Oleh : Nur Istiqamah
(Muslimah Peduli Generasi)

Mediaoposisi.com- Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamangan Mahfud MD yang mengharamkan mengikuti umat Islam meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW menuai sorotan publik. Ia menegaskan hal itu pada Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1).  
Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad Saw sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah Swt. 
Menteri Pertahanan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mempertanyakan, setelah Nabi Muhammad Saw sendiri, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad? Menurut dia, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, menurut dia, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. 
Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini menawarkan konsep negara islami, bukan negara Islam. Di dalam negara islami, yang ditekankan adalah nilai-nilai Islam dipraktikkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sementara bentuknya bermacam-macam; seperti Malaysia berbentuk kerajaan, dan Indonesia republik. Nu.or.id

Pernyataan pak Mahfud ini tentu mengundang tanya khalayak, apakah benar demikian islam menganjurkan umatnya? Sementara Allah swt sendiri memerintahkan agar manusia meneladani perbuatan beliau SAW. Karena Rasul adalah suritauladan terbaik bagi manusia. Mencontoh (ittiba) semua perilaku Rasul termasuk dalam membentuk Negara islam adalah bukti sempurnanya iman setiap muslim. Sekalipun memang ada perbuatan ghairu jibiliyah yang memang dikhususkan untuk Rasul sendiri yang tidak diperuntukkan bagi manusia umumnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah mengaku heran dengan Mahfud yang tidak jera-jeranya keseleo lidah. Dia pun meminta mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu segera memperbanyak doa. “Mahfud MD sering sekali keseleo lidah,” ujar Anton Tabah saat dihubungi redaksi, Minggu (26/1). Purnawirawan jenderal bintang dua polisi itu lantas menyinggung pernyataan Mahfud yang pernah mengatakan perda syariah radikal. Berdasarkan amatannya saat masih di kepolisian, kehadiran perda-perda syariah justru membantu tugas mengatur miras dan sebagainya. Rmol.id 

Sikap menolak ajaran islam semacam ini menjadi seauatu yang bisa saja ada dikalangan manusia maupun kaum muslim yang menjadikan pemikiran sekularisme sebagai dasar pemikirannya. Pemikiran sekularisme adalah pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Pemikiran ini menjadikan manusia enggan diatur dengan syariat islam. Mereka meyakini bahwa dalam kehidupan umum ketika bermuamalah manusia hanya bisa menggunakan aturan dari pemikirannya sendiri tanpa ada embel-embel agama. Sistem sekular menjadikan muslim menentang penerapan sempurna hukum islam dalam kehidupan.

Begitupun kondisi di negeri ini, sistem sekularisme telah menjadi dasar dalam mengatur segala sesuatu. Sehingga wajar banyak kalangan yang berusaha menghalau pemikiran islam dengan definisi dan penjelasan yang seolah-olah berasal dari islam. Padahal sejatinya hal tersebut bertentangan dengan islam.

Sejatinya sistem pemerintahan ala Rasul atau yang kita kenal saat ini dengn istilah khilafah adalah sistem pemerintahan yang juga dijalankan oleh para sahabat, tabi'in serta tabiut tabi'in setelah beliau wafat. Dan  saking urgennya sampai-sampai para sahabat menunda penguburan jenazah Rasulullah hingga memilih seorang khalifah pengganti beliau. Selama 1300 tahun kaum muslim menjalankan pemerintahan dibawah naungan khilafah, maka selama itu pula hukum syariat islam diterapkan. Dan selama itu pula kaum muslim mampu menyatukan wilayah hampir 2/3 belahan dunia. 

Sistem khialafah adalah sistem yang memungkinkan manusia bisa menjalankan seluruh perintah Allah dalam seluruh syariatnya. Sehingga khilafah menjadi wajib adanya. Smelecehkan agama, dan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat islam tidak akan dibiarkan berkembang bahkan berulang kali muncul seperti saat ini. Khilafah akan mengambil langkah tegas terkait hal ini.

Ikatan sebuah kelompok dalam islam hanya aqidah islam. Dibangun hanya untuk islam dan kemaslahatan kaum muslim saja.  Maka hadirnya kelompok kepartaian dalam islam menjadi sebuah keniscayaan dalam umat yang bertugas untuk mengoreksi jalannya pemerintahan dalam memenuhi tugas meriayah umat. Sehingga hal ini akan mengeliminir berbagai kelompok dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan ideologi islam.

Negara akan berusaha menyelasikan seluruh masalah umat dengan mengambil aturan hanya dari islam secara menyeluruh. Negara akan menjaga kewarasan umat dengan menanamkam aqidah yang kuat pada diri umat. Berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhannya. Juga mengatur kebutuhan yang lain dari solusi islam saja. Tentunya hal ini hanya bisa diupayakan ketika menerapkan aturan islam dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam.. [MO/ra]

Posting Komentar