Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Satu persatu yang kritis dikikis habis atas nama hukum oleh penguasa rezim yang dzalim dan anti Islam dalam negara kekuasaan. Kebebasan dalam sistem demokrasi bukan untuk yang kritis menyuarakan kebenaran tapi untuk yang berfikir nyeleneh dan berperilaku menyimpang.



Yang kritis diancam karena dianggap menganggu kepentingan penguasa rezim karena mereka yang kritis bisa membangun kesadaran umat yang selama ini menjadi korban dan tumbal dari sistem rusak dan tidak manusiawi.


Tentu kita masih ingat seorang mahasiswa kritis, Hikma Singgala, dikeluarkan dari kampusnya IAIN Kendari, Rabu 4 September 2019 oleh Rektor yang diktator karena menyuarakan kebenaran Islam kaffah sebagai solusi fundamental untuk seluruh masalah kehidupan. Pengacara Hikma dari LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, mengatakan kliennya dikeluarkan karena dituding berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme. 



Dia menerima dua surat sekaligus yaitu surat dari Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa nomor: 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari dan Surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 Tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari.


Untuk memperoleh keadilan dari keputusan sewenang-wenang oleh rektor IAIN Kendari, dia mengajukan tuntutan ke PTUN Kendari. Tapi, bisa dipastikan hukum tidak berpihak pada rakyat biasa yang kritis, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari memutuskan menolak seluruh gugatan Hikma Sanggala, terhadap Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Prof. Faizah Binti Awad.



Hikmah singgala tidak sendiri menjadi korban dari rezim yang dzalim dan anti Islam. Banyak tokoh Islam yang terjerat hukum dan dipidana hanya karena mereka kritis dan menyampaikan kebenaran Islam.  


Ahmad Khozinuddin sangat kritis dengan kebijakan rezim yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan gaya penulisan blak-blakan tanpa basa-basi terkadang membuat penguasa rezim sakit hati karena  kebobrokan sistem dan rezim dibongkar dan solusi islam ditawarkan sebagai solusi fundamental.



MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengkonfirmasi kabar ditangkapnya Ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinudin. Hal tersebut disampikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareksrim Polri, Kombes Golkar Pangarso Rahardjo.



Yang kritis harusnya dipertankan agar Rezim tidak salah jalan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pemikiran yang nyleneh dan menistakan agama yang harusnya dikikis habis, tapi malah dipertahankan. Pernyataan kontroversi yang menganggap agama musuh besar pancasila dibiarkan dan tidak tersentuh hukum. Penistaan pada rasullulah dan simbol pemersatu umat Islam juga tidak ada tindakan hukum. 


Namun saat penguasa sakit hati dan merasa terhina dianggap melanggar hukum dengan pasal ujaran kebencian. Sungguh negara hukum bergeser menjadi negara kekuasaan dengan menjadikan hukum sebagai alat penguasa untuk mengancam dan memenjarakan siapa saja yang berseberangan dengan kepentingan politik penguasa rezim.


Mereka yang berperilaku menyimpang dipertahankan dan dibiarkan dengan penyimpangannya. LGBT dibiarkan unjuk gigi tanpa ada hukum yang melarangnya. Perzinaan dihalalkan selama itu dilakukan suka sama suka. Sementara mereka yang kritis menyuarakan kebenaran dan melawan kedzaliman dan penyimpangan dimusuhi dan diancam agar tidak lagi menyuarakan pemikiran kritisnya.


Mereka yang kritis dan menyuarakan kebenaran adalah mereka yang menginginkan perubahan hakiki. Ganti kepemimpinan dalam sistem demokrasi hanyalah pergantian rezim yang berkuasa tapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. 


Bahkan sering malah lebih buruk. Tidak ada satupun rezim yang berpihak pada rakyat. Rakyat selalu menjadi tumbal kekuasaan dalam sistem demokrasi. Orang-orang kritislah yang mengawal penguasa rezim agar tidak sewenang-sewenang dalam mengambil kebijakan yang membebani kehidupan rakyat.


Inilah rusaknya sistem demokrasi yang tidak membiarkan pemikiran kritis, yang menunjukkan kebobrokan dari sistem demokrasi, tumbuh. Oleh karena itu jika ingin perubahan hakiki harus berfikir mendasar dengan melakukan perubahan dengan Islam. Perubahan tidak akan terjadi dengan hanya pergantian kepemimpinan saja karena biang masalah adalah pada sistem yang salah. 



Hanya sistem Islam yang sangat menghormati pemikiran kritis yang akan mengawal setiap keputusan dan kebijakan penguasa agar sesuai dengan syariat Allah. Pemikiran kritis adalah bentuk rasa cinta rakyat pada pemimpinnya karena mereka tidak ingin pemimpinnya salah jalan dalam mengambil keputusan.



Oleh karena itu pemimpin dalam sistem Islam sangat berterima kasih dan menghormati rakyatnya yang kritis, bukan malah memusuhi dan menghabisi yang kritis karena dianggap biang masalah yang bisa menggoyang kekuasaan rezim yang sedang berkuasa dalam sistem demokrasi. Kekuasaan adalah bukan tujuan dalam Islam, tapi amanah yang harus dijaga agar bisa menerapkan syariat Islam secara kaffah. 



Rakyat yang kritis dengan hujah yang kuat dari dalil hukum Islam sangatlah diharapkan dan dijadikan teman dekat sehinga pemimpin bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar.[MO/ia]

Posting Komentar