Oleh : Masruro Nurita Sari

Mediaoposisi.com-Negeri Indonesia, dengan julukan zambrud khatulistiwa, tanah hijau nan subur membentang dari sabang sampai merauke, tak heran jika negara ini diperebutkan oleh para penjajah hingga ratusan tahun lamanya. Gemah ripah loh jinawi, itulah mengapa bahkan tongkat kayu pun bisa menjadi tanaman karena kesuburan tanahnya.

Karunia Allah pada negeri ini semakin sempurna setelah tujuh puluh lima tahun silam lepas dari cengkraman penjajah. Mimpi besar telah dirintis oleh para pahlawan bangsa untuk menjadikan negeri ini sejahtera, adil, dan makmur.

Sekarang, mari kita amati kondisi negeri ini pasca kemerdekaan, apakah mimpi indah yang dulu di canangkan bisa atau telah terwujud?

Media online dan surat kabar ramai mengabarkan berita gembira tentang menurunnya angka kemiskinan di Indonesia, Angka kemiskinan September 2019 sebesar 9,22% yang merupakan penurunan dari periode Maret 2019 Sementara itu, berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. 

Penurunan persentase ini jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018 

Dalam laman media online lainnya juga menyatakan kabar gembira yang sama, World Bank Acting Country Director for Indonesia Rolande Pryce mengatakan peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2014. Bahkan, Bank Dunia mencatat pertumbuhan masyarakat kelas menengah merupakan salah satu yang tercepat daripada kalangan lain. 

Jika merujuk pada pemberitaan di atas, mungkin bisa cukup menenangkan hati rakyat awam untuk semakin percaya pada kinerja para pemimpin bangsa. Program pemerintah untuk Pengentasan kemiskinan bisa di anggap cukup menghasilkan walapun tidak terlalu signifikan. Bahkan, terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa  pemerintah berhasil menyelesaikan masalah kemiskinanan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. 

Karena faktanya, sistem demokrasi yang sudah diterapkan di indonesia puluhan tahun lamanya terbukti tak mampu dan cenderung kontradiktif dengan tujuan bangsa untuk memakmurkan rakyatnya. Para wakil rakyat yang bertugas sebagai wakil rakyat seharusnya mementingkan kebutuhan rakyat. 

Nyatanya, ketika sudah mendapat kekuasaan, para wakil rakyat akan berubah menjadi petugas partai yang tak bisa berkutik ketika suara terbanyak memutuskan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Meski sudah mendapat berita gembira perihal menurunnya angka kemiskinan, akan tetapi isu kemiskinan tetaplah menjadi hal yang selalu menarik untuk terus diperbincangkan. Sehingga para ahli ekonomi atau bahkan sebagian rakyat awam sekalipun, tidak akan percaya berita tersebut dengan begitu mudahnya. Sebagaimana pernyataan seorang ahli dibawah ini,

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai informasi dari Bank Dunia tidak mengejutkan. Pasalnya, klaim menurunkan jumlah penduduk miskin memang harus dikritisi. 

Informasi berikutnya menyatakan bahwa 
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati memaparkan kaum rentan miskin berpotensi langsung 'goyang' jika ada perubahan harga kebutuhan dari mulai BBM, listrik hingga kebutuhan pokok.

Dia menilai bansos dan bentuk bantuan lainnya untuk kaum miskin, hanya membantu secara angka statistik.

"Jadi bansos itu begitu digelontorkan, disensus langsung turun (angka kemiskinan). Tapi setelah bansos habis, enggak dapat subsidi yang miskin lagi," ungkap Eni.
"Nah, tapi kalau hanya dengan bansos dan raskin, ya hanya membantu statistik," tegas Eni. 

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi atau ukuran, bukan menghilangkan kondisi miskin secara nyata.

"Karena turunnya jumlah penduduk miskin utamanya hanya pergeseran dari miskin menjadi rentan miskin. Mereka masih sangat rentan yang artinya bila terjadi shock ekonomi akan kembali miskin," paparnya.
 

Seharusnya upaya yang dilakukan bukan hanya bertujuan menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi yang lebih utama adalah memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Kondisi dinyatakan makmur dan sejahtera apabila seseorang tidak memiliki kekhawatiran sama sekali akan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

Jika rakyat masih saja bermasalah pada salah satu urusan tersebut, maka kondisi tersebut belum bisa dikatakan makmur.

Sistem demokrasi yang selama ini diterapkan di negeri ini, semakin lama semakin menunjukkan kedekatannya dengan para kapitalis. Di akui atau tidak, nyatanya adalah demikian. Kebijakan yang selama ini diterapkan menunjukkan keberpihakannya pada para pemegang modal, bukan pada rakyat. Kekuasaan membutuhkan modal, pun beguitu pula sebaliknya. 

Simbiosis mutualisme antara para pemegang kekuasaan dengan para kapitalis akan terus terjalin dalan sistem demokrasi, karena sejatinya sistem ini memberi peluang terjadinya hubungan tersbut. Tidak ada istilah menjalankan kekuasaan  atas dasar ketaatan kepada Allah, tidak ada istilah pemimpin yang amanah dalam sistem demokrasi. 

Yang ada hanyalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Singkatnya, kemiskinan massal adalah kondisi laten akibat kapitalisme!

Umat muslim sebagai salah satu bagian masyarakat Indonesia seharusnya memiliki pola berpikir yang berbeda. Seorang muslim dituntut untuk bisa mampu “melihat” keadaan sekitar. Mengapa sebuah masalah terjadi, dan bagaimana cara berkontribusi untuk meyelesaikan masalah tersebut. Itulah sikap seorang muslim.

Mimpi untuk menjadikan negara ini sejahtera tida akan pernah terwujud, selama akar masalah tidak dicabut. Kemiskinan akan terus terjadi, tidak akan pernah benar-benar sirna dari sekitar kita. Mengapa? Karena ketidakmampuan manusia dalam mengemban amanah sebagai khalifah dunia. 

Manusia tak mampu mengemban amanah karena tidak adanya ketundukan dan ketaatan untuk menjalankan perintah Allah secara menyeluruh. Itulah yang menjadi akar masalah.


Terapkan seluruh syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka negeri ini akan dikaruniai kesejahteraan serta keberkahan didalamnya.[MO/ys]

Posting Komentar