Oleh : Khairunnisa’ Ts (Aktifis dan Pendidik Generasi)

Mediaoposisi.com-Awal tahun 2020 nasib honorer seperti di unjung tanduk. Setelah mencuat ide penghapusan honorer yang disebutkan dimulai dari lingkungan pemerintahan. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan sebagaimana yang dikutip dalam finance.detik.com bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik di pemerintah daerah (Pemda) sehingga ini menjadi beban pemerintah pusat. Sebab banyak kepala daerah yang meminta aggaran gaji honorer dipenuhi oleh pusat. (25/1/2020). 

Penghapusan honorer ini muncul bersamaan dengan dihapusnya berbagai subsidi seperti gas melon 3 kg, subsidi listrik dan kenaikan harga-harga sebagai pil pahit yang harus ditelan rakyat. Setelah ini, kado apalagi yang harus diterima oleh rakyat? Sementara  saat ini tenaga honorer di lingkungan pemerintahan tersisa sekitar 438.590 orang, setelah sejak tahun 2005 hingga 2014 ada sekitar 1.072.090 honorer telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui berbagai jalur.

Ide penghapusan honorer semakin diperkuat dengan pernyataan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bersepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nasib guru honorer hingga hari ini masih jauh dari kata sejahtera. Diupah dengan gaji yang tidak layak meskipun mereka menghabiskan paruh waktu untuk mendidik generasi. Ditengah himpitan ekonomi hari ini gaji tersebut tidak mencukupi bahkan untuk biaya transportasi dan lain-lain. Semakin menunjukan tidak seriusnya negara dalam mensejahterakan guru.

Jika demikian bagaimana dengan dibukanya tes cpns yang hanya membuka kuota terbatas sementara para honorer yang ikut seleksi cpns jumlahnya jauh lebih banyak. Tak terhitung honorer usia diatas 35 tahun yang berpuluh-puluh tahun mengabdi.

Sementara lain sisi, anggota komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes. Pada kesempatan itu, ia sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base TransceiverStation (BTS), dan juga slot-nya dalam waktu dekat.

Padahal awalnya rekrutmen tenaga honorer adalah upaya mengurangi pengangguran, sayangnya penanggulangan jumlah pengangguran yang semakin banyak tak diimbangi dengan perbaikan sistemik. Negara justru membuka kran bagi tenaga kerja asing baik sebagai tenaga kerja kasar hingga tenaga ahli. Ini baru pada persoalan lapangan kerja, dari persoalan gaji yang diterima meskipun sudah mengabdi bertahun-tahun tak jua terjawab.

Bahkan para honorer mau dibayar rendah hingga tidak dibayar sekalipun mereka tetap mempersembahkan pengabdian pada negeri ini dengan harapan sewaktu-waktu bisa diangkat jadi ASN. Sayangnya itu hanyalah mimpi yang tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme penguasa hanya sebagai regulator bukan sebagai periayah urusan ummat. Hubungan antara penguasa dengan rakyat hanya sebatas hubungan untung rugi. Mereka menganggap honorer sebagai beban anggaran. Saat dihitung bahwa tenaganya bisa diganti robot dengan biaya lebih ringan. Cara pandang seperti ini justru menumpulkan peran rakyat dalam mencari nafkah ditengah himpitan ekonomi dan tingginya kebutuhan. Sebab robot tidak bisa menjawab jaminan ekonomi masyarakat.

Cara pandang seperti ini bertolak belakang dengan islam yang memandang bahwa setiap rakyat wajib bekerja tanpa membedakan apakah dia honorer atau pegawai negara khilafah. Sebab tidak ada honorer dalam khilafah karena setiap yang bekerja wajib digaji sesuai dengan jenis pekerjaan. Konsep penyusunan APBN Negara khilafah adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaan.

Kas baitul maal dalam negara khilafah menjamin dari sumber pemasukan seperti sector kepemilikan individu (sedekah, hibah, zakat dll), sektor kepemilikan umum (pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dll) dan sector kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dsb. Sumber-sumber ini jelas mampu menjawab dan menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Apalagi memberi ijarah adalah wajib bagi pegawai negara sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam Qur’an surah At-thalaq 6, “Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” Ayat ini mengindikasikan wajibnya upah oleh negara bagi setiap pekerja dalam daulah. Khilafah tidak membiarkan daerah-daerah menanggung sendiri upah honorer disetiap daerah karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab khalifah secara umum.
Dari Abdullah bin ‘Umar, Nabi SAW bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah) Menunda sekalipun dianggap sebagai suatu kedzaliman. Maka keberadaan pemimpin (khalifah) sebagai junnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “ Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertannggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Rekruitmen pegawai negara dalam islam disesuaikan dengan kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Bila kas baitul maal tidak mencukupi, maka bisa ditarik dlaribah/pajak yang bersifat temporer. Disaat sama, karena terbukanya lapangan kerja maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga untuk mendapatkan beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua. Sebab daulah Islam sudah menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Ketikapun para pegawai bekerja dalam negara khilafah, mereka fokus bekerja tanpa dibebani oleh berbagai macam tunggakan yang mengharuskan mereka bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Dalam sistem kapitalisme pendidikan dikomersialisasikan sehingga harus sejalan dengan pasar. Maka outputnyapun dipersiapkan untuk jadi roda penggerak ekonomi. Akhirnya generasi hanya berfikir kapitalistik. Tak jauh-jauh dari karakter bawaan kapitalisme yang hanya mengukur sesuatu seperti bisnis bahkan dengan rakyat yang harusnya dipundak mereka terurusi segala hajat hidup. 
Jika berkaca pada sistem islam dimasa khalifah Umar Bin Khatab yang menggaji guru 11 dinar jika dikurskan dalam rupiah sebanyak 31 juta. Karena islam memuliakan posisi guru yang dari mereka lahir generasi sebagai mercusuar peradaban. Guru tidak akan bisa keluar dari kelamnya penerapan sistem kapitalisme jika tidak mengambil islam sebagai sistem hidup. Wallahu ‘allam bissawab [Mo.db]

Posting Komentar