Oleh : Mu’jizatin Fadiana
(Dosen dan Pengamat Pendidikan Tinggal di Tuban Jatim


Mediaoposisi.com-Beijing Platform for Action (BPFA) adalah kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations Againts Women) pada tahun 1995 di Beijing. 


Pada konferensi dunia tentang perempuan yang dilaksanakan tanggal 4 hingga 15 September 1995 di Beijing, seluruh negara-negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi BPFA, menjadikannya sebagai resolusi sekaligus janji diri untuk perjalanan 25 tahun mendatang. 


BPFA menghasilkan 12 bidang kritis yang harus menjadi perhatian bagi negara anggota sekaligus melaporkan perkembangan masing-masing bidang setiap 5 tahun. Salah satu bidang kritis tersebut adalah tentang perempuan dalam pendidikan dan pelatihan.


Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara anggota lain yang juga menyepakati BPFA, wajib membuat review implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun. 


Baca Juga: India Berani Lockdown, Bagaimana Indonesia?

Pada 30 September 2019, Komnas Perempuan telah memberikan laporan independen kepada PBB tentang analisis capaian dan tantangan sejak 2015, kemajuan yang sudah dicapai sejak tahun 2014 terkait 12 bidang kritis, serta emerging priorities yang sudah diintegrasikan dalam analisa 12 bidang kritis tersebut. Diantaranya adalah laporan serta evaluasi di bidang keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. 


Secara garis besar, mereka melaporkan bahwa selama lima tahun ini, perempuan di Indonesia sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminasi dalam akseptabilitas di bidang pendidikan. Sehingga sebagian perempuan merasa tidak mendapatkan haknya dan pada akhirnya mereka menuntut adanya penyetaraan hak perempuan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. 


Kondisi di Indonesia tidak jauh beda dengan kondisi di dunia, sebagaimana dilansir Satuharapan.com bahwa UNICEF, UN Women (Entitas PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) dan Plan Indonesia pada Rabu (4/3) telah mengeluarkan sebuah laporan bahwa kekerasan terhadap wanita dan anak anak perempuan masih banyak terjadi di banyak wilayah di seluruh dunia, meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan selama 25 tahun terakhir. 


Dalam laporan tersebut juga dipaparkan bahwa jumlah anak perempuan yang putus sekolah turun 79 juta orang dalam dua dekade terakhir Kemajuan global dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah di tingkat dasar mengalami stagnasi, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki sejak tahun 2007.


Baca Juga: Pemimpin Negara, Bermental Rakyat

Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan, UNICEF, UN Women dan Plan Indonesia dapat ditarik benang merah bahwa mereka menilai  bahwa pelaksanaan BPFA belum maksimal. Setelah 25 tahun berjalan sejak tahun 1995 progresnya lambat dan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga  mereka marah  karena belum tercapai adanya kesetaraan gender. 


Bahkan ketimpangan kekayaan, kekuasaan dan sumber daya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mereka akan lebih keras lagi menyuarakan pemberian HAM dan kebebasan pada perempuan.


Benarkah masalah-masalah yang dialami oleh perempuan dalam bidang pendidikan disebabkan tidak adanya kesetaraan gender? Ide kesetaraan gender lahir sejak abad 18 seiring dengan kemunculan kapitalisme. Hampir tiga abad mereka berjuang untuk menuntut kesamaan hak dengan kaum laki-laki. 


Sejatinya apa yang mereka tuntut adalah angan kosong yang tidak pernah terwujud. Karena apa yang mereka perjuangkan bukanlah jalan untuk memuliakan dan mensejahterakan kaum perempuan melainkan lahir dari adanya penindasan yang dialami oleh kaum perempuan akibat tatanan dari sistem kapitalisme. Intinya adalah mereka memberontak terhadap tatanan masyarakat yang mereka anggap bersifat patriarki.


Ide kesetaraan gender lahir dari sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme kebahagiaan dimaknai sebagai perolehan materi sebanyak-banyaknya, sehingga manusia dinilai akan mempunyai nilai manfaat dan dianggap bahagia, bila ia telah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Cara pandang inilah yang digunakan oleh kapitalis dalam memandang pentingnya pendidikan dan pelatihan. Mereka memandang pendidikan dan pelatihan adalah dalam rangka untuk mendapatkan ‘imbalan’ materi sebanyak-banyaknya.


Mereka akan mengatakan sebuah keberhasilan dalam pendidikan, ketika seseorang telah selesai mengenyam pendidikan kemudian mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai kesia-siaan atau ketidakberhasilan dalam pendidikan, apabila setamat dari lembaga pendidikan seseorang hanya menjadi ibu rumahtangga yang hari-harinya dihabiskan untuk urusan dapur, sumur dan kasur. 


Sehingga stigma ‘sayang sekali, seorang sarjana hanya sebagai ibu rumahtangga’ sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Selain perspektif perolehan materi, pegiat kesetaraan gender juga beranggapan bahwa perempuan dianggap berhasil dalam pendidikan, bila mendapatkan akses yang sama seperti laki-laki. Baik akses selama proses pendidikan maupun akses setelah lulus dari pendidikan.


Baca Juga: Pemimpin Negara, Bermental Rakyat

Begitu juga dalam bidang pelatihan. Berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan dan dan didanai oleh pegiat ide kesetaraan gender tujuannya tidak lain adalah untuk pemberdayaan kaum perempuan. Berdaya dalam perspektif kapitalis adalah mandiri secara ekonomi dengan mengurangi secara pelan-pelan peran utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumahtangga. 


Lagi-lagi materialisme yang menjadi jiwa dalam penyelenggaraan pelatihan. Perempuan dinilai tidak berdaya guna manakala tidak menghasilkan materi bagi diri dan keluarganya dan hanya mengantungkan hidupnya dari nafkah suami.


Sejatinya kesetaraan gender hanyalah angan kosong. Kesetaraan gender mustahil dapat diwujudkan karena bertentangan dengan kodrat manusia. Secara fitrah, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT tidak sama. Masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan kodratnya. Memaksakan perempuan menjalani tugas laki-laki (seperti mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam hierarki pemerintahan) akan memberikan beban ganda kepada perempuan. 



Beban ganda yang dirasakan oleh perempuan akan memperberat hidupnya dan akan memberikan dampak buruk bagi anak-anaknya. Akibatnya anak-anak akan tumbuh tanpa bimbingan ibunya dan berpotensi melakukan berbagai kenakalan dan penyimpangan.



Cara pandang kapitalisme –yang sarat materialisme- dalam memandang pendidikan dan pelatihan dapat mengikis motivasi perempuan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Perempuan merasa tidak termotivasi karena ilmu dan ketrampilan yang dimiliki dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sia-sia manakala tidak ada rupiah yang dihasilkan. 


Berbeda halnya dengan islam. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Islam menghargai orang-oarang yang berilmu dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, melebihi penghargaan berupa rupiah dan materi apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Mujadilah ayat 11. Allah SWT berfirman yang artinya; “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.“ 


Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah SWT mengangkat derajat orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Bila keutamaan dari orang-orang berilmu adalah kedudukan mulia di dunia dan pahala di akhirat kelak, siapakah kiranya yang tidak ingin mengejar keutamaan tersebut?


Kemajuan pendidikan dalam sistem islam bukan angan kosong. Perempuan dalam naungan khilafah Islam yang menerapkan sistem Pendidikan Islam mendapatkan peluang mengenyam pendidikan sebesar besarnya hingga menjadi barisan ulama yang ahli di bidang tsaqofah Islam ataupun di bidang ilmu pengetahuan. 


Mereka pun memberi kontribusi untuk kemashlahatan umat dan negara dengan ilmu yang dimiliki. Mariam Al-Ijilya adalah salah satu contohnya. Seorang ilmuwan yang telah merancang astrolabe yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi matahari dan planet-planet serta untuk navigasi. Rancangannya sangat inovatif sehingga ia dipekerjakan oleh penguasa kota tempatnya tinggal. Dan masih banyak lagi perempuan berpendidikan tinggi yang dibesarkan dalam sistem islam.



Dorongan penegakan hukum-hukum dan sistem Islam di bawah Khilafah yang mendorong warga - laki-laki dan perempuan - untuk mempelajari Islam dan dunia di sekitar mereka, serta unggul dalam setiap bidang kehidupan demi kepentingan masyarakat dan umat manusia. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar Khilafahlah yang mewajibkan negara ini untuk memberikan kepentingan besar dan nilai tinggi pendidikan kepada perempuan yang layak diperolehnya, memanfaatkan potensi perempuan dan memastikan aspirasi pendidikan mereka terpenuhi.



Negara Islam akan berusaha untuk memberantas buta huruf perempuan dan menjamin impian pendidikan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Negara akan mendorong mereka untuk memasuki studi yang lebih tinggi dan memfasilitasi mereka dalam spesialisasi dalam berbagai bidang, termasuk disiplin Islam, kedokteran, sains, bahasa, dan teknik, memanfaatkan pemikiran dan keterampilan mereka untuk mengangkat masyarakat serta memberikan manfaat kepada mereka. 


Selain itu, negara juga akan berusaha untuk menghilangkan sikap-sikap tradisional atau hambatan budaya yang merendahkan pendidikan perempuan atau mencegah perempuan mengejar hak-hak pendidikan mereka. Hanya dengan menerapkan Sistem Allah di bawah naungan Khilafah visi kemajuan pendidikan perempuan akan tercapai, bukan dalam angan kosong kesetaraan gender.[MO/ia] 


Wallahu’a’lam


Posting Komentar