Oleh: Yuyun Pamungkasari

Mediaoposisi.com- Baru- baru ini Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" (30/1). Hasil riset menyatakan 115 juta masyarakat Indonesia rentan miskin dengan tingkat kemiskinan di Indonesia di bawah 10% dari total penduduk. Rerata pertumbuhan ekonominya diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diperkirakan tumbuh enam kali lipat menjadi hampir US$ 4 ribu. Namun, 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Alhasil, mereka rentan kembali miskin. Dikutip dari katadata.co.id

Padahal sebelumnya, pada 15 Januari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan nasional September 2019 lalu telah mencapai 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% dan menjadi 12,60% untuk daerah perdesaan. 

Perbedaan ini menuai komentar dari beberapa pihak. Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai informasi dari Bank Dunia tidak mengejutkan. Pasalnya, klaim menurunkan jumlah penduduk miskin oleh pemerintah memang harus dikritisi. Menurut Piter, turunnya jumlah penduduk miskin utamanya hanya pergeseran dari miskin menjadi rentan miskin.

Artinya bila terjadi shock ekonomi, penduduk rentan miskin ini akan kembali miskin. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati juga memaparkan bahwa kaum rentan miskin berpotensi langsung 'goyang' jika ada perubahan harga kebutuhan dari mulai BBM, listrik hingga kebutuhan pokok. Dikutip dari CNN INDONESIA

Salah satu kegagalan sistem demokrasi-Kapitalis yang diterapkan hari ini adalah ketidakmampuan memonitor secara pasti kesejahteraan masyarakat. Rilis angka kemiskinan oleh suatu lembaga tak lebih dari sekedar spekulasi terhadap jumlah kemiskinan. Bagaimana tidak? Dari sisi parameter kesejahteraan yang digunakan, masih berubah-ubah dengan ukuran $2/hari, atau $1/hari, serta kerja yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan sampel, tidak menyajikan gambaran riil kesejahteraan masyarakat.

Maka tak heran jika penilaian lembaga pemeringkatan untuk menghitung tingkat kemiskinan, bisa berbeda- beda. Selanjutnya akan mengantarkan pada  perdebatan yang tidak kunjung selesai, apakah masyarakat hari ini berkurang kemiskinannnya ataukah tidak. 

Lepas dari itu semua, memang tak bisa dipungkiri jika hingga hari ini kemiskinan masih menjadi PR besar bagi negeri sekaya dan sebesar Indonesia. Bisa dibayangkan, di negeri dengan sumberdaya laut dan perairan yang begitu luas, hutan rimba yang membentang, tanah yang demikian subur, sumber daya tambang yang depositnya begitu besar dan beraneka ragam, maupun kekayaan hayati baik hewan maupun tumbuhan yang begitu luar biasa, ternyata kemiskinan masih menjadi soal utama. Bahkan kasus-kasus semacam gizi buruk, anak terlantar, anak jalanan dan berbagai kasus lain yang lekat dengan kemiskinan masih terus bermunculan. Seolah tak mau hengkang dari negeri sekaya dan sebesar Indonesia.

Hingga Maret 2018 tercatat masih ada 37,2% balita Indonesia yang dinyatakan mengalami gizi buruk kronis alias stunting (beritasatu.com). Meski sering diklaim bahwa tidak semua kasus gizi buruk terjadi akibat kemiskinan melainkan juga akibat rendahnya pengetahuan orangtua tentang gizi. Namun biasanya pengetahuan orangtua yang rendah pun ujungnya terkait dengan problem kemiskinan.

Untuk kasus anak terlantar dan anak jalanan pun tak jauh beda. Meski pemerintah sejak lama mencita-citakan di 2017 Indonesia bebas dari anak jalanan dan gencar menggagas program kota layak anak sebagai program unggulan, nyatanya persoalan anak terlantar dan anak jalanan yang juga terkait isu kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak mampu dituntaskan. Ratusan ribu bahkan jutaan anak indonesia masih rentan mengalami penelantaran berikut dampak lanjutannya akibat kemiskinan yang juga sulit dituntaskan.

Dalam sistem Kapitalisme-Demokrasi, kemiskinan menjadi problematik yang tiada kunjung berakhir. Pasalnya, Demokrasi mengesahkan kekuatan konglomerat sebagai penentu kebijakan dan menciptakan orientasi sebagai Korporatokrasi. Maka tak heran bila seluruh pelayanan publik dilihat dari sudut pandang pebisnis, yaitu untung-rugi.

Sebut saja layanan kesehatan dan pendidikan yang makin memberatkan. Rakyat sakit harus membayar. Ingin sekolah tinggi juga harus membayar. Belum lagi ditambah pemenuhan kebutuhan primer yang tidak mudah didapat. Setiap saat rakyat senantiasa diberi ‘kejutan’ kenaikan tarif listrik, LPG, air, harga kebutuhan pangan, dll.

Kebijakn yang dihasilkan lebih berpihak pada kemudahan bisnis kelompok kapital. Akibatnya, rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan terperosok lebih dalam pada jurang kemiskinan. Walhasil, angka kemiskinan hakikatnya akan terus bertambah. Bahkan ditingkat paling ekstrim, Indonesia dituntut serius mengatasi kelaparan kronis yang melanda 22 juta jiwa sebagaimana laporan Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045. 

Kesalahan memilih sistem Kapitalis-Demokrasi sebagai pengatur urusan hidup kita, patut menjadi perhatian bersama. Sebab, terbukti secara kasat mata justru Demokrasi-Kapitalis lah yang menciptakan ketidaksejahteraan masyarakat. Sistem Demokrasi-Kapitalis justru memproduksi kemiskinan hingga terus bertumbuh.

Padahal negeri ini sungguh kaya dan berlimpah Sumber Daya Alam (SDA) nya. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah ladang gas hidrokarbon di Kepulauan Natuna. Cadangan gas yang ada disebut-sebut terbesar se-Asia Pasifik. Jika dirupiahkan, dari 46 tcf gas hidrokarbon tersebut  akan didapatkan enam triliun rupiah lebih. Itu artinya, tiga kali lipat APBN 2020. Belum lagi jika kita bicara potensi SDA lainnya. Sungguh, ini bukan sekedar perkara siapa yang memimpin, melainkan sistem apa yang diterapkan. 

Secara spesifik jika kita mencermati bagaimana sistem Ekonomi Kapitalisme merumuskan problem kemiskinan dan solusinya, setali tiga uang dengan kegagalan dia memonitor kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Kapitalisme tidak memastikan bagaimana tiap individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan hanya memastikan dari ukuran yang nisbi.

Seperti rata-rata konsumsi dan pengeluaran masyarakat atau mengukur dari rata-rata produksi barang yang dihasilkan. Padahal kenyataan yang ada menunjukkan daya beli tiap orang atas barang kebutuhan yang tersedia tidaklah sama bahkan banyak yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Rata-rata pendapatan di suatu wilayah juga tidak mewakili pendapatan riil tiap orang.

Ketimpangan sosial terus melebar. Barangkali, data Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse bisa sedikit memberi gambaran. Dalam rilis tersebut salah satunya disebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Sungguh, kezaliman ini tidak akan berakhir hingga sistem Kapitalisme tidak lagi diterapkan. 

Dengan kata lain, kondisi hari ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan. 
Kondisi ini tentu berbeda secara diametral dengan Islam. Sebagai din yang berasal dari Allah, Islam memiliki seperangkat aturan yang jika diterapkan akan mampu menjamin kesejahteraan bagi semua. Rahmatan lil ‘alamin.

Sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum semacam kekayaan alam yang jumlahnya tidak terbatas, diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang justru terjadi pada sistem kapitalisme. Kenapa demikian? Karena Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber hukum memang telah menetapkannya sebagai milik umum.

Dan adapun negara, diperintakan oleh Syari’at Islam untuk mengelolanya dan digunakan hasilnya untuk modal menyejahterakan rakyat, khususnya melalui jaminan pemenuhan hak kolektif rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lain sehingga tercipta lingkungan hidup yang layak dan kondusif, dan lain-lain.

Dari sini saja kita bisa melihat betapa negara dalam sistem Islam akan punya sumber pemasukan keuangan yang sangat banyak. Terlebih, bukan kebetulan jika Allah menakdirkan seluruh wilayah negeri Muslim memiliki berbagai sumber kekayaan yang melimpah yang dibutuhkan oleh penduduknya. Belum lagi sumber kekayaan milik umum yang berupa padang gembalaan dan perairan yang potensi pengembangannya juga sungguh luar biasa.

Seluruh ketentuan ini kemudian ditopang dengan aturan-aturan lain yang wajib diterapkan oleh negara. Termasuk penegakan hukum terkait mekanisme penafkahan yang menjadi gerbang awal jaminan kesejahteraan dilevel individu per individu. Negara, akan menjamin tiap ayah atau para wali mendapatkan pekerjaan yang layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk menafkahi keluarga yang ditanggungnya.

Negara akan menerapkan sanksi tegas atas pelalaian hak nafkah yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus penelantaran anak sebagaimana pada kondisi sekarang. Negara akan menjamin penuh hak nafkah orang-orang yang tak memiliki ayah atau penanggungjawab nafkah, seperti anak-anak yatim, para janda, orang-orang tua dan orang-orang berkebutuhan khusus.

Inilah gambaran global bagaimana Islam menjamin kesejahteraan. Tak hanya dengan pendekatan agregat atau rata-rata sebagaimana dalam sistem sekarang, tapi melalui pendekatan orang per orang. Dan penerapan sistem ini secara konsisten, merupakan kewajiban yang melekat pada amanah kepemimpinan. Yang suatu saat akan menjadi sumber kebahagiaan atau malah menjadi sumber sesalan bagi mereka yang memegang tampuk kekuasaan atau kepemimpinan.

Wallahu a’lam bish-showab [MO/ra]

Posting Komentar