta menyiapkan pengobatan dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran corona agar jangan sampai membesar dan memakan banyak korban. Tidak sekedar hitung utung rugi tapi memprioritaskan nasib nyawa seluruh rakyat negeri.


Bila melihat realita penguasa saat ini rasanya rindu dengan pemimpin yang mencintai rakyatnya, memprioritaskan urusan rakyatnya lebih dari kepentingannya. Pemimpin yang benar-benar memikirkan dan mengurusi segala kebutuhan rakyatnya, memastikan kesejahteraan, sandang, pangan, papan maupun kebutuhan komunalnya yakni keamanan,kesehatan serta pendidikan. 



Diberikan kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang status sosial, ras maupun agamanya. Semua memperoleh hak yang sama.


Berbeda 180° dengan upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, masih begitu lamban dan enggan untuk melakukan lockdown, dilema dengan akibat  kerugian ekonomi yang akan dicapai apabila melakukan lockdown. Padahal ketika kebijakan tersebut tidak diambil pemerintah tetap  merugi, apabila banyak rakyat yang terinveksi, maka keadaan akan menjadi semakin parah dan kerugian yang akan dicapai pun semakin banyak.



Sedangkan Khalifah dalam sistem pemerintahan islam akan segera melakukan lockdown sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab ketika menghadapi wabah thaun. Tentu lockdown yang diberlakukan berbeda dengan saat ini di mana  pemerintah  menerapkan sistem kapitalisme, yang tidak memberikan jaminan terhadap kesejahtetaan rakyat berupa sandang,pangan,maupun papan. 


Khalifah tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena tugasnya adalah memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, maka semua kebutuhan sudah dipersiapkan sehingga rakyat tidak akan khawatir dan panik ketika kebijakan lockdown diberlakukan.


Dalam kondisi wabah seperti ini tentu khalifah akan bergerak cepat, mengupayakan segala hal untuk menyematkan nyawa rakyatnya. 


Tidak perduli berapa besar rupiah yang akan digelontorkannya atau kerugian yang didaptkan, prioritas utama tetap nasib dan nyawa rakyatnya. Sayangnya pemimpin itu hanya ada dalam sistem yang menerepkan islam sebagai aturan seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam ekonomi, politik dan pemerintahan.[MO/ia]



Wallahu a'lam bis showab






Posting Komentar