Oleh : Nelly, M.Pd
(Penulis, Aktifis Peduli Negeri, Pemerhati Masalah Politik, Sosial Kemasyarakatan)

Mediaoposisi.com- Beberapa bulan terakhir kita rasakan bersama kondisi perekonomian masyarakat semakin sulit, bagaimana tidak pengangguran semakin banyak dimana sulitnya mencari lapangan kerja ditambah lagi iuran BPJS dinaikkan, beberapa subsidi di cabut oleh pemerintah, belum lagi harga kebutuhan sehari-hari yang terus merangkak naik ini semakin menambah beban berat masyarakat.

Anehnya, Pemerintah berulang menyatakan sikap optimis, katanya ekonomi Indonesia makin membaik, bahkan pemerintah mengklaim angka kemiskinan justru menurun. Dikutip dari laman detik.news, Angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari lalu telah mencapai angka 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. 

Klaim dari pemerintah inipun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, menurut Ekonom senior Rizal Ramli soal kemiskinan, BPS mungkin benar angka kemiskinan turun. Tetapi definisi kemiskinan yang dipakai kurang dari Rp 15 ribu per hari, hanya sekitar Rp 13.000,"  ujar dia, perhitungan itu belum bisa merepresentasikan kondisi riil saat ini.

"Coba kita pikir, dengan biaya Rp 13.000 itu kayak masih belum cukup untuk biaya transportasi, listrik, dan macam-macam," papar dia. Bayangkan, setiap orang dengan pengeluaran kurang dari Rp 15 ribu rupiah perhari, misalnya, dianggap telah sejahtera, mereka dianggap bukan orang miskin.

Padahal jelas, dengan uang misalnya Rp 15 ribu perhari, orang hanya bisa makan sekali sehari. Itu pun alakadarnya. Lagi pula, kita hidup tidak cuma butuh makanan,a palagi cuma sekali sehari. Manusia hidup juga butuh pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, biaya transportasi, dan lainnya yang semuanya itu tidak gratis di negeri ini.

Faktanya, jumlah penduduk miskin di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Terlihat sedikit di luar, tapi kenyataanya lebih besar lagi. Jika ditelaah saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa.

Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral.

Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka. Akibat lanjutannya, menurut laporan LIPI 2019, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Diperkirakan satu persen orang kaya di Tanah Air menguasai 50 persen total kekayaan nasional.

Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Maka dari itu sudah saatnya kita melihat bagaimana Islam begitu indahnya dalam mengentaskan kemiskinan secara massal sebagaimana sejarah yang di contohkan Rasulullah dan para Khalifah sesudah beliau.

Standar Kemiskinan dalam Islam

Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Ada beberapa cara dalam Islam Mengentaskan Kemiskinan, Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233). 

Dalam Islam, jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT. Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.

Rasulullah Saw. bersabda:” Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar. Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. 

Rasulullah Saw. sudah mencontohkan saat beliau menjadi kepala negara di Madinah, beliau menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada namanya ahlus-shuffah, mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Contoh lain saat menjadi Khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga telah membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang. Kemudian pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma. 

Inilah beberapa contoh saat sistem negara warisan Nabi itu diterapkan kita akan dapatkan betapa peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jika kita menginginkan hal yang sama maka sudah seharusnya kita mengikuti bagaimana Rasulullah mencontohkan penerapan Islam Kaaffah dalam bernegara. [MO/ra]

Posting Komentar