Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Dalam sistem kapitalis, rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan untuk menyelamatkan pengusaha yang lagi bermasalah, mengalami defisit atau pailit. Rakyat dibebani dengan biaya kebutuhan dasar yang terus naik. Belum puas dengan menaikkan iuran BPJS dua kali lipat, uang pensiunan PNS terancam dipotong Gara-gara Presiden Jokowi Alihkan ke BPJS TK

Rencana pemerintah meleburkan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dari PT Taspen (persero) serta PT Asabri (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dinilai bakal merugikan, termasuk para pensiunan PNS.

Kenapa pemerintah begitu ngotot mempertahankan BPJS meskipun sejak lama perusahaan asuransi ini bermasalah dan mengalami defisit. Semakin dipertahankan akan terus membebani rakyat. Mulai dari kenaikan iuran yang diluar nalar, dua kali lipat sampai mau mengganggu para pensiunan PNS yang harusnya mendapatkan gaji yang layak setelah berpuluh tahun bekerja mendedikasikan dirinya untuk negara. 

Mereka yang sudah pensiun dan tidak mampu lagi bekerja secara maksimal harusnya menjadi tanggung jawab negera. Bukan malah mereka dilibatkan untuk menanggung masalah dari perusahaan asuransi yang terancam defisit dan pailit.

Pemerintah ngotot mempertahankannya pasti ada kepentingan dan itu menguntungkan bagi pengambil kebijakan. Jika memang sesuatu itu tidak menguntungkan untuk apa dipertahankan? Apalagi dengan ancaman dan paksaan bagi yang tidak mau ikut BPJS atau menunggak dalam pembayarannya. 

Nantinya, peserta yang menunggak iuran akan kena konsekuensi saat membutuhkan pelayanan publik. Mulai dari layanan sertifikat tanah hingga pembuatan Surat Izin Mengemudi (https://m.liputan6.com).

Perusahaan asuransi adalah cara mudah untuk menyedot uang rakyat. Tapi gilirannya untuk memberikan pelayaan sering tidak dilakukan dengan pelayanan terbaik karena alasan defisit. Komplain atas pelayaan yang tidak memuaskan tidak menjadi perhatian pemerintah tapi terus berkoar merugi agar punya alasan untuk menyedot uang rakyat lebih banyak lagi. 

Tidak hanya iuran BPJS yang melejit tinggi sampai dua kali lipat tapi harga kebutuhan pokok yang lain juga ikut naik. Listrik semakin mahal sehingga tidak lagi mampu menopang usaha kecil yang ingin memanfaakan energi listrik untuk usaha karena beban biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat.

Bahkan sekarang pemerintah mulai melirik sumber dana Taspen dan Asabri yang selama ini tidak pernah merugi untuk menyelamatkan BPJS yang dianggap selalu bermasalah karena biaya yang dikeluarkan untuk pelayaan kesehatan lebih besar dari pada dana iuran yang masuk dari rakyat. Pensiunan PNS terancam dalam masalah. 

Gaji pensiun PNS diperkirakan tidak utuh, tapi akan berkurang dari jumlah yang seharusnya terbayar karena harus menutupi defisit dari perusahaan asuransi BPJS. Mereka yang harusnya mendapatkan kesejahteraan di hari tua harus dilibatkan untuk menanggung permasalahan BPJS yang tak kunjung selesai.

Dalam penjaminan kebutuhan dasar rakyatnya, pemerintah tidak boleh merasa rugi karena itu sudah menjadi tugasnya untuk mengurusi urusan rakyatnya. Pemerintah jangan menjadi pengusaha yang berhitung untuk meraih keuntungan dari rakyatnya. 

Rakyat bukan target pasar yang dengannya pemerintah berbisnis dan tidak mau merugi sehingga rakyat dipaksa untuk membayar dengan harga tinggi yang diinginkan pemerintah meskipun rakyat merasa keberatan dan tidak mampu membayarnya.

Kewajiban negara yang diwakili pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan memberi rasa aman serta keadilan bagi seluruh rakyatnya adalah ilusi di dalam sistem demokrasi yang menjadikan negara sebagai corporation yang berbisnis dengan rakyatnya.

Sungguh, hanya sistem Islam yang bisa menyelesaikan masalah penjaminan kesehatan atau kebutuhan dasar lainnya yang harusnya menjadi tanggung jawab negara yang diwakili pemerintah. Penjaminan kebutuhan dasar rakyat tidak boleh dibebankan pada rakyat. 

Pemerintah harus mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa membebani rakyat yang hidupnya sudah melarat karena kemiskinan yang dibiarkan tanpa ada solusi tuntas. Mengembalikan sumber daya alam yang merupakan milik rakyat pada pemiliknya adalah langkah efektif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan masalah. 

Tapi, corporate state tidak punya keberanian untuk mengambil alih pengelolaan sumber daya alam oleh asing aseng dan mengembalikan kepemilikannya pada rakyat karena mereka telah berutang budi pada pengusaha yang telah menempatkan mereka menjadi penguasa di suatu negeri yang harusnya kaya. 

Sumber daya alam milik umat harusnya dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga mereka bisa hidup sejahtera di negeri yang kaya raya.[MO/ia]

Posting Komentar