Oleh : Muhlisa
(Aktivis Remaja Muslimah)

Mediaoposisi.com-  Isu kemiskinan terus menjadi hal menarik yang ramai dibicarakan hingga saat ini. Mulai dari kebijakan yang diambil pemerintah terkait kemiskinan, hingga data kemiskinan yang ada.

Dilansir Detik.com, Jakarta - Angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari lalu telah mencapai angka 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% dan menjadi 12,60% untuk daerah perdesaan.

Sekilas terlihat berita baik, namun jika ditelaah lagi kabar seperti ini tak memberi efek terhadap apa yang terjadi di lapangan. Faktanya yang terjadi sebenarnya beban masyarakat bukan berkurang, kesejahteraan mereka pun masih ilusi dalam bayang-bayang ‘janji manis’ sang penguasa. Terlebih lagi data BPS belum mewakili kenyataan kemiskinan riil di masyarakat.
Ironis, bukankah Indonesia merupakan negeri yang kaya?
‘Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.’

Penggalan lirik lagu Kolam Susu dari Koes Plus itu menggambarkan betapa subur dan melimpahnya sumber daya alam Indonesia. Namun kata ‘tanah surga’ tak menjamin hidup rakyat menjadi sejahtera. Miris memang tatkala negeri yang berkelimpangan sumber daya alam harus merasakan pahitnya kemiskinan yang tak bisa ditangani di sistem pemerintahan yang berlaku saat ini.

Sistem negara yang berlandaskan kapitalisme hanya menguntungkan pemegang modal tertinggi bukan rakyat yang menjadi pengabdi pada negeri ini. Penguasa saat ini tak butuh rakyat, benar bukan? Mereka hanya memanfaatkan suara rakyat pada pemilihan saja setelah itu biarlah mereka menikmati indahnya kursi kekuasaan.

Harus diakui, Demokrasi dan saudaranya, Kapitalisme, akan selalu gagal menyelesaikan problem kemiskinan.  Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.  Karena paradigma kekuasaan bukan melayani masyarakat, tapi justru kekuasaan diraih dan dimanfaatkan oleh segelintir pemilik modal (pengusaha) untuk memperkaya diri.

Kemiskinan yang terjadi, sulit diselesaikan, jika penguasa hanya mengatur (regulator) ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan lain bagi masyarakat banyak.  Tidak ada mekanisme yang efektif ,  bagaimana  caranya rakyat bisa memenuhi kebutuhannya dengan kondisi  pendapatan yang justru tidak meningkat, atau malah tak punya pendapatan sama sekali  (pengangguran). 

Bahkan ketika sudah memiliki penghasilan, belum tentu mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka, seperti sekolah, kesehatan, BBM, dan sebagainya karena  harganya semakin tak terjangkau. 
Lalu mengapa umat tidak segera mencampakkan Demokrasi dan berpaling pada Islam?
Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki  aturan untuk mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan. 

Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia;  bagi seluruh makhluk Allah telah menyediakan rizki dengan adil.  Allah Swt. berfirman:

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki.” (TQS. ar-Rum [30]: 40)

“ Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya. “ (TQS. Hud [11]: 6)

Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya semakin bertambah.

Sebenarnya jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Swt. untuk manusia pasti mencukupi. Tapi apabila kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan benar, maka akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya di masyarakat. Dampak lainnya, tidak semua anggota masyarakat bisa mengakses kekayaan anugerah-Nya  ini. 
Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Tidak membutuhkan banyak kamera apalagi basa-basi. Umar bin Khatthab, penguasa fenomenal, legenda kebijakannya menjadi makhkota gading yang tak pudar oleh waktu. memanggul bahan pokok meredakan tangis bocah kelaparan, memasakkan bahan mentah tersebut hingga menyuapkan seakan memastikan bahwa tersolusi tuntas persoalan kemiskinan warganya.
Begitu juga kebijakan Umar bin Abdul Aziz, mendistribusikan zakat kepada golongan yang di prioritaskan sampai tidak ada satupun rakyat yang mau menerima bahkan sampai ke Ethiopia Afrika.

Islam telah menggariskan konsep kepemimpinan yang jelas bahwa penguasa adalah rain, pelayan rakyatnya. Melayani, dalam rangka merealisasikan aturan Islam dalam kehidupan. Termasuk menyejahterahkan hidup rakyat adalah tanggung jawab negara. 
Begitu pula hal kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam ada pengaturan yang tegas. Aturan Islam memberi batasan yang yang jelas mana yang boleh dimiliki individu, mana kepemilikan umum, dan mana milik negara, maka tidak terjadi masalah seperti sekarang.
Banyak sumber daya alam (SDA) dikuasai sepihak oleh individu yang memiliki akses kepada kekuasaan.  Sehingga  menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mengakses SDA tersebut. Padahal, bisa jadi sumber daya tersebut termasuk kebutuhan pokok masyarakat,   misalnya energi, air bersih dan hutan.
Bagaimana praktiknya? Kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada rakyat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain.
Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset strategis masyarakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis.  Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi.

Penguasa dalam sistem Islam pun, adalah pelayan yang mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Bukan sekedar orang yang duduk di ‘singgasana’ kekuasaan, dan mabuk pencitraan. Rasul bersabda ;” Seorang Imam (kepala negara) adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.  “ (HR. Bukhari dan Muslim).
Intinya, kehidupan rakyat di bawah penguasa yang tunduk padaNya serta merealisasikan syari’ah Islam memcerminkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr, Negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun. [MO/ra]

Posting Komentar