Oleh: Wiwik Fauziah

Mediaoposisi.com-Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. (detikcom, Jakarta 25/1/2020)

Sungguh penyataan Tuan Menteri mengiris ulu hati, sedih mendengar nyanyian ini, karena kenyataannya saudara-saudara kita yang jadi honorer itu telah turut bekerja untuk negeri ini, sebagai guru, pelayan publik, bidan, dan banyak lagi yang memulai karir sebagai tenaga honorer.

Mereka telah bekerja dengan baik meskipun dengan bayaran seadanya. Coba apa bedanya cara mengajar guru honor dengan guru ASN?  Apa bedanya pekerja honorer dengan ASN? Pasti yang beda cuman “status” dan “gaji”, bahkan honorer lebih keras berjuangnya karena harapan untuk direkrut sebagai ASN.

Sebanyak 1.800 guru honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terancam nasibnya, bahkan berada di ujung tanduk. Hal tersebut terkait akan dihapuskannya tenaga honorer di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah pusat. (Kabar Banten, 24/1/2020)
Honorer mau dihapuskan. Staf khusus dengan gaji puluhan juta diperbanyak. Logika macam apa ini?

Di negeri Via Vallen (pinjam istilah DI’s Way eyang Dahlan Iskan) semuanya serba terbalik. Guru Honorer katanya menjadi beban pemerintah, padahal di sekolah-sekolah negeri mereka bekerja dengan sungguh sunguh  bahkan dengan gaji yang bukan saja  kurang memadai akan tetapi "Kurang Layak" bahkan "Tidak Manusiawi"

Semakin banyak bukti, pemerintah tidak bermental melayani dan bertanggung jawab pada rakyat. Tapi malah menganggap rakyat sebagai beban, padahal rakyat sudah tulus mengabdi pada negara. Apakah peran pemerintah terhadap rakyat itu seperti “tuan” pada “budaknya". Tuan yang bermental kapitalis, yang menghitung untung rugi dari setiap aktivitas budaknya, sehingga menganggapnya sebagai beban anggaran, saat dihitung bahwa tenaganya bisa diganti robot dengan biaya lebih ringan. Mungkin kalo bisa diganti robot, tidak perlu ada pegawai negara. Agar ‘beban’ negara lebih ringan? Sungguh zalim!

Rezim ini nyata tak peduli dengan rakyat kecil. Sejak merdeka sampai detik inipun, pemerintah tugasnya adalah mensejahterakan rakyat. Sekarang mah aneh, subsidi tuk rakyat dialihkan ke pejabat, parpol, konglomerat, staf ahli khusus. Solusinya, ....Tenaga honorer dihapus karean jadi beban pemerintah. Hasil revisi mental apa ini Bambang? Jika demikian, di mana letak apresiasi pemerintah terhadap nasib guru honorer? Guru honorer seperti dieksploitasi, padahal banyak dari mereka telah mengajar dan mendidik belasan bahkan puluhan tahun.

Akankah kesejahteraan dapat diraih dengan terus menerapkan sistem hari ini? Ataukah harus diganti dengan sistem yang mampu menyelesaikan permasalahan hari ini?

Falsafah islam memandang tugas awal yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah mencari dan menseleksi calon pegawai guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Rekrutmen pegawai merupakan aktivitas kunci untuk menentukan jalanya sebuah negara. Maka, para pemimpin harus selektif dalam memilih calon pegawai, mereka adalah orang yang berkompeten dibidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah).

Rekrutmen pegawai Negara dalam Islam tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai Negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil Negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yg mencukupi. Semua digaji dengan akad ijarah (ijarah al-‘amal) yaitu pengambilan tenaga pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang nantinya pihak yang membutuhkan (negara) harus memberikan upah / gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan, yang diatur dan dianggarkan dari Baitul Mal (yaitu dari bagian fai dan kharaj, pemilikan umum, dan zakat). Demikian pula biro-biro ini dibiayai dari harta pemilikan umum yang dikuasai negara dan juga dari pendapatan zakat.[MO/sr]

Posting Komentar