Oleh : Albayyinah Putri, ST.

Mediaoposisi.com- Pembangunan ibu kota baru akan menggandeng 3 tokoh Internasional yaitu Presiden Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), Presiden Softbank Corp Masayoshi Son dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai dewan pengarah.
Tujuannya untuk meyakinkan para investor agar mau menanamkan modalnya di proyek pemindahan ibu kota baru. Peran mereka  untuk memberikan saran dan promosi serta membangung kepercayaan dunia Internasional.
Pasalnya investasi yang dibutuhkan sangat besar, yaitu sekitar 466 trliun. Sedangkan porsi pemerintah hanya di bawah Rp 100 triliun dan sisanya akan ditutupi melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kembali mengutamakan investasi asing sebagai prioritas. 
Nantinya investasi asing di ibu kota baru akan menyasar pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional. Sementara gedung pemerintah akan tetap menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sejauh ini, sangat banyak asing berminat untuk investiasi di ibu kota baru tersebut. Tak hanya Jepang dengan Softbank-nya, namun Hongkong dan Korea juga tertarik untuk berinvestasi. 
Para pakar lingkungan menyebutkan pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan cermat atau hal tersebut dapat menjadi pelarian dari sebuah bencana ekologis hanya untuk menciptakan bencana yang lain. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh World Resource (WRI) berpendapat bahwa memindahkan ibu kota ke kota lain dapat meningkatkan dampak lingkungan dan sosial.
WRI memperkirakan bahwa pembukaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru akan menghasilkan 48 juta ton karbon dioksida yang setara dengan karbon yang dihsilkan oleh 9,3 juta pengemudi. 
Menurut penelitian Institute for Development of Economic and Finance (indef) pembangunan ibu kota baru tidak akan berdampak banyak pada ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya akan menyumbang 0,02 % terhadap ekonomi negara dengan dampak yang berumur pendek.
Padahal pemerintah menyatakan, salah satu tujuan pemindahan ibu kota baru adalah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan perekonomian di ibu kota baru, selain menghindari bencana yang sangat rentan terjadi di ibu kota saat ini seperti banjir dan penurunan permukaan tanah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dikutip dari merdeka.com menyeburkan bahwa Amerika Jepang, China juga ingin membantu mendesain ibu kota baru.
Meskipun telah diperolah pemenang sayembara desain ibu kota baru, namun masih dilihat apakah perlu diimprovisasi dengan asing dengan internasional. Meneteri Luhut juga menginformasikan ada beberapa konsultan asing yang ditugasi oleh ndonesia untuk membantu.
Dilihat dari langkah-langkahnya, pemerintah sangat mengandalkan asing dalam pembangunan ibu kota baru yang mengungkapkan semakin besarnya pengaruh asing di Indonesia. Menurut Ekonom Indef Sri Hartati, Pemerintah sudah salah arah dalam memanfaatkan investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru.
Lebih dari itu, negara dikhawatirkan lupa terhadap skala prioritas yang tengah dihadapi Indonesia saat ini seperti ancaman lay off atau PHK massal karena penurunan keegiatan ekonomi dan tekanan dari daya beli masyarakat.
Menurut Peneliti Indef Ahmad Fauzi mengingatkan agar undangan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor luar tak lalu menjadi tiket bagi pihak luar untuk menyetir kepentingan negara. Negara harus memberdayakan pekerja dalam nergeri serta menggunakan bahan baku bangunan dari perusahaan kontruksi lokal. Jika dalam klausulnya kelak tidak diatur persentase penggunaan sumber daya lokal maka sama saja artinya dengan mengundang impor di bumi Kalimantan.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengeksekusi pemindahan ibu kota baru. Menurutnya pihak investor harus untung secara ekonomi dari investasi yang dilakukan sebab jika bukan itu yang diincar, ia mencurigai aka nada motif politik. Jika keuntungan tangiable dari investasi sangat kecil tentu saja yang diharapkan adalah sesuatu yang intangible seperti informasi intelijen.
Dalam perhitungan yang dilakukannya, pemindahan ibu kota negara hanya akan menyumbang 0,1 hingga 0,2 persen dari proporsi perekonomian nasional. Fithra menilai tak banyak return atau pengembalian investasi yang didapatkan dari investasi di ibu kota baru di daerah yang menurutnya memang sepi tersebut. Dilihat dari skala dan profit investasi bahkan tak menarik minat investor dalam negeri.
Pengamat Kebijakan dan Sosiolog Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis juga menilai perencanaan pemerintah kurang matang untuk melakukan pemindahan ibu kota. Penggunaan investasi asing yang dilakukan terkesan buru-buru dan berpotensi mengancam keamanan negara.
Pasalnya dengan menggunakan investasi asing pemerintah secara tak langsung atau pun langsung akan dipaksa membuka rencana tata ruang dan desain kepada investor asing yang masuk padahal ibu kota memiliki perananan penting dalam pertahanan dan kemanan nasional. 
Dengan demikiain pendapatan dari rencana pemerintah dalam membangun ibu kota yang identik dengan smart city dan modern dalam upaya mengerek investasi perekonomian juga tak sebanding dengan ancaman dari pertahanan negara yang berpotensi melemah akibat investasi asing tersebut. 
Peradaban Islam yang pernah berjaya dalam sejarah bukanlah tanpa berbagai ancaman bencana. Setiap pembangunan di negara Islam mendahulukan kepentingan politik keamanan dan tentu saja kepentingan negara dan warga negaranya. 
Bahkan ia telah berhasil untuk bertahan selama berabad abad termasuk dari kekeringan dan banjir yang merupakan hasil dari sinergi keimanan, ketaatan pada syariat dan ketekunan dalam mempelajari snatullah. Tata ruang disesuaikan dengan ekosistem, daerah aliran sungai dijaga, begitu juga dengan hutan-hutan yang ada di hulu. 
Sebelum suatu daerah disulap menjadi kawasan pemukiman, dimodelkan dan dihtung dulu dampak lingkungannya ke depan disertai perhatian yang besar terhadap penyedian fasilitas umum yang mampu melindung rakyat dari berbagai bencana.
Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun cadangan logistik hingga melatih masyarakat selalu tanggap darurat.
Aktivitas jihad adalah cara yang efektif agar masyarakat selalu siap menghadapi situasi buruk dijelaskan oleh Prof Dr Ing Fahmi Amhar dalam tabloid media umat edisi 258.  Sedangkan sistem Demokrasi kapitalisme dengan ekonomi kapitalisme menunjukan sistem yang rapuh untuk mewujudkan kepentingan nasional. [MO/ra]

Posting Komentar