Oleh : Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Siapapun yang mengamati secara seksama, kasus Harun Masiku adalah kasus yang sengaja di dilindungi. Perlindungan itu bisa dipahami, ketika penyidik KPK kesulitan untuk menangkap Harun Masiku.

Padahal, KPK bisa berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian dan Kejaksaan) untuk menangkap Harun Masiku. Ketidakmampuan KPK menangkap Harun Masiku, mengkonfirmasi keoknya Negara melawan Harun Masiku. Negara telah kalah melawan koruptor !

Namun bagi siapapun yang berada di balik perlindungan Harun Masiku, orang atau partai atau aparat penegak hukum atau siapapun yang menjadi bungker Harun Masiku, memperlama proses penyerahan diri Harun Masiku atau memperlama proses penangkapan Harun Masiku, sesungguhnya menjadikan kasus ini semakin membesar. Dan ingat, kasus ini bisa meledak dan dampaknya bisa lebih dahsyat dari perkara awal yang disangkakan.

Jika terjadi proses saling bernyanyi, melepaskan ikatan rantai ketaatan, semua saling mengaku dan menarik pihak lainnya, sampai muncul semangat 'tiji tibeh', berarti negara ini sedang dalam kondisi darurat. Sebab rantai korupsi itu tidak mungkin terjadi hanya pada satu individu, satu partai namun semua instrumen kekuasaan pasti terlibat korupsi. Tak ada pejabat yang tak korupsi, tak ada kader partai yang tak terlibat korupsi, tak ada politisi atau penyelenggara negara yang steril dari korupsi.

Saat perkara ini terkuak, semua pejabat saling sandera, semua pihak tak lagi mampu menahan diri, terjadi proses saling menzalimi diantara orang-orang zalim, inilah efek dari sholawat Al Asyghil. Dan ketika makar Allah telah bekerja, maka tak ada satupun makar manusia, makar tokoh, makar politisi, makar partai yang mampu melawannya.

Dan arah ke sana semakin terbuka lebar, di antara partai koalisi saja hingga hari ini semua belum ridho dengan pembagian jatah kekuasaan. Ada yang merasa belum mendapat jatah, ada yang merasa jatahnya sedikit, ada yang merasa kurang jatahnya, ada yang merasa banyak berkorban tapi tak sebanding dengan bagiannya, semua memendam dalam hati, tapi melawan dalam diam.

Belum lagi para relawan, semua masih berusaha menagih janji. Denny JA sempat bermanuver menagih jatah kue kekuasaan melalui 'insiden' WA yang bocor. Presiden, juga mempergemuk struktur BKPM demi melayani kemauan para relawan yang belum dapat bagian.

Semua partai koalisi Jokowi saling intai, menunggu kesempatan untuk mendapat jatah kekuasaan, atau melibas bagian jatah kekuasaan yang telah diberikan kepada partai lainnya. Isu-isu kritik ke Jokowi, tampak didiamkan dan dibiarkan oleh partai koalisi.
Partai koalisi diam dan mengumpan PDIP sendirian melawan arus kritik publik, termasuk membiarkan PDIP sendirian vis-a-vis melawan Demokrat. Nasdem, PPP, PKB, Golkar tampak diam membiarkan PDIP dan Jokowi, digoyang isu Harun Masiku dan Jiwasraya.

Apalagi pada kasus Harun Masiku, partai koalisi Jokowi justru 'bersorak' dalam hati, sambil menunggu ada durian kekuasaan yang runtuh, dan partai koalisi akan berebut memungut durian kekuasaan yang jatuh itu.

Yasona Laoly sedang digoyang, tak tampak Pembelaan partai koalisi Jokowi. Bahkan, dibalik layar partai koalisi justru mengipasi agar kasus ini membesar, dan tandan kekuasaan Laoly patah, hingga durian Menkumham jatuh dan jadi rebutan.

Apakah partai koalisi jahat ? Tidak, ini hanya politik biasa. Mereka berhak melakukan itu, sebagaimana PDIP dulu juga berhak menarik Gerindra dan memberi jatah dua menteri, padahal Gerindra tak pernah berkeringat memenangkan Jokowi.

Bahkan, Gerindra merupakan lawan Jokowi, menuding Jokowi curang, menuding Jokowi mengambil suara Prabowo. Lantas, kenapa Gerindra dapat jatah menteri ? Kenapa PKB justru dikurangi, padahal PKB paling berkeringat untuk mengkondisikan suara umat Islam untuk Jokowi.

Kenapa PPP tak dapat jatah Menag, padahal secara tradisi Menag itu jatah NU dari PPP ? Kenapa Nasdem tak dapat porsi jaksa agung dan Mendag ?

Golkar berdiri di atas dua kaki, jika kelak Jokowi lengser, Golkar mudah saja merubah haluan. Pragmatisme Golkar dan kelihaiannya mencari peluang, merupakan karakteristik bawaan Golkar.

Kembali ke soal Harun Masiku. Kasus ini semakin lama, bagi rakyat, bagi kaum oposan, bagi partai koalisi akan lebih baik. Sebab, sekalinya meledak, maka susunan kursi kekuasaan bisa terhempas dan koyak. Tidak percaya ? Kita lihat saja nanti. [].

Posting Komentar